Kategori Politics

Bandar Lampung – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dan pembangunan infrastruktur, pada tanggal 2 Februari 2026. Acara ini menghadirkan pihak Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang sebagai mitra kerja sama. Melalui forum ini, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung berharap dapat membangun komitmen bersama untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung. Selain itu, juga dibahas bagaimana peran CSR perusahaan dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat lokal, terutama di sekitar kawasan operasional PT Pelindo Regional 2 Panjang. Rapat ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan visi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan infrastruktur yang berkualitas serta memastikan bahwa kontribusi CSR dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)       Apakah ingin saya tambahkan poin tentang jenis infrastruktur yang akan dibahas atau contoh program CSR yang mungkin dapat diimplementasikan agar berita lebih rinci?

Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung memimpin Upacara Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2026, yang menjadi simbol kebersamaan dan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung, Senin (02/02/2026). Acara yang diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait, berhasil membangun semangat kebersamaan yang kuat. Melalui upacara ini, pihak terkait menyatakan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama guna menghadapi berbagai tantangan dan menggerakkan program-program strategis daerah. Dalam sambutannya, juga ditegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung siap terus bersinergi dengan semua pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mewujudkan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan aman bagi seluruh masyarakatnya. “Kita akan terus menjaga sinergi yang erat antara semua elemen Forkopimda dan masyarakat, agar setiap langkah pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal,” ujarnya. (*)          

Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, M.Pd.I., yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung masa bakti 2026-2031, yang digelar pada Sabtu (31/1/2026) di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung. Acara yang dihadiri juga oleh unsur TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KTNA dalam mendukung sektor pertanian dan kelautan di Provinsi Lampung. Sebagai organisasi yang menghubungkan pemerintah dengan petani dan nelayan, KTNA diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam menggerakkan program-program yang meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat ekonomi produktif. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Basuki menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pengurus baru KTNA. Ia menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung siap memberikan dukungan penuh untuk mendukung program kerja KTNA, khususnya dalam upaya memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi para petani serta nelayan di seluruh Lampung. “Pertanian dan kelautan adalah tulang punggung perekonomian daerah. Melalui KTNA, kita berharap dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar sektor ini dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang merata,” ucapnya. (*)       Apakah ingin saya menambahkan informasi tentang program kerja utama pengurus KTNA periode baru ini atau mengembangkan poin tentang peran KTNA dalam pembangunan daerah?

Lampung – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menginisiasi kunjungan kerja ke PT Great Giant Pineapple pada tanggal 31 Januari 2026, sebagai bentuk pengawasan dan sinergi antara pemerintah daerah dengan sektor usaha. Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menyampaikan bahwa perusahaan telah menyatakan kesediaannya untuk berperan sebagai wajib pajak daerah yang aktif. Ia juga memaparkan potensi pajak yang dapat diperoleh dari aktivitas usaha PT Great Giant Pineapple, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah dan mendukung berbagai program pembangunan di Provinsi Lampung. Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan perusahaan. Selain membahas tentang kontribusi pajak, juga diperbincangkan berbagai aspek terkait pengelolaan usaha yang berkelanjutan serta dampak positif bagi masyarakat sekitar. (*)

Bandar Lampung – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. H. Yanuar Irawan, S.E., M.M., yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, menghadiri Gelar Wicara Guru Besar sekaligus Peringatan Dies Natalis ke-58 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila), Kamis (29/1/2026). Acara berlangsung di Gedung Aula K FKIP Unila, Bandar Lampung. Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Berkelanjutan untuk Pendidikan di Lampung yang Berdampak dan Berdaya Saing Global” menjadi wujud komitmen FKIP Unila dalam mendorong peningkatan kualitas serta daya saing pendidikan di Provinsi Lampung. Turut menghiasi acara tersebut sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H. (yang mewakili Gubernur Lampung), Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., jajaran pimpinan Unila, para Guru Besar FKIP Unila, sivitas akademika, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Dalam kesempatan itu, Yanuar Irawan menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi FKIP Unila yang selama ini konsisten berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia di Lampung, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan. “Pemikiran dan gagasan para Guru Besar FKIP Universitas Lampung memiliki posisi yang sangat strategis untuk membentuk arah perkembangan pendidikan di Provinsi Lampung, agar tidak hanya berdampak positif secara lokal tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” ucapnya. (*)        

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.M., menghadiri Wisuda Purna Bhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung yang digelar pada Kamis (29/1/2026) di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Prosesi yang dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H ini juga diikuti oleh jajaran pimpinan lembaga peradilan, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, pejabat instansi vertikal, serta sejumlah tamu undangan penting. Kegiatan ini menjadi momen untuk menghormati dan menghargai pengabdian Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I., yang secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua PTA Bandar Lampung pada akhir Januari 2026. Selama menjabat, ia telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola peradilan agama di Provinsi Lampung dengan penuh komitmen. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Giri Akbar menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan Sahrudin. “Kita mengapresiasi besarnya kerja keras beliau dalam menjaga marwah lembaga peradilan agama serta memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Lampung,” ucapnya. Menurutnya, sinergi antara DPRD Provinsi Lampung dengan institusi peradilan merupakan bagian krusial dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berlandaskan supremasi hukum. “Peran Pengadilan Tinggi Agama memiliki posisi strategis dalam menciptakan keadilan serta menjaga keharmonisan masyarakat beragam latar belakang,” tambahnya. (*)        

Bandar Lampung – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung menghadiri acara peluncuran aplikasi Centurion-21 yang digelar oleh Kodam XX/Radin Inten. Acara yang tidak dijelaskan tanggal pastinya ini juga diikuti oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor, Kamis (20/01/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Besar Budidaya Laut Lampung, pejabat serta tim Indonesia Indicator, pimpinan organisasi dan media – antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Kepala Stasiun TVRI Lampung. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam XX/Radin Inten dengan enam perguruan tinggi, Indonesia Indicator, serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Lampung. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam berbagai bidang untuk kemajuan Provinsi Lampung. Aplikasi Centurion-21 diperkirakan akan menjadi sarana penting dalam mendukung berbagai program yang dilakukan oleh Kodam XX/Radin Inten, baik dalam menjaga keamanan serta ketertiban maupun dalam pembangunan daerah bersama berbagai pemangku kepentingan. (*)        

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menegaskan komitmen penuh DPRD dalam mendukung penguatan hilirisasi kakao berbasis agroforestry. Langkah ini dianggap strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F) yang berlangsung di Taman Santap Rumah Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung, pada Selasa (27/1/2026). Menurut Ahmad Giri Akbar, pengembangan komoditas kakao melalui pendekatan agroforestry sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini fokus pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Tidak hanya memperkuat hilirisasi kakao, kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjaga fungsi ekologis kawasan hutan. “Kami mendukung penuh pengembangan kakao berbasis agroforestry karena tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi petani, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan,” tegasnya. Menurutnya, kolaborasi multipihak seperti ini harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)    

Lampung – Fraksi PKS Provinsi Lampung mengangkat isu terkait pengangkatan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional, namun juga memunculkan pertanyaan mengenai rasa keadilan. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menilai bahwa kecepatan pengangkatan petugas MBG kontras dengan kondisi guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun hingga kini belum memperoleh kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kesejahteraan guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan kondisi psikologis peserta didik. Ketimpangan kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak panjang pada dunia pendidikan di Provinsi Lampung,” jelasnya, Selasa (27/02/2026). Menanggapi hal ini, DPRD Lampung akan menyampaikan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah agar proses pengangkatan menjadi lebih bertahap, adil, dan berkeadilan, sekaligus tidak memberikan beban tambahan bagi pemerintah daerah. (*)        

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, pada Sabtu (26 Januari 2026). Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya zat adiktif ini diikuti oleh warga lokal, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai unsur terkait. Dalam paparannya, Andika Wibawa menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memberikan fasilitas dan panduan yang jelas dalam upaya pencegahan, termasuk penyediaan layanan pendukung bagi mereka yang berisiko atau telah terpengaruh. “Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam memerangi narkoba dan zat adiktif lainnya. Perda ini menjadi landasan bagi kita semua untuk bersinergi – mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah – dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman zat berbahaya,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam mengawasi lingkungan sekitar dan segera melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan atau perdagangan zat adiktif ke pihak berwenang. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan informasi tentang kanal bantuan dan rehabilitasi yang tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat gerakan anti-narkoba di Provinsi Lampung, dengan harapan dapat mengurangi angka penyalahgunaan dan melindungi generasi muda dari dampak…