Kategori Politics

Lampung Selatan – Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V, Puji Sartono, S.H., S.Kep, menghadiri sekaligus menjadi penceramah dalam acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Ar-Rahman, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Sabtu (24 Januari 2026). Kegiatan yang diinisiasi Pengurus Masjid Ar-Rahman diikuti oleh ratusan jamaah dan masyarakat sekitar dengan penuh khidmat, menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah islamiyah serta menguatkan nilai-nilai spiritual di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam tausiyahnya, Puji Sartono mengajak seluruh hadirin menjadikan peringatan Isra Mi’raj sebagai sarana pembelajaran iman dan ketaatan. Ia menekankan bahwa peristiwa mulia tersebut mengajarkan pentingnya menjaga ketaatan dalam shalat, memperkuat keimanan, serta mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam setiap aktivitas sehari-hari. “Isra Mi’raj bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah SWT dan meneladani Rasulullah SAW dalam sikap, perbuatan, serta pengabdian kepada umat,” ucapnya. Pengurus Masjid Ar-Rahman menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehadiran dan pesan yang disampaikan Puji Sartono. Mereka berharap kegiatan ini membawa keberkahan luas dan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan seluruh jamaah. (*)

Lampung Timur – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri acara Gerakan Bersatu dengan Alam yang diselenggarakan Kodam XX/Radin Inten di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Labuhan Ratu Lama, Sabtu (24/1/2026). Acara yang fokus pada pelestarian lingkungan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XX/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, TNI-Polri, Kepala Balai TNWK, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran Ahmad Giri Akbar menjadi bukti dukungan DPRD Provinsi Lampung terhadap upaya melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, juga sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program terkait pengelolaan kawasan konservasi serta mitigasi konflik manusia-satwa liar, khususnya untuk melindungi gajah Sumatra di sekitar TNWK. Kegiatan ini diawali dengan sesi urun rembuk yang membahas secara mendalam tentang pengelolaan kawasan TNWK dan langkah-langkah konkret untuk mengurangi konflik antara satwa liar dengan masyarakat desa penyangga. Forum ini diharapkan menjadi ruang koordinasi yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi berkelanjutan untuk masa depan ekosistem Way Kambas. (*)        

LAMPUNG TENGAH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Ni Ketut Nadi menjadi salah satu tokoh pendorong balik sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, yang digelar di Kampung Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu (24/1/2025). Sebagai anggota DPRD yang turut terlibat dalam penyusunan dan pengesahan peraturan tersebut, Ni Ketut Nadi secara langsung terlibat dalam memastikan bahwa sosialisasi ini menjangkau hingga ke tingkat kampung. “Perda ini dibuat bukan hanya sebagai aturan di atas kertas, melainkan untuk melindungi masyarakat – terutama generasi muda – dari ancaman narkoba. Oleh karena itu, penyebaran informasi harus sampai ke pelosok daerah,” ujarnya dalam kesempatan tersebut. Dalam acara yang juga dihadiri Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, S.E., M.Sos, Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H, serta Kepala Kampung Rukti Hajo Ali, Ni Ketut Nadi menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pencegahan narkoba. “Sebagai anggota DPRD, saya berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan Perda ini dan mendorong program-program pendukung lainnya. Masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan bebas narkoba – mulai dari mengenali tanda-tanda penyalahgunaan hingga cara melaporkannya dengan benar,” jelas Ni Ketut Nadi. Warga Kampung Rukti Harjo…

Pesawaran – Sekretaris Komisi V DPRD Lampung sekaligus Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung, Elly Wahyuni (dikenal akrab sebagai Bunda Elly), menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik, pada Sabtu (24/1). Dalam arahannya, Bunda Elly mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan musyawarah mufakat sebagai fondasi utama dalam menyikapi setiap permasalahan. “Saya mengajak masyarakat untuk dapat menyikapi setiap masalah dengan lebih mengedepankan musyawarah, agar setiap persoalan yang terjadi di lingkungan kita dapat disikapi dengan baik,” ucapnya. Menurutnya, regulasi ini perlu diterapkan secara luas dengan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menghindari potensi gesekan serta meminimalisir terjadinya konflik antar warga. Tak hanya itu, Bunda Elly juga mengingatkan pentingnya tidak mudah terpancing oleh isu atau masalah negatif yang beredar. “Kita harus pandai menyikapi masalah, jangan mudah terprovokasi supaya hubungan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik, jangan tinggalkan budaya gotong royong di lingkungan kita,” tambahnya. (*)        

BANDAR LAMPUNG  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan perempuan dengan menghadiri acara pelantikan Pengurus Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 pada Selasa (20/1/2026) di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung. Perwakilan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Intan Raihana, S.Keb., serta Ketua Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD) DPRD Provinsi Lampung Irene Fransisca Giri menghadiri acara tersebut sebagai bentuk dukungan langsung dari lembaga legislatif dan keluarga besar anggota dewan terhadap penguatan peran organisasi wanita dalam pembangunan daerah. “Sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD Provinsi Lampung sangat menyadari betapa pentingnya peran wanita dalam memajukan daerah,” ujar Intan Raihana dalam kesempatan tersebut. Menurutnya, BKOW memiliki peran strategis sebagai wadah untuk menyatukan kekuatan berbagai organisasi wanita se-Lampung, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi kemajuan provinsi. Irene Fransisca Giri sebagai Ketua IKAD menambahkan bahwa keluarga besar anggota DPRD siap terus bersinergi dengan BKOW sebagai mitra strategis. “Kita akan bersama-sama mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan di bidang sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,” jelasnya. Acara pelantikan yang juga dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, S.E., M.M., dan Ketua BKOW Provinsi…

BANDAR LAMPUNG – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memperkuat fungsi pengawasan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026. Acara yang berlangsung pada Selasa (20/1/2026) di Ruang Rapat Komisi V DPRD Lampung dihadiri langsung oleh Ketua Komisi V Dr. H. Yanuar Irawan, SE., MM, beserta jajaran anggota komisi dan perwakilan Disdikbud Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses PPDB tahun ini berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. “PPDB adalah pintu gerbang bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kita harus memastikan bahwa prosesnya tidak ada kesenjangan atau praktik yang tidak pantas,” ujar H. Yanuar Irawan dalam rapat tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pihak Disdikbud Provinsi Lampung menyampaikan gambaran umum terkait sistem PPDB yang akan diterapkan, termasuk mekanisme pendaftaran, jalur penerimaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa. Komisi V DPRD Lampung kemudian mengangkat sejumlah pertanyaan dan usulan untuk memperbaiki sistem yang ada, khususnya terkait akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil. “Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang terlewatkan hanya karena…

BANDAR LAMPUNG  – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., turut menghadiri kegiatan Tanam Padi Bersama yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Timur pada Selasa (20/1/2026). Acara yang berlangsung di Desa Braja Fajar, Kecamatan Way Jepara, wilayah teritorial Kodim 0429/Lampung Timur, menjadi bentuk sinergi lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan daerah. Dalam kegiatan yang juga diikuti oleh sejumlah pejabat dari berbagai instansi terkait, A. Giri Akbar secara langsung turut menanam bibit padi di lahan sawah bersama peserta lainnya. Kegiatan ini tidak hanya sekadar simbolis, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian dan keamanan pangan Provinsi Lampung. “Pertanian, khususnya sektor padi, memiliki peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tanam bersama ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas hasil panen,” ujar A. Giri Akbar dalam kesempatan tersebut. Menurutnya, DPRD Provinsi Lampung akan terus mendukung kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas sektor pertanian di Lampung. Mulai dari penyediaan sarana prasarana yang memadai, akses teknologi pertanian modern, hingga dukungan kebijakan yang menguntungkan bagi petani. Kegiatan Tanam Padi Bersama Forkopimda juga diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah…

BANDAR LAMPUNG  – Perencanaan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2027 memasuki tahap penting dengan digelarnya Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung pada Kamis (15/1/2026) di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam acara ini menjadi bukti komitmen bersama untuk menyusun rencana pembangunan yang terukur, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Provinsi Lampung – antara lain Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A – juga diikuti anggota DPRD Abdul Aziz, S.E., Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M, dan jajaran pejabat eselon II dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menegaskan dukungan penuh Dewan terhadap upaya Pemprov Lampung untuk mencapai target ambisius: pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, yang sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. “RKPD 2027 menjadi landasan penting untuk menggerakkan roda pembangunan daerah. Kehadiran DPRD di sini bukan hanya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Lampung,”…

BANDAR LAMPUNG  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung turut aktif terlibat dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung pada Kamis (15/1/2026) di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi landasan kerja pemerintah provinsi selama satu tahun ke depan. Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Provinsi Lampung – termasuk Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A – DPRD Provinsi Lampung menegaskan perannya dalam memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung. “Kehadiran DPRD dalam kick off ini tidak hanya sebagai bentuk partisipasi, tetapi juga untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran yang bertanggung jawab,” ujar salah satu perwakilan DPRD dalam keterangan resmi akun @dprdlampung. Menurutnya, RKPD 2027 harus dirancang secara terukur, aspiratif, dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Acara yang juga diikuti oleh anggota DPRD, jajaran pejabat eselon II dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Lampung, membahas arah utama pembangunan yang akan ditekankan, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan…

BANDAR LAMPUNG – Banyak guru di Provinsi Lampung saat ini mengajar dalam kondisi penuh tekanan, berada di bawah bayang-bayang laporan dan ancaman jerat hukum. Padahal, pendidikan yang berkualitas tidak akan tumbuh dari rasa takut. Hal ini menjadi alasan utama anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perlindungan Guru, bahkan mendorong agar regulasi ini akhirnya bisa dinaikkan tingkatannya menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Guru membutuhkan rasa aman agar bisa mendidik dengan hati, tanpa harus khawatir terus-menerus akan tuduhan yang tidak berdasar. Namun, aturan yang dibuat juga harus adil dan berimbang – tidak hanya melindungi guru, tetapi juga tetap menjaga hak dan perlindungan anak didik,” ujar M. Syukron Muchtar dalam keterangannya, Kamis, 15 Januari 2026. Menurutnya, kondisi saat ini membuat banyak guru merasa tertekan dalam menjalankan tugas pokoknya. Padahal, peran guru sangat krusial dalam membentuk masa depan generasi muda Lampung. “Jika guru tidak nyaman mengajar, maka siswa juga tidak akan nyaman belajar. Ini adalah siklus yang harus kita putuskan dengan regulasi yang jelas dan tegas,” tambahnya. Tak berhenti sampai di situ, M. Syukron juga menegaskan bahwa jika regulasi perlindungan guru ini dirancang dengan kuat dan matang, tidak ada salahnya untuk mendorongnya menjadi Perda. “Dengan menjadi Perda, kepastian hukumnya akan lebih jelas…