BANDARLAMPUNG – Lampung kembali mengukuhkan diri sebagai gerbang internasional. Mulai 12 Februari 2026, Maskapai TransNusa akan melayani penerbangan perdana rute Lampung–Malaysia, menandai langkah konkret agar status Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional tidak kembali terdegradasi, sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, pembukaan rute ini bukan sekadar pembukaan jalur udara, tetapi strategi menghadirkan akses yang lebih mudah, murah, dan efisien bagi warga Lampung. “Kalau bandara internasional tidak digunakan, risikonya bisa turun lagi. Karena itu penerbangan ini harus hidup, harus dipakai masyarakat. Dampaknya langsung: warga tidak perlu lagi ke Jakarta atau Medan,” kata Bambang. TransNusa dijadwalkan membuka penerbangan reguler setiap Senin dan Kamis untuk rute Lampung–Kuala Lumpur, sekaligus melayani rute domestik Lampung–Jakarta. Dari Kuala Lumpur, penumpang juga dapat melanjutkan connecting flight ke Jeddah. Menurut Bambang, sektor jamaah umrah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Dari Lampung, tercatat sekitar 24 ribu perjalanan umrah, yang selama ini harus melalui jalur darat dan udara berlapis. “Sekarang jalurnya lebih singkat. Ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Bandara internasional harus terasa manfaatnya di kehidupan sehari-hari,” jelasnya. Untuk memastikan rute ini berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan kunjungan ke Malaysia yang dirancang sebagai misi pembangunan, bukan perjalanan seremonial. Agenda meliputi promosi pariwisata Lampung, penjajakan kerja…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ia menekankan agar inflasi dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah lonjakan konsumsi tahunan. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, serta pimpinan instansi vertikal terkait. Gubernur Mirza menyoroti pola berulang setiap tahun, di mana semangat ibadah masyarakat di bulan Ramadan selalu dibarengi dengan peningkatan konsumsi. Kenaikan permintaan ini kerap memicu lonjakan harga jika tidak diantisipasi dengan pasokan yang tepat. “Kelihatannya cuma naik Rp 5.000 atau Rp 10.000. Tapi kalau cabai naik Rp 10.000 dikali 9,5 juta penduduk yang makan, itu nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang diambil dari kantong masyarakat,” ujar Gubernur. Gubernur mencontohkan komoditas daging ayam yang konsumsinya mencapai 3-4 juta ekor per bulan di Lampung. Jika harga naik sedikit saja, akumulasi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi sangat besar dan mengurangi alokasi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan. Sebagai daerah penghasil pangan, Gubernur menegaskan bahwa stabilitas harga di Lampung harus diprioritaskan menggunakan pasokan lokal. Ia meminta dinas terkait memastikan produksi beras, cabai,…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah strategis dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui penjajakan kolaborasi dengan PT. Sang Hyang Seri (SHS). Kerja sama ini difokuskan pada penguatan sektor perbenihan padi, jagung, dan kedelai guna mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (10/02/2026), ditegaskan bahwa ketersediaan benih berkualitas merupakan kunci utama dalam memacu produktivitas pertanian di Bumi Ruwa Jurai. Gubernur menekankan bahwa Lampung harus bertransformasi dari sekadar produsen komoditas menjadi pusat industri perbenihan nasional. “Salah satu tantangan besar petani kita selama ini adalah akses terhadap benih unggul. Dengan menggandeng PT SHS untuk berinvestasi dan mengembangkan pabrik benih di Lampung, kita tidak hanya mengamankan stok pangan nasional, tapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani lokal,” tegas Gubernur. Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho, mengungkapkan bahwa saat ini SHS telah melakukan refocusing bisnis secara total pada sektor perbenihan. SHS menawarkan skema kolaborasi yang menguntungkan bagi petani penangkar di Lampung, antara lain : 1. Jaminan Pembelian (Offtake): Pembayaran hasil panen maksimal satu hari setelah transaksi. 2. Harga Kompetitif: Pemberian insentif harga di atas rata-rata pasar (tambahan Rp300 – Rp500 per kilogram). 3. Optimalisasi Aset: Pemanfaatan fasilitas…

Bandar Lampung — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instrumen krusial dalam mengevaluasi efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Lampung atas rampungnya pemeriksaan yang meliputi sektor strategis seperti ketahanan pangan, pengelolaan BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU), serta belanja daerah Pemerintah Provinsi Lampung. “Bagi kami LHP BPK tentu tak hanya sekedar laporan, tapi ini adalah cermin. Cermin untuk melihat apa yang sudah baik dan terutama apa yang harus kami perbaiki ke depan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di hadapan pimpinan BPK dan jajaran pejabat tinggi pratama. Terkait hasil pemeriksaan, Gubernur memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan telah diambil secara serius. Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK agar tingkat tindak lanjut Provinsi Lampung mampu melampaui rata-rata nasional. Ia juga menambahkan bahwa target penyelesaian tindak lanjut diharapkan mencapai di atas 80%. Gubernur selanjutnya menekankan bahwa meskipun raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat penting, hal tersebut bukanlah muara akhir dari kinerja pemerintah. Fokus utama tetap pada akuntabilitas dan kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat luas. “WTP bukan tujuan akhir kita tapi melainkan…

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyambut kepulangan Camelia (4), seorang anak dengan kebutuhan khusus (down syndrome) asal Kabupaten Pringsewu yang sebelumnya ditelantarkan di Malaysia. Penjemputan dilakukan langsung di Bandara Radin Inten II pada Selasa (10/02/2026). Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, yang turut menyambut kedatangan Camelia, menyatakan bahwa pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Lampung, BP3MI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Wulan Mirza menjelaskan bahwa Camelia merupakan warga asli Lampung yang berasal dari Kabupaten Pringsewu. Proses pemulangannya dipantau secara ketat oleh kementerian hingga akhirnya diserahterimakan kepada pemerintah daerah. “Hari ini, setelah dari proses yang dipantau oleh kementerian dan juga terinfokan kepada kami di Dinas Sosial juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, langsung Camelia diantarkan ke Provinsi Lampung oleh perwakilan KBRI, di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujar Wulan Mirza didampingi Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung, Kadis PPPA dan Kadis Sosial. Pasca ketibaan di Lampung, Camelia akan segera mendapatkan penanganan medis dan sosial guna memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjuk Yayasan Bussaina sebagai lembaga yang akan memberikan pengasuhan sementara. “Insya Allah nanti Camelia akan diserahkan langsung ke Yayasan Bussaina yang nanti insya Allah juga akan ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Dan insya Allah…