Bandar Lampung – Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mahan Agung, Jumat (19/09/2025). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat diikuti berbagai jajaran organisasi wanita se-Provinsi Lampung dan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan sepanjang masa yang membawa risalah Islam penuh kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. “Melalui peringatan hari ini, kita sama-sama merenungkan ajaran, perilaku Beliau, serta yang pastinya insya Allah berusaha mengimplementasikan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi ini juga mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan meningkatkan iman serta amal kita,” ucapnya. Purnama Wulan Sari Mirza juga menekankan bahwa Maulid Nabi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat untuk senantiasa bersyukur dan meneladani ajaran Rasulullah SAW. Menurutnya, rasa syukur itu harus diwujudkan dengan memperbanyak dzikir, shalawat, serta menebarkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. “Dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT, kita juga selalu mencoba berbuat kebaikan. Karena kita umat Nabi Muhammad, kita selalu berkiblat pada ajaran-ajarannya. Insya Allah ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan ini selalu dapat menebarkan kebaikan karena seperti yang ada di surat al-rahman ayat 60 yang berarti ‘Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)’ Kita sama-sama belajar…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Akhir, Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025, dengan tema “Reforma Agraria yang Berkelanjutan dan Berdampak melalui Sinergi Multistakeholder,” di Aula Kantor BPN Provinsi Lampung, Kamis (18/9/2025). Dalam sambutannya, Sekda Marindo Kurniawan membacakan pesan tertulis Gubernur Mirza yang menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Program ini dijalankan melalui penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, legalisasi aset, penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. “Cita-cita besar reforma agraria tidak akan tercapai tanpa kerja nyata, komitmen kuat, dan kolaborasi lintas sektor. Skema ini harus dilaksanakan secara utuh, melalui integrasi pemberian aset dan pembukaan akses, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ucap Sekda. Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya sebatas dokumen atau data, tetapi harus menjadi transformasi sosial yang nyata. Pemprov Lampung berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat sinergi antara pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan desa. Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan capaian terbaru dalam pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ia menyebut tim GTRA berhasil mengidentifikasi potensi objek reforma agraria seluas 1.207 hektare di Kabupaten…

Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kamis (18/09/2025). Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 800.1.3.3/5117/VI.04/2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2025. Adapun 2 Pejabat yang dilantik adalah : 1. Anang Risgiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. 2. Rendi Reswandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebutkan bahwa posisi Kepala Bappeda dan Kepala BKD merupakan otak dan jantungnya birokrasi daerah. Bappeda, kata Gubernur, memiliki peran sebagai arsitek pembangunan daerah. Menurut Gubernur perencanaan yang baik harus berbasis data, mengutamakan partisipasi masyarakat, serta mampu mengintegrasikan program-program strategis daerah dengan kebijakan nasional. “Kita ingin pembangunan di Lampung bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga menyentuh aspek kualitas manusia, pemerataan ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, kita akan mampu…

Tanggamus – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meresmikan pencanangan Pekon Kacapura, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sebagai Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas), Kamis (18/9/2025). Program Desa TAPIS merupakan desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kunjungan kerja Wulan Sari Mirza dalam rangka pembinaan berkelanjutan dan implementasi program PKK berbasis desa/kelurahan. Dalam sambutannya, Wulan Sari menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar menjalankan program kerja, tetapi juga wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap masyarakat desa. “Keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung. Dengan kolaborasi, kita bisa mewujudkan kesejahteraan bersama,” ujar Wulan Sari. Ia menjelaskan, melalui Desa TAPIS, terdapat sejumlah sasaran yang ingin dicapai bersama Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah kabupaten/kota, antara lain : 1. Penurunan prevalensi stunting yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 19,85 persen. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan posyandu dan kesehatan keluarga. 3. Pengendalian inflasi, yang pada Juli 2025 berada di angka 2,63 persen, melalui pemanfaatan pekarangan dengan program HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman). 4. Penguatan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). 5. Peningkatan…