Kategori Opini

Oleh : Muklis, SH. Lampung Timur – Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat Pilkada kembali menjadi sorotan. Meski sudah ada aturan yang jelas, godaan politik dan tekanan lingkungan kerja kerap mengaburkan batas antara kewajiban sebagai abdi negara dengan kepentingan pribadi. Bayangkan, PNS adalah ujung tombak pelayanan publik. Ketika mereka terlibat dalam politik praktis, siapa yang akan memastikan kebijakan pemerintah berjalan adil dan merata? Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pun menjadi taruhannya. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa netralitas PNS masih jauh dari ideal. Tekanan dari atasan, iming-iming jabatan, hingga ancaman karier seringkali membuat PNS sulit menolak ajakan untuk berpihak. Padahal, pelanggaran netralitas tidak hanya merugikan individu, tapi juga merusak citra pemerintahan. Pemerintah memang sudah berupaya melalui pelatihan dan pengawasan. Namun, upaya ini perlu diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar. Selain itu, penting untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Agar netralitas PNS benar-benar terwujud, dibutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari PNS sendiri, pimpinan instansi, hingga masyarakat luas harus berkomitmen untuk menjaga netralitas sebagai fondasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dijaman Orde Baru, dai sejuta umat KH. Zainudin MZ sering melontarkan ungkapan, saat pembangunan belum berjalan lancar kita sering menemukan banyak lubang dijalan, sekarang sebaliknya justru banyak  lubang yang berjalan. Saat ungkapan ini dilontarkan, tidak ada pejabat yang marah atau pengacara yang mensomasi. Mereka justru tertawa bersama, mungkin mereka merasa terpuji bahwa pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Adapun lubang berjalan seolah bukan urusan mereka. Ruas jalan yang baik adalah dambaan setiap masyarakat. Karena dengan ruas jalan yang baik, banyak aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dengan lancar. Teman saya, Jamil Azzaini saat pulang kampung ke Tanjung Bintan Lampung Selatan pernah berujar, apa ya perasaan para pejabat yang fotonya terpampang besar besaran di atas jalan yang penuh kubangan? Apa mereka nggak merasa malu ya? Waktu itu saya jawab, mungkin nggak malu, karena fotonya pada tersenyum gitu kok… Membangun jalan dan memeliharanya agar tetap baik adalah tugas pemerintah. Pemerintah diberi kewenangan untuk menarik pajak dan pendapatan lainnya diantaranya digunakan untuk membuat rakyat bisa hidup nyaman dan sejahtera. Sehingga bila rakyat merasa pemerintah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, rakyat punya hak untuk protes. Tetapi agar situasinya tidak terlalu kemrungsung, protes dan mengawasi perilaku pemerintah diserahkan kepada wakil rakyat. Tetapi bila wakil rakyat bersekongkol dan tidak melakukan tugasnya, ya akhirnya masyarakat…

  Al Muzzammil Yusuf Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal dapil Lampung 1 yang juga Ketua Bidang Polhukam DPP PKS ikut menanggapi terkait pemuda asal Lampung, Bima Yudho Saputro yang dilaporkan ke Polda Lampung oleh Advokat asal Lampung, Gindha Ansori Wayka yang juga pegawai Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lantaran mengunggah video kritik soal terkait infrastruktur di Lampung berjudul ‘Alasan Lampung Gak Maju-Maju’, melalui akun TikToknya, Awbimax Reborn. Muzzammil mengatakan, Bima ini anak muda Lampung yang terdidik dan kritis. yang sedang belajar jauh di negeri orang (Australia). Dia memanfaatkan trend medsos untuk mengkritik Pemerintah Daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda. Substansi kritiknya bagus. Mungkin beberapa pilihan kata saja yang kurang pas. Muzzammil menilai hal itu bisa kita masalahkan tapi bisa juga kita maklumi. Kita maklumi karena kita nilai ekspresi tersebut lahir dari rasa cinta dan peduli anak muda kepada daerahnya. “Saya kira Pemda Lampung Timur, Gubernur Lampung dan Aparat Hukum bisa lebih bijak untuk collingdown. Tidak perlu bawa ke ranah hukum. Berikan saja jawaban yang proporsional. Sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik. Dan publik bisa tahu agenda pembangunan Pemda dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya Sambil tentu dengan memperbaiki kinerjaz” ujar Muzzammil yang juga Anggota Komisi I DPR RI. Muzzammil menambahkan, Wagub Lampung sudah menyambut…

Oleh: Puji Pangestu DIARY.CO.ID – Indonesia memiliki area hutan yang sangat luas. Area hutan tersebut terbagi atas beberapa kategori hutan menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pemanfaatan hutan secara lestari perlu ditingkatkan guna melindungi keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam hutan. Pengelolaan hutan secara lestari dapat dilakukan dengan agroforestri. Agroforestri adalah menanam pepohonan di lahan pertanian. Agroforestri terbagi menjadi beberapa komponen yaitu agrosilvopastura (pengkombinasian pepohonan hutan dengan pertanian dan peternakan), apiculture (budidaya lebah atau serangga yang dilakukan pada pohon hutan), silvofishery (penghijauan sekaligus budidaya perikanan pada kawasan mangrove atau lahan basah), dan serikultur (budidaya ulat sutra untuk menghasilkan sutra). Pada hutan produksi dibagi menjadi dua yaitu hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Pada hutan produksi terbatas tidak semua orang bisa menggunakan lahan tersebut. Terbatasnya lahan produksi sering mengakibatkan perambahan hutan oleh masyarakat. Dengan begitu akan memunculkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Selain itu, pada umumnya masyarakat hanya menggunakan sistem monokultur pada lahan pertaniannya. Lahan pertanian dengan sistem monokultur dapat menghambat sistem hidrologis tanah karena penyerapan air pada tanah akan berkurang. Pada sistem monokultur ekosistem yang terbentuk hanya sedikit, tidak terdapat keanekaragaman hayati. Keterbatasan lahan produksi pada masyarakat dapat diatasi dengan sistem pengolahan lahan secara agroforestri. Keunggulan konsep agroforestri antara lain produktivitas meningkat dapat…

THE INDONESIAN INSTITUTE, CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia kembali diperingati setiap tanggal 10 Desember. Namun, pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum berdasarkan HAM. Pasalnya, banyak pembangunan yang dilakukan, namun tidak dibarengi dengan pemenuhan hak-hak masyarakat. Kesejahteraan yang menjadi tujuan pemerataan inftrastruktur nyatanya belum dirasakan pada sebagian penduduk Indonesia. Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih terkungkung dalam hal infrastruktur. Salah satu masalah yang masih rentan terjadi adalah masalah hak asasi masyarakat yang dikorbankan akibat perebutan kepemilikan properti hingga konflik yang mengakibatkan kerusakan. Data Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp417 triliun untuk infrastruktur pada tahun 2021. Pembangunan dan transformasi infrastruktur di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Sudah semestinya pembangunan-pembangunan untuk mendorong geliat ekonomi harus berdasarkan HAM karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat”, kata Nuri. Pembangunan ekonomi seperti halnya infrastruktur mendorong perekonomian daerah untuk tumbuh. Selama pembangunan berlangsung, ada banyak lahan milik masyarakat yang diganti oleh negara. Konflik yang muncul adalah ketimpangan mengenai harga tanah yang terjadi. Salah satu contohnya adalah pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinan yang terancam tidak selesai jelang akhir tahun. Hal tersebut dikarenakan oleh ganti rugi lahan yang belum terselesaikan…

Ditulis : Wahyudi S.A.P Perkembangan media siber (online) tumbuh berkembang sangat pesat di Indonesia, tak terkecuali di Lampung. Akan tetapi, media tidak terlepas dengan sebuah Profesi jurnalis (Wartawan) dan yang menghasilkan produk jurnalistik. Jangan lupa, sebuah jurnalis harus menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik profesi. Dalam semua lini aspek kehidupan, Kami sangat memahami bahwa tulisan/pena seorang jurnalis satu tulisan, bisa mengena ribuan pasang mata pembaca di dunia. Bahkan lebih dahsyat moncong AK 47 atau alat perang yang canggih sekali pun, bila membidik musuh hanya dengan satu arah dan keterbatasan amunisi. Bahkan tulisan, bisa mematikan karakter seseorang, dengan begitu cepat dan mudah, apalagi saat zaman dunia globalisasi dan digitalisasi saat ini. Akan tetapi, perlu diingat bahwa suatu tulisan atau gagasan yang dituangkan melalui tinta dan di asumsi publik yang bersifat ‘negatif’ akan mudah diingat, meski kebaikan yang pernah dilakukan tentu akan terlindas oleh keburukan. Jurnalis, harus pandai dan pintar dalam memilih dan menyematkan kata-kata yang baku dan mudah di pahami oleh pembaca. Jangan sampai, hanya alasan pembaca, berita cepat, kemudian kita mudah menghujat seseorang atau sekelompok dan menyalahkan orang lain dengan alih-alih wartawan yang merasa dilindungi undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sesuai isi kode etik jurnalistik, dilansir dari laman resmi Dewan Pers Indonesia, dijelaskan isi-isi dari kode etik…