Kategori Politics

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen Dewan untuk terus mendukung dan mengawasi peran PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Strategis yang diselenggarakan Bank Lampung pada Senin (12/1/2026) di Ruang Aula Lantai IV Kantor Pusat Bank Lampung. Acara yang juga dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank Lampung, menjadi kesempatan penting bagi Ahmad Giri Akbar untuk menyampaikan pandangan Dewan terkait peran bank milik daerah ini. “Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Provinsi Lampung sangat menyadari betapa krusialnya peran Bank Lampung dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Lampung,” ujar Ahmad Giri Akbar dalam kesempatan tersebut. Menurutnya, upaya Bank Lampung untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat patut didukung secara penuh. “Kami melihat langkah-langkah yang dilakukan Bank Lampung sebagai bagian penting dari upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Lampung,” jelasnya. Namun demikian, Ahmad Giri Akbar juga menegaskan bahwa dukungan yang diberikan akan selalu diimbangi dengan fungsi pengawasan yang ketat. “DPRD akan terus menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa setiap langkah Bank Lampung selaras dengan kepentingan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.…

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F-SPTI-KSPSI) Provinsi Lampung. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (7 Januari 2026) ini membahas pengaduan terkait persoalan ketenagakerjaan yang dialami pekerja di PT Global Jet Express (J&T). Audiensi Diterima Langsung Ketua Komisi V, Hadir Dinas Tenaga Kerja Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi V DPRD Lampung dan diterima secara langsung oleh Dr. H. Yanuar Irawan, SE., MM. Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai instansi teknis yang berwenang menangani permasalahan ketenagakerjaan. Perbincangan difokuskan pada persoalan yang dialami para pekerja, khususnya buruh harian yang tergabung dalam F-SPTI-KSPSI di wilayah Lampung. Serikat Pekerja Sampaikan Pengaduan Hak-Hak yang Belum Terpenuhi Perwakilan Serikat Pekerja menyampaikan berbagai pengaduan terkait hak-hak pekerja yang dinilai belum terpenuhi. Mereka berharap mendapatkan perhatian dan fasilitasi dari DPRD Provinsi Lampung agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadikan Sebagai Langkah Strategis Memperkuat Komunikasi Audiensi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membuka dan memperkuat komunikasi yang lebih intensif antara DPRD Provinsi Lampung, pihak perusahaan PT Global Jet Express (J&T), serta instansi terkait. Diharapkan, pertemuan ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif guna…

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F-SPTI-KSPSI) Provinsi Lampung. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (7 Januari 2026) ini membahas pengaduan terkait persoalan ketenagakerjaan yang dialami pekerja di PT Global Jet Express (J&T). Audiensi Diterima Langsung Ketua Komisi V, Hadir Dinas Tenaga Kerja Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi V DPRD Lampung dan diterima secara langsung oleh Dr. H. Yanuar Irawan, SE., MM. Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai instansi teknis yang berwenang menangani permasalahan ketenagakerjaan. Perbincangan difokuskan pada persoalan yang dialami para pekerja, khususnya buruh harian yang tergabung dalam F-SPTI-KSPSI di wilayah Lampung. Serikat Pekerja Sampaikan Pengaduan Hak-Hak yang Belum Terpenuhi Perwakilan Serikat Pekerja menyampaikan berbagai pengaduan terkait hak-hak pekerja yang dinilai belum terpenuhi. Mereka berharap mendapatkan perhatian dan fasilitasi dari DPRD Provinsi Lampung agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadikan Sebagai Langkah Strategis Memperkuat Komunikasi Audiensi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membuka dan memperkuat komunikasi yang lebih intensif antara DPRD Provinsi Lampung, pihak perusahaan PT Global Jet Express (J&T), serta instansi terkait. Diharapkan, pertemuan ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif guna…

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung telah menerima audiensi dari Forum Lampung Anti-LGBT pada Rabu (7 Januari 2026), yang menyampaikan aspirasi terkait rencana pengusulan regulasi daerah mengenai isu LGBT. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V Dr. Yanuar Irawan, SE., MM, didampingi anggota Dr. Sasa Chalim. Forum Dapat Menjadi Mitra Strategis dalam Edukasi Masyarakat Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi V Yanuar Irawan menyampaikan bahwa Gerakan Masyarakat Lampung Anti-LGBT berpotensi menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung. “Kita melihat bahwa forum ini dapat berkontribusi dalam upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang telah mendarah daging di tengah kehidupan bermasyarakat,” ujarnya. Menanggapi Aspirasi dengan Hati-hati Komisi V mendengar secara seksama penjelasan dari pihak forum, yang diutarakan oleh Koordinator Firmansyah Y. Alfian bahwa gerakan mereka tidak bertujuan menyerang individu atau menumbuhkan kebencian, melainkan sebagai kritik terhadap perilaku yang dinilai menyimpang dari norma dan moral masyarakat. Ketua Komisi V juga menyampaikan bahwa pihaknya menghargai sikap terbuka forum untuk menerima perbedaan pandangan dan siap berdiskusi, termasuk terkait argumen hak asasi manusia yang mungkin diajukan. Komitmen Mengkaji Secara Proporsional dengan Perhatian Hak Asasi Manusia Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmen penuh untuk mengkaji setiap usulan yang diajukan secara objektif dan proporsional. “Kita akan memastikan bahwa…

BANDAR LAMPUNG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Selasa (6/1/2026) di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif dan transparan. Rapat yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD pengampu pendapatan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui evaluasi ini, Komisi III ingin mengetahui sejauh mana target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya. “PAD menjadi salah satu pilar penting dalam pembiayaan program pembangunan daerah. Evaluasi capaian ini tidak hanya untuk melihat angka, tetapi juga untuk menyusun strategi perbaikan agar pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih optimal di tahun depan,” ujar salah satu anggota Komisi III DPRD Lampung dalam kesempatan tersebut. Dalam pertemuan, pihak OPD terkait menyampaikan laporan rinci mengenai realisasi PAD tahun 2025, mulai dari sumber-sumber pendapatan utama, tingkat pencapaian setiap sektor, hingga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD. Komisi III kemudian mengangkat sejumlah pertanyaan dan rekomendasi terkait penyempurnaan sistem pengelolaan pendapatan serta potensi sektor yang dapat digali lebih lanjut untuk meningkatkan PAD di masa mendatang.…

Pesisir Barat –  Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan pentingnya filosofi ikan tukhuk atau blue marlin sebagai inspirasi bagi soliditas dan arah gerak politik kader PKS di semua tingkatan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Hotel Sunset Beach, Desa Walur, Kecamatan Pesisir Tengah. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf turut hadir dalam acara tersebut. Dalam arahannya, Ade Utami Ibnu menjelaskan bahwa ikan tukhuk dikenal sebagai pemangsa laut dalam yang cepat, kuat, dan fokus pada target. Karakter itu, menurutnya, selaras dengan semangat yang harus dimiliki pengurus PKS. “Marlin tidak pernah berenang tanpa tujuan. Ia melesat cepat menuju target. Begitu pula kita, harus punya arah gerak politik dan sosial yang jelas, bukan sekadar ramai bergerak, tapi bergerak efektif dan terukur,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025). Ade juga menyoroti ketangguhan ikan tukhuk yang tetap kuat di tengah tekanan laut dalam. Ia menyebut hal itu sebagai simbol soliditas organisasi di tengah tekanan politik dan sosial. “Soliditas PKS diuji bukan di saat tenang, tapi ketika badai datang. Justru di situ kekompakan dan keteguhan kita benar-benar terlihat,” kata Ade. Lebih lanjut, Ade menekankan pentingnya bekerja dalam kesenyapan namun menghasilkan kinerja nyata. Ia menegaskan bahwa masyarakat lebih menghargai hasil…

Lampung Barat – Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengajak seluruh kader memperkuat soliditas dan memperluas peran nyata di tengah masyarakat. Ia menegaskan, kekompakan di tubuh partai bukan hanya untuk memperkuat barisan internal, tetapi juga untuk menghadirkan kehangatan dan manfaat bagi warga. Pesan itu disampaikan Ade dalam agenda DPD PKS Lampung Barat sekaligus pelantikan pengurus DPC PKS se-Kabupaten Lampung Barat di Astama Boutique Hotel, Balik Bukit. Dalam kesempatan itu, ia mengangkat filosofi kopi sebagai cerminan nilai-nilai kebersamaan dalam organisasi dan pelayanan. Menurutnya, secangkir kopi yang nikmat tidak bergantung pada satu jenis biji, melainkan pada racikan dari berbagai karakter yang berpadu harmonis. “Begitu juga PKS. Setiap kader punya peran. Tidak ada yang kecil atau besar, semua memberi rasa dalam perjuangan ini,” ujar Ade. “Kalau semua sama, organisasi ini akan hambar. Tapi kalau kita satukan perbedaan dengan niat baik, hasilnya kuat dan menyenangkan,” ujarnya, Jumat (10/10/2025). Ade menilai, soliditas kader tidak bisa lahir seketika. Seperti kopi yang harus digiling dan diseduh dengan sabar, kekompakan juga lahir dari proses panjang, komunikasi yang jujur, dan keikhlasan untuk saling memahami. Menurutnya, partai harus menjadi tempat yang hangat, di mana setiap kader merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkontribusi. “Kita bisa belajar dari budaya ngopi bareng. Di sana…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (10/10/2025). Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD itu, Gubernur Mirza menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas regulasi daerah melalui pembahasan yang transparan dan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. “Kami menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap tiga Raperda ini. Semua saran tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Lampung,” ujar Gubernur. Tiga Raperda prakarsa pemerintah provinsi tersebut meliputi perubahan bentuk hukum Bank Lampung dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi perseroan terbatas, serta pencabutan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Gubernur menjelaskan, dua Raperda terkait badan usaha milik daerah (BUMD) dimaksudkan untuk memperkuat struktur hukum dan tata kelola perusahaan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan perubahan status hukum, BUMD diharapkan mampu memperluas jangkauan usaha sekaligus meningkatkan kinerja keuangan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah. (*)

Bandar Lampung – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung meneguhkan langkahnya sebagai partai yang tidak hanya hadir di panggung politik, tetapi juga aktif melayani masyarakat. Dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang digelar Kamis (9/10), seluruh ketua bidang dan Badan Pengurus Harian (BPH) DPW PKS Lampung berkumpul membahas arah kerja serta strategi besar partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat Lampung. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, berlangsung hangat dan penuh semangat kolaboratif. Dalam suasana yang dinamis, berbagai ide dan gagasan besar mengalir. Ade menegaskan bahwa PKS harus menjadi pelayan masyarakat, bukan sekadar peserta politik. “PKS ingin dikenal bukan karena logonya, tetapi karena kerja-kerja nyatanya. Kita harus menjadi bagian dari solusi, dari persoalan paling sederhana hingga yang paling kompleks,” ujarnya. Dengan 21 bidang kerja yang bergerak serentak, PKS Lampung berkomitmen memperkuat pelayanan kepada masyarakat sesuai bidangnya masing-masing. Bidang Kaderisasi memperkuat pembinaan spiritual dan sosial, sementara Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa menggerakkan kreativitas serta kolaborasi anak muda. Di sisi lain, Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama fokus menjaga harmoni antarumat, dan Bidang Kepanduan serta Bela Negara menanamkan kedisiplinan dan tanggap bencana bagi kader. Dalam bidang ekonomi, PKS mendorong kemandirian masyarakat melalui Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif serta Bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi.…

Lampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung melanjutkan rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) serentak 2025 di tujuh kabupaten/kota: Lampung Tengah, Way Kanan, Metro, Lampung Utara, Lampung Selatan, Mesuji, dan Lampung Timur. Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, hadir secara langsung dalam Musda di Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sementara itu, pelaksanaan Musda di lima daerah lainnya diwakili oleh Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Lampung. Musda hari kedua ini tidak hanya menjadi agenda konsolidasi kepartaian, tetapi juga diwarnai dengan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di setiap lokasi, PKS menyerahkan bantuan sembako kepada warga prasejahtera serta santunan untuk anak-anak yatim. Dalam keterangannya, Ade Utami Ibnu menegaskan bahwa Musda PKS Lampung adalah sarana memperkuat soliditas kader sekaligus memperluas pelayanan kepada masyarakat. “Kami ingin Musda ini tidak berhenti sebagai forum internal, tetapi menjadi momen untuk menyapa rakyat dan menghadirkan kontribusi nyata. Melalui pembagian sembako dan santunan anak yatim, PKS berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat,” ujarnya. Musda yang digelar secara sederhana, khidmat, dan penuh keberkahan ini menjadi wujud kepedulian PKS di tengah keprihatinan bangsa. Setelah sukses di 8 kabupaten/kota pada hari pertama, kini Musda hari kedua memperkuat semangat “Kokoh Bersama Majukan Lampung untuk Indonesia.” (*)