Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan AR. Suparnomenggelar sosialisasi Perda no.3 tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung, di Jalan Komarudin, Kelurahan Rajabasa Raya, Kota Bandar Lampung, Sabtu (9/4/2023). Hadir sebagai narasumber dari Polda Lampung AKBP Feriwanto dan AKP Purn. A.Basridina dari Pokdarkamtibmas Kota Bandar Lampung, dan turut mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kelurahan Rajabasa Jaya kota setempat. AR. Suparno menjelaskan pentingnya memperhatikan hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap anak untuk tumbuh dan berkembang. “Sebagaimana telah tertuang dalam konstitusi dan menjadi bagian dari kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak perlu mendapat perlindungan serta pemenuhan hak hak nya untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial”, tegasnya. Sementara itu, narasumber pertama AKBP Feriwanto juga mengatakan bahwa setiap anak-anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yg bertanggung jawab atas pengasuhan dan sebagainya. “Anak – anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yg bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan serta ketidak adilan. berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan serta ketidakadilan,” ungkapnya Narasumber kedua, A.Basridina menyampaikan bahwa orang tua harus memahami apa…

Lampung Tengah – Ketua DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Mingrum Gumay menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) mengenai  di SMA Muhammadiyah Bording School (MBS) Poncowati, Lampung Tengah, Sabtu (08/04/2023). Politisi PDI Perjuangan  ini mengatakan latar belakang maraknya pengedaran narkoba terjadi karena tingginya permintaaan yang diinginkan, permintaan ini sumbernya adalah pengguna barang tersebut. “Bayangkan saja kalo barangnya banyak, tapi tidak ada yang gunakan, laku atau tidak barang tersebut, kan tidak laku juga akhirnya dengan sendirinya akan hilang karena tidak ada peminatnya,”ujarnya. Mingrum juga menekankan bahwa narkotika bisa berdampak terhadap timbulnya potensi tindakan kriminal, yang mana sejumlah obat dapat mempengaruhi tindakan dan pikiran yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. “Mencuri, berkelahi, judi dan lainnya itu sumbernya juga bisa kita katakan efek dari penggunaan narkotika, untuk itu tidak ada efek positif yang ditimbulkan saat mengkonsumsi narkotika itu sendiri,”lanjutnya. Terakhir, Mingrum meminta kepada seluruh pelajar untuk berperan aktif melaporkan jika ada kerabat,tetangga bahkan keluarga yang merupakan pengguna aktif narkotika, ajak berdiaolog lalu arahkan untuk mengikuti rehabilitasi, tidak dipidana bahkan data pribadinya akan dijamin oleh BNN. “Sudah ada beberapa yang mau lapor dan ikut rehabilitasi ini, kita lakukan upaya penuh secara preventif tidak lagi terhadap penegakan hukum tapi mengedepankan humanis dan edukasi dalam rangka memutus mata rantai pengguna narkotika itu sendiri,”tutup Mingrum. (*)

Bandar Lampung – Menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, hal tersebut juga dilakukan oleh Kostiana anggota DPRD Lampung dapil 1 Kota Bandarlampung. Kostiana menyampaikan kegiatan sosialisasi ini penting untuk dilakukan supaya masyarakat dapat memahami dan mengetahui perda yang sudah disahkan oleh DPRD Lampung. “Hari ini kita melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman Rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung bersama masyarakat Kedaung, Kemiling, Bandarlampung,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sabtu (08/04/23). Kostiana juga mengajak masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan dan juga menciptakan kedamaian dalam bertetangga dengan perda Rembug desa. “Melalui perda Rembug desa ini masyarakat dapat menyelesaikan permasalah yang ada dengan musyawarah mufakat, supaya kerukunan dalam bertetangga dan kedamaian tercipta,” tambah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung. Kegiatan yang berjalan lancar dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh Agam, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga elemen masyarakat di Kedaung. Selanjutnya, Lurah Kemiling Raya Buchori juga mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Lampung. “Dengan adanya perda Rembug desa ini, kita yang bekerja di lapangan dapat menjadikan acuan untuk menyelesaikan permasalah hukum yang terjadi ditengah masyarakat, untuk itu kami mengapresiasi kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang digelar oleh Bu Kostiana,” tutupnya. (*)

Tulang Bawang – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Rameo, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, di Kampung Sidodadi Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, Jumat (8/4/2023). Ketut Rameo turut mengundang Camat Penawar Tama, Sutikno, Kepala Kampung Sidodadi, Chairul Huda, dan Dosen STT Sriwijaya, Bambang Semedi sebagai Narasumber. Hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda se Kecamatan Penawar Tama. “Saya sengaja memilih Perda ini untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar paham tentang payung hukum yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung,”ujar Ketut Rameo. Menurutnya, Kabupaten Tulang Bawang yang luas dengan penduduk yang cukup heterogen, memungkinkan timbul gesekan yang disebabkan oleh perbedaan. Dengan adanya Perda Rembug desa diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif agar masyarakat mengedepankan musyawarah mufakat. “Dalam menyelesaikan suatu persoalan agar tidak menimbulkan dampak hukum selanjutnya. Perda Rembug desa sengaja diciptakan untuk meminimalisir munculnya dampak hukum dari suatu persoalan, dalam penerapan Perda ini aparatur desa memiliki peranan penting dan harus paham isi dari perda,” tegasnya. Kembali diterangkan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dalam diskusi terkait dengan poin-poin penting upaya pencegahan/penyelesaian konflik baik dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi. “Saya mengingatkan kepada warga masyarakat tentang pentingnya untuk berpegang teguh kepada Pancasila dalam menyelesaikan segala macam konflik yang terjadi. Karena Pancasila…

Lampung Tengah – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Ni Ketut Dewi Nadi menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kampung Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, Sabtu (8/4/2023). Dalam sosialisasi Perda tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu I Komang Koheri anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan dan Wayan Eka Mahendra Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Turut hadir Bapak Bustami Zainudin anggota DPD RI, Kepala kampung wirata agung, tokoh adat dan tokoh masyarakat sekecamatan seputih mataram. Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung itu mengungkapkan bahwa Perda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga di lingkup terkecil. “Dalam mewujudkan dan meningkatkan kemampuan guna menciptakan serta mengoptimalkan keuletan serta ketangguhan keluarga, perda ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga di lingkup terkecil”, ujarnya. Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan bahwa menjaga keutuhan keluarga, menjadi tanggung jawab seluruh komponen dalam keluarga. “Setiap keluarga harus bisa meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga, mendorong ekspresi saling peduli, menjaga, dan melindungi semua anggota keluarga. Namun, saat ini banyak sekali keluarga yang masuk dalam fase rentan dalam menghadapi masalah ekonomi dan sosial ditengah masyarakat,”terangnya. “Dan atas dasar itu, kami sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, turun kemasyarakat…

Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Aprilliati melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Kegiatan ini rutin dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, dalam mensosialisasikan perda yang ada. Hari ini bersama masyarakat Labuhan Ratu Raya, kita mengajak untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” ujar Legislator PDI Perjuangan Lampung, Sabtu (08/04/23). Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung ini juga berharap adanya kesamaan misi baik di kabupaten/kota atau provinsi untuk dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung. “Saya selalu melakukan koordinasi kepada kabupaten/kota di Provinsi Lampung supaya ada satu tarikan nafas yang sama untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung,” tambahnya. Aprilliati yang juga anggota Komisi V DPRD Lampung membuka posko pengaduan sebagai bentuk implementasi memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak kekerasan perempuan dan anak. “Kita ada poskonya di Jalan Sukadanaham samping Lembah hijau, ruko warna coklat yang dijadikan posko laporan dan advokasi perempuan dan anak yang untuk saat ini masih dalam bentuk ofline, yang kita lakukan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” tuturnya. Aprilliati juga menyampaikan sampai saat ini sudah ada tiga kasus yang diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kegiatan yang berjalan lancar…