Bandar Lampung — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ke-51. Acara yang mengusung tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Digital Ekonomi Perempuan Melalui Sinergi Lintas Sektor Menuju Indonesia Emas 2045” ini diselenggarakan di Balai Keratun Ruang Abung, Selasa (10/02/2026). Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menyampaikan apresiasi atas dedikasi IWAPI selama lebih dari setengah abad dalam memberdayakan perempuan dan memperkuat ekonomi keluarga, khususnya di Provinsi Lampung. “Ibu-ibu yang tergabung dalam IWAPI adalah wanita tangguh. Tidak hanya berjuang untuk usahanya sendiri, tetapi juga konsisten memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM yang 80 persennya adalah perempuan,” ujar Purnama. Ia menekankan pentingnya adaptasi digital bagi para pengusaha di era sekarang. Menurutnya, pemasaran konvensional harus mulai dipadukan dengan strategi digital untuk menembus batas pasar global. “Dahulu pemasaran terbatas secara offline, namun kini era digital memudahkan kita. Meski ada kendala seperti sinyal atau literasi teknologi, pemerintah dan IWAPI hadir untuk memberikan edukasi agar produk unggulan Lampung bisa berdaya saing nasional maupun internasional,” lanjutnya. Sementara itu, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Lampung, Dr. Ir. Hj. Armalia Reny WA, MM, mengungkapkan bahwa 85 persen anggota IWAPI terdiri dari pelaku UMKM. Ia menegaskan komitmen IWAPI untuk membantu anggota dalam mengatasi tantangan permodalan dan pemasaran. “Kami…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi di tahun 2026. Sebanyak 62 paket pekerjaan sudah disiapkan untuk digarap serentak. “Biasanya, setelah lelang rampung, kegiatan di lapangan baru jalan sekitar April atau Mei. Tapi tahun ini, Bapak Gubernur menegaskan agar pembangunan bisa dimulai Maret,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, melalui pernyataan persnya, Selasa (10/2/2026). Langkah ini diambil lantaran desakan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak. Sejak Januari, pun urai Taufiq, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMBK Lampung di berbagai wilayah telah bergerak melakukan penambalan jalan sementara. Mitigasi kerusakan jalan, urainya, akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan munculnya lubang-lubang baru. Penambalan ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa berkendara dengan aman. “Perintahnya jelas, jangan tunggu lama. Masyarakat sudah menunggu jalan yang benar-benar mantap. Kita pun sudah bekerja sejak Januari,” urainya. Tahun 2025 lalu, jelas Taufiq, Pemprov Lampung mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 79,79 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang masih di bawah 78 persen. Tahun ini, dengan tambahan 10 paket menjadi total 62 pekerjaan, pemerintah menargetkan lonjakan signifikan terhadap kualitas dan jangkauan infrastruktur provinsi. Proyek 2026 pun tidak hanya fokus pada perbaikan rutin, tetapi juga peningkatan…

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerima predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/2/2026). Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan standar minimum yang harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. “Penghargaan ini harus menjadi habit. Ini standar paling minimal dalam melayani masyarakat,” ujar Wagub Jihan Nurlela. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Lampung. Ia juga menegaskan kesiapan Pemprov Lampung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga. Menurut Wagub, pelayanan publik yang baik harus dekat dengan masyarakat, cepat, transparan, dan manusiawi. Ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, kualitas pelayanan menjadi sorotan publik dan tidak bisa lagi dikerjakan secara seadanya. “Dulu mengurus administrasi bisa berhari-hari dan menyebalkan. Hari ini kita berada di posisi yang bisa mengubah itu. Maka lakukan sebaik-baiknya,” ucap Wagub, seraya menegaskan pentingnya empati dalam setiap pelayanan. Ia mengibaratkan pembangunan daerah seperti membangun rumah yang membutuhkan pondasi kuat berupa integritas. Tanpa integritas, menurut Wagub, program sebaik apa pun tidak akan bertahan lama dan kehilangan kepercayaan publik.…

Banten – Presiden RI menekankan pentingnya peran pers sebagai suluh peradaban di tengah disrupsi teknologi dan dominasi algoritma. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat membacakan sambutan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026). Hadir dalam acara tersebut para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, tokoh pers nasional, serta para Gubernur, termasuk Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang hadir secara langsung memberikan dukungan terhadap eksistensi pers tanah air. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa meski saat ini algoritma seolah menjadi “raja dunia”, kualitas demokrasi tetap sangat bergantung pada kualitas pers. “Arah bangsa, baik buruknya demokrasi, tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan,” ujar Presiden. Ia juga menyoroti risiko penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang tanpa verifikasi dapat melahirkan “berita halusinasi”. Menurutnya, pers harus tetap mempertahankan sentuhan manusia agar tidak kehilangan empati. “Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa,” tegasnya. Sebagai bentuk dukungan nyata, Presiden menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi media massa melalui implementasi kebijakan…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung pada Januari 2026 yang tercatat 1,9 persen, terendah di Sumatera dan termasuk 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional. Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center Lantai 2, Senin (9/2/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11 persen (year on year), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,92 persen (yoy). Tito menegaskan bahwa menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan. Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen. Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah, sementara pada tahun 2026 subsidi tersebut tidak lagi diberikan. Meski demikian, Tito menekankan bahwa…