Bandar Lampung – Bunda PAUD Provinsi Lampung Riana Sari Arinal menerima penghargaan Wiyata Dharma Pratama (Apresiasi Bunda PAUD Nasional Tingkat Provinsi) dari kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi di Kantor TP PKK Provinsi Lampung Jl. Dokter Susilo No 35 Bandar Lampung, Rabu,(05/04/2023). Penghargaan ini diberikan oleh Kemendikbudristek Pusat yang tertuang dalam Surat Keputusan Kemendibudristek Nomor 219/P/2022 sebagai apresiasi atas kinerja dan perjuangan Riana Sari Arinal sebagai Bunda PAUD Provinsi Lampung dalam mendorong peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Lampung. Dari 38 Provinsi di Indonesia hanya 15 Provinsi yang mendapatkan penghargaan ini dan untuk kategori penghargaan Wiyata Dharma Pratama hanya 5 Provinsi, salah satunya Bunda PAUD Provinsi Lampung. Terdapat 3 Kategori Bunda PAUD penerima penghargaan Nasional Tngkat Provinsi yaitu : 1. Wiyata Dharma Utama (masa pengabdian 5 tahun), 2. Wiyata Dharma Madya (masa pengabdian 3 tahun), 3. Wiyata Dharma Pratama (masa pengabdian 1 tahun). Penghargaan diserahkan kepada Riana Sari Arinal melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar di Kantor TP PKK Provinsi Lampung. “Saya atas nama Kemendikbudristek menyampaikan selamat kepada Bunda PAUD Provinsi, Ibu Riana Sari Arinal atas diterimanya penghargaan ini,” ucap Sulpakar. (Diskominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, membuka rapat koordinasi hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Ruang Abung Balai Keratun, Rabu (05/04/2023). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan bahwa rapat koordinasi dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik adalah penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini merupakan salah satu upaya pencegahan mal administrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dengan hasil akhirnya berupa opini pengawasan pelayanan publik. Untuk Provinsi Lampung dan kabupaten/kota capaian nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 berada di Zona Kuning (sedang), tentunya ini menjadi tantangan yang harus segera dibenahi dan ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan perbaikan yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat terwujud jika ada komitmen pimpinan daerah dan pimpinan Perangkat Daerah untuk perbaikan yang berkelanjutan sehingga dapat meraih nilai tingkat kepatuhan dalam katagori tinggi/Zona Hijau. “Dalam rangka membantu kita selaku unit kerja pelayanan publik, maka dalam kesempatan ini telah hadir pihak Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung untuk memberikan langkah…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu di Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Rabu (5/4/2023). Bantuan Sosial di bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Drs. Aswarodi M.Si menyampaikan, pemberian bansos Gubernur Lampung bertujuan dapat memperkuat daya tahan masyarakat dan potensi inflasi menekan laju inflasi tetap terkendali. Mendorong daya beli masyarakat yang tidak mampu dan melindungi kelompok rentan, agar berlangsung hidup dan dapat terpenuhi, sesuai dengan kebutuhan dasar minimal pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Pemberian bansos kepada masyarakat tidak mampu disalurkan sebanyak 100 paket, di kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan sosial sembako ini dengan sebaik-baiknya, dan untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Junaidi Irwan selaku Ketua RT 07 Negeri Olok Gading menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi atas bantuan yang diberikan kepada warganya yang tidak mampu. “Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan pak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, sembakonya sudah diterima langsung oleh penerima manfaat. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi…

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Diseminasi Pedoman _Monitoring Centre for Prevention_(MCP) Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 (Batch II), di Ballroom Hotel Radison, Rabu (05/04/2023). Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Fahrizal Darminto mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tiga strategi/jurus dalam memberantas korupsi atau yang dikenal dengan Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi, yaitu melalui upaya pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan. Terkait pemberantasan korupsi melalui pendidikan, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung berkomitmen dalam membangun masyarakat yang memiliki integritas. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, guna mendidik anak-anak agar memiliki visi, sikap jujur dan berintegritas. “Sekarang di Provinsi Lampung, dari tingkat SD sampai SMA itu sudah ada muatan lokal di kurikulum sekolah untuk menanamkan integritas pada anak-anak didik kita,” ungkap Sekdaprov. Dalam kesempatan yang sama, Sekdaprov juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI yang telah mengadakan kegiatan bimtek anti korupsi yang diikuti oleh suami – isteri pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Lampung, guna mewujudkan Keluarga Berintegritas. Terkait strategi pencegahan, Sekdaprov mengatakan bahwa korupsi bisa terjadi karena terdapat dua unsur yaitu niat dan kesempatan. “Supaya tidak ada kesempatan, maka upaya kita adalah memperbaiki sistem untuk…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Inspektur Provinsi Lampung Fredy, membuka kegiatan Sosialisasi Nota Kesepahaman (MoU) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) pada Pemerintah Provinsi Lampung bertempat di Gedung Pusiban Provinsi Lampung, Rabu (05/04/2023). Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Inspektur Provinsi Lampung Fredy menyampaikan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka pada tanggal 25 Januari 2023 telah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan, guna memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan bentuk upaya untuk meneguhkan komitmen tentang perlu dan pentingnya membangun jalinan hubungan kerja sama, sinergitas lintas sektoral di antara kementerian/ lembaga yang ada. “Dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan yang telah ditandatangani, memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.” ucapnya. “Implementasi Nota Kesepahaman sangat penting…