Kategori Nasional

  Jakarta -David Christiyanto S, karyawan swasta yang bekerja di PT. Gunung Mas Danapati dan selaku salah satu pemegang Polis Asuransi Kesehatan dengan Nomor Polis K740-AZLI dari PT. Asuransi Allianz menggugat  PT. Asuransi Allianz  dengan tiga point gugatan. Hal tersebut diungkapkan Kuasa Hukum Bintang 11 Law Firm, Redi Novaldianto, S.P., S.H selaku pengacara  David Christiyanto S, Senin (05/08/2024). Redi Novaldianto memaparkan kronologi kliennya menggugat PT. Asuransi Allianz. “Si Klien kita itu karyawan PT. Gunung Mas Dana Pati, ia telah bekerja selama beberapa tahun, ada fasilitas kantor berupa asuransi kesehatan dari Allianz, selama ini pelayanannya bagus cuma setiap tahun bertambah, dan premi itu pake kurs dolar, Dia (klien) sudah menyurati, sudah ada mediasi di luar sidang tapi tidak tercapai, “Intinya klien kita meminta lebih transfaransi dari pihak Asuransi atas kenaikan premi tiap tahunnya, karena walaupun fasilitas perusahaan, tetapi karyawan tetap kena imbasnya, tetap ada potongan gaji, karena mediasi tidak tercapai maka kita gugat,” paparnya. Ia menjelaskan, saat ini gugatan telah masuk ke pengadilan. “Agenda sidang pertama telah dilaksanakan 2 minggu lalu, pada sidang pertama tersebut majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2022, agenda sidang selanjutnya yaitu mediasi yg akan dilakukan pada Rabu 7 Agustus 2024 dengan…

JAKARTA – Ombudsman RI merilis hasil kajian pengawasan pelayanan publik terhadap penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuot dan zona. Ombudsman melaporkan adanya temuan pada ranah regulasi dan implementasi kebijakan ini. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan zona bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikar mengatasi overfishing, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. “Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan ini perlu memperhatikan seluruh aspek dan aspiras seluruh stakeholder terkait,” ujar Hery dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman Ri, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023). Kajian ini mengungkap temuan Ombudsman pada aspek regulasi dai implementasi kebijakan PIT. Hery mengatakan pada aspek regulasi, pihakny: menemukan belum optimalnya konsultasi publik yang melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan Peraturar Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan ketentuan pelaksanaanya. “Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan keterangan dari sejumlah pemda dan kelompok nelayan. Meskipun konsultasi publik dalam merancang kebijakan PIT sebenarnya telah dilaksanakan oleh KKP dengan mengikutsertakan akademisi dan kelompok pemerhati, namun hal tersebut belum dirasa optimal,” kata Hery. Temuan kedua, beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap nelayan kecil tidak bersifat mandatory tetapi bersifat pilihan Selanjutnya, Ombudsman menemukan tidak ada parameter yang jelas dan terukur untuk menentukan kategori nelayan…

Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni memastikan stok beras di Sumatera Selatan aman hingga bulan Maret tahun 2024. “Stok beras di Sumsel aman sampai dengan Maret 2024,” tegas Fatoni usai menerima audiensi dari Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel Babel Mohamad Alexander di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (18/10/2023). “Selain beras cukup, produksi pertanian juga kita cukup,  tetapi kami menghimbau agar masyarakat untuk sementara waktu menjual di internal atau dalam daerah Sumsel agar tidak kekurangan. Perlu diperhatikan distribusi,” imbuh Fatoni. Fatoni menilai peran Perum Bulog sangatlah penting dalam mengatasi ketersediaan pangan. Oleh karena itu, dia meminta dinas terkait untuk terus berkoordinasi secara intens dalam mengatasi ketersediaan bahan pokok. “Mengantisipasi naiknya harga beras kita terus lakukan berbagai upaya seperti pasar murah dan toko kebutuhan pokok (kepo) yang harganya lebih murah dari harga di pasaran,” ucap Fatoni. Dia juga mengharapkan Bulog bekerjasama dengan  koperasi dalam membantu penjualan bahan pokok sehingga mudah didapat masyarakat dengan harga terjangkau. Selain itu, Fatoni juga meminta agar kegiatan pasar murah dilaksanakan secara masif. “Pasar murah akan kita gelar lebih masif lagi. Kepala Bulog menyampaikan stoknya cukup tergantung permintaan. Jadi silahkan dari pedagang, koperasi mengajukan permintaan akan segera kita distribusikan sehingga ketersediaan beras di pasaran stabil,” kata Fatoni. Dalam kesempatan ini, Pimpinan…

Lubuklinggau – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni diberi gelar adat ‘Pangeran Batuah Seketi’ bermakna Pemimpin yang Berkeadilan dan Pengayom. Gelar ini diberikan oleh Ketua Pemangku Adat Kota Lubuklinggau Arahman Sani pada HUT Kota Lubuklinggau ke-22 di Ruang Sidang DPRD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Selasa (17/10/2023). “Gelar adat Pangeran Batuah Seketi bermakna Pemimpin yang Berkeadilan dan Pengayom,” ucap Arahman. Gelar adat Lubuk Linggau diberikan tokoh yang mempunyai banyak jasa, perhatian dan pengabdian dan memberikan harapan baru kepada masyarakat Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan yang sama, Fatoni atas nama Pemerintah Provinsi juga secara pribadi mengucapkan terima kasih atas gelar adat yang diberikan tersebut. “Saya ucapkan terima kasih atas penghormatan, kepercayaan, amanah dan pemberian gelar adat. Ini akan menjadi modal dan semangat bagi saya untuk terus berjuang, mengabdi dan bekerja keras untuk memajukan Sumsel pada umumnya dan Kota Lubuklinggau khususnya,” ucap Fatoni. Kota Lubuklinggau sendiri sudah tidak asing baginya. Bahkan telah dianggap sebagai rumah sendiri. “Bagi saya Kota Lubuklinggau seperti kampung sendiri. Sudah 7 kali saya ke Lubuklinggau dan Musi Rawas. Kalau mampir fan singgah sudah lebih dari 12 kali. Jadi saya sudah mengenal  banyak Kota Lubuklinggau, masyarakatnya yang ramah, bersahabat dan penuh kekeluargaan,” kata dia. Melalui kesempatan bertepatan dengan HUT Kota Lubuklinggau ke-22, dia berharap…

JAKARTA – Ombudsman RI melaksanakan Rapid Assessment (Kajian Cepat) untuk saran perbaikan dalam penanggulangan permasalahan polusi udara di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Hasil dari pemeriksaan Ombudsman di lapangan dan pelaksanaan focus group discussion (FGD) akan dirumuskan dalam laporan Rapid Assessment yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam FGD Indonesia Dalam Kepungan Polusi dan Bagaimana Solusinya? yang digelar secara hybrid di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Hadir sebagai narasumber FGD, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Puji Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani  dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan. Kegiatan dihadiri oleh unsur kementerian/lembaga terkait, PT PLN, BUMS sektor kelistrikan, pemda se-Jabodetabek, Kantor Perwakilan Ombudsman RI di tingkat provinsi, ormas, LSM dan lainnya. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan, polusi udara selain terjadi di wilayah Jabodetabek, berdasarkan laman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Minggu (10/9/2023) pukul 06.00 WIB terungkap bahwa 10 provinsi dengan kualitas udara terburuk yakni Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau. “Data itu menunjukkan bahwa permasalahan polusi udara bukan hanya permasalahan di Jabodetabek. Karena beberapa penyebab…

JAKARTA – Tahun 2023 ini perguruan tinggi negeri menggunakan berbagai metode untuk merekrut mahasiswa baru. Diantaranya melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri oleh PTN. Salah satu kisah inspiratif penerimaan mahasiswa tahun ini adalah seorang calon mahasiswa bernama Asgafahrizki Aulia Fatoni yang diterima di 5 (lima) perguruan tinggi Negeri melalui berbagai jalur penerimaan perguruan tinggi. Asgafahrizki Aulia Fatoni yang biasa dipanggil Are kelahiran Jakarta, Putra kedua dari pasangan suami istri pegawai Kementerian Dalam Negeri. Are lulusan SMAN 48 Jakarta, juga seorang hafidz Al-Qur’an 30 juz alumni Pondok Pesantren Hafidz Internasional Daarul Qur’an Cipondoh Tangerang, asuhan Ustadz Yusuf Mansur. Are mengikuti Wisuda Tahfidz Nasional (WTN) 30 juz pada 2 tahun lalu pada saat masih di kelas 10 atau kelas 1 SMA. Kakaknya Are juga sama. Namanya Alafascadieno Akbar Fatoni atau biasa dipanggil Adien. Adien yang juga hafidz 30 juz adalah alumni Pondok Pesantren Tahfidz Internasional Darul Qur’an Cipondoh Tangerang. Tahun lalu diterima seleksi di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Adien juga diterima tanpa tes di Arsitektur Lanscap Institutut Tekhnologi Sumatera (ITERA), perguruan tinggi negeri di Lampung. Saat ditanya pengalamannya, Are menjelaskan, dirinya diterima di 5 perguruan tinggi negeri dan 4 diantaranya adalah Fakultas Kedokteran. Hal ini disampaikan Are, Minggu (20/8/2023).…

Mekkah. Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1444 H/2023 M membahas petugas haji dan umroh, bertempat di Masjid Kantor Sektor 6, Mekkah Arab Saudi, Minggu (25/6/2023). Rakor ini digelar untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji tahun 2023 berjalan lancar, aman, sehat dan sukses. Selain itu, untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD) dan membahas permasalahan pelaksanaan haji dan umroh. Rakor yang diselenggarakan di tanah suci Mekkah ini, dihadiri petugas haji daerah yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat dari Kemenag, Kemendagri, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kementerian/lembaga terkait, seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) PHU, Inspektur dilingkungan Itjen Kemenag, Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Madinah, Jedah, dan seluruh Kepala Sektor penyelenggaraan haji. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni menyampaikan arahan, motivasi dan sejumlah penjelasan terkait penyelenggaraan haji dan umroh, khususnya penyelenggaraan haji tahun 2023. Dirjen PHU, Hilman menyampaikan, bahwa tahun ini…