Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi memimpin Rapat Pembahasan Pembangunan UMKM Center, di Mahan Agung, Kamis (8/9/22). Di dalam rapat, Gubernur Arinal menginginkan agar UMKM Center yang akan dibangun nantinya dikelola oleh profesional yang memiliki naluri bisnis. Gubernur juga meminta kepada dinas terkait untuk segera menginventarisir produk-produk umkm yang berskala internasional, nasional dan lokal. Guna mematangkan seluruh persiapan, Gubernur menginstruksikan untuk segera menggelar rapat lanjutan dengan mengundang seluruh Bank Himbara dan BUMN serta perwakilan UMKM unggulan dari tiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Sebelumnya, Gubernur Lampung telah bersurat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI melalui Surat Gubernur Lampung Nomor 5181/0424/04/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Dukungan Pembangunan UMKM Center melalui Skema CSR. Lokasi pembangunan UMKM Center direncanakan dibangun di tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung di lingkungan Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim yang sangat strategis bersebelahan dengan Jalan Soekarno Hatta dan terkoneksi dengan Pintu Tol Kota Baru. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).  

BANDARLAMPUNG–Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung bersama Penggiat Media Sosial (Medsos) menggelar Diskusi mengenai Pengembangan Wisata Hutan Peovinsi Lampung, di Obyek Wisata Lengkung Langit 2 (08/09/2022). Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, dan juga menghadirkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. Y.Ruchyansyah dan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Ulida Rebeca Hutagalung sebagai narasumber. Hadir juga Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Lakoni Ahmad, S.H. M.H, Kepala Bidang Tata Kelola PBE Arief Nugroho, S.E. Msi serta para penggiat Media Sosial yang ada di Provinsi Lampung. Dalam sambutannya Kadis Kominfotik Ganjar Jationo, menyampaikan bahwa keberadaan para penggiat media sosial ini sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang tidak bisa disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang ada di pelosok pedesaan. Terkait dengan tema diskusi yakni hutan yang akan di jadikan objek wisata dengan tidak harus merubah atau merusak hutan, hanya sedikit polesan agar menjadi tempat wisata . Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ulida Rebeca Hutagalung menyampaikan, bahwa hutan akan di jadikan Wisata dan Pengembangan pramedia ekowisata terkait dengan wisata hutan. “Sekarang diberikannya keleluasaan oleh presiden dan menginginkan wisata hutan untuk memiliki hasil hutan dan memanfaatkan hutan tersebut yaitu ekowisata yng paling pas di hutan, ”…

Bandar Lampung–Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto memimpin Rapat Koordinasi Penganggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2023 bertempat di Balai Keratun Lt III, Rabu (07/09/2022). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dalam pengantarnya menyampaikan bahwa agenda kegiatan tersebut untuk membahas dan berkoordinasi terkait dengan penganggaran untuk mendapatkan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024, “Dalam kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai anggaran pada pilkada serentak tahun 2024,” ucapnya. Penganggaran untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber dari APBD. Sekdaprov juga melanjutkan bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah mendukung pendanaan, selain itu Pemda juga mendukung Operasional seperti ketika pemilu mengerahkan Satpol PP untuk stabilitas Kamtibmas, membantu logistik di daerah terpencil. Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini telah mengalokasikan Belanja Hibah (40% -Tahap I) kepada KPU Provinsi Lampung dan kepada Bawaslu Provinsi Lampung dalam Rancangan KUA-PPAS TA 2023. Sekdaprov juga mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait besaran serta rincian kebutuhan dana pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, Titik Sutriningsih, Devisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi…

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya memerlukan komitmen dari semua pihak. Upaya-upaya yang dilakukan itu, terkadang ada permasalahan yang timbul, salah satu diantaranya adalah adanya praktek-praktek pungutan liar. Oleh karena itu menurut Gubernur, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Lampung. “Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi antar Unit Pemberantasan Pungli Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kinerja satgas sehingga optimalisasi pemberantasan pungli dapat tercapai demi tercipta pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar serta bebas dari Perilaku Koruptif,” ucap Gubernur saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli Di Provinsi Lampung Tahun 2022, di Hotel Novotel, Rabu (07/09/2022). Gubernur Arinal menyampaikan bahwa, dalam konteks pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, serta mendukung kelancaran saber pungli, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya melalui Inmendagri Nomor 180/3935/Sj Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pungutan Liar, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/Sj Tanggal 11 November 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/370/IV.01/HK/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu…

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi memimpin Rapat Persiapan Acara Restocking Benih Ikan di Kabupaten Tulang Bawang, di Mahan Agung, Rabu (7/9/22). Direncanakan, Gubernur Arinal Djunaidi bersama seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung akan melakukan penebaran 1 juta benih ikan pada tanggal 28 September 2022, dengan lokasi di Sempadan Sungai Tulang Bawang (Jembatan Cakat Nyenyek) dan Muara Sungai Tulang Bawang (Dermaga Pelabuhan Ikan Teladas). Adapun restocking ikan terdiri dari 5000 benih ikan belida, 100.000 benih ikan jelabat, 200.000 benih ikan baung, 445.000 benih nila salin, dan 250.000 benih ikan bandeng. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Lampung, Liza Derni menjelaskan bahwa Restocking adalah upaya mempertahankan kondisi kesehatan stok ikan di suatu perairan yang mengalami penurunan daya dukung lingkungan dengan menambah populasi ikan endemik/ikonik secara terintegrasi mengikuti kaidah pelestarian sumber daya perairan yang berkelanjutan (sustainable) dan bertanggung jawab (responsible). “Restocking menjadi salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan air sebagai sumber penghidupan masyarakat dan mengembalikan keseimbangan fungsi ekosistem,” kata Liza Derni. Gubernur Lampung dalam arahannya mengajak seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung untuk turut serta dalam kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Gubernur juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan suatu langkah konkret dalam menjaga lingkungan dan konservasi alam. Selain itu juga restocking ikan dapat menjadi sumber penghidupan…

Bandarlampung – Petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika kelas IIA Bandarlampung, melakukan penggeldahan terhadap seluruh blok hunian warga binaan setempat. “Kita geledah seluruh kamar hunian blok kita untuk mengetahui adanya barang terlarang yang mereka simpan,” kata Kalapas Narkotika Porman Siregar melalui Kepala Pemgamanan Lapas Narkotika, Ade Heri Setiawan di Bandarlampung, Rabu (07/09/2022) Dia melanjutkan penggeledahan yang dilakukan secara mendadak tersebut merupakan perintah Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) serta deteksi dini dari gangguan keamanan di Lapas Narkotika. Pada penggeledahan terhadap kamar hunian tersebut, lanjutndia, tidak ditemukannya benda-benda terlarang baik narkotika maupun ponsel. “Tidak kita temukan seperti ponsel maupun narkoba. Tapi kita temukan seperti sendok, piring beling, kabel, kartu, gunting, dan barang kecil lainnya. Dengan adanya temuin itu, kita tetap berikan sanksi teguran kepada warga binaan yang memiliki benda terlarang tersebut,” kata dia. Ade menambahkan dalam penggeledahan tersebut, pihaknya juga melakukan tes urine terhadap warga binaan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa warga binaan di Lapas benar-benar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. “Bentuk komitemen kita bahwa tidak adanya peredaran atau pengendalian narkotika di Lapas ini. Kita komitmen bahwa Lapas ini benar-benar bersih dari narkotika (Bersinar),” katanya. Ia berharap kepada seluruh warga binaan agar dapat mendukung ketertiban masyarakat yang…

BANDARLAMPUNG—Koordinasi dan kolaborasi atau kerjasama antar unit pemerintahan beserta stake holder terkait menjadi prasyarat bagi implementasi strategis pengendalian inflasi, menyusul penetapan pemerintah untuk harga BBM pada beberapa waktu lalu. Setelah kemarin (05/09/2022) mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti beberapa pejabat utama Kementerian/Lembaga serta pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pagi ini memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah di Provinsi Lampung, Selasa (06/09/2022) yang berlangsung di Aula Mahan Agung. Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan. Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2% dari DTU (Dana Transfer Umum), dan menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH (Dana Bagi Hasil) Triwulan IV Tahun 2022. Tidak termasuk Belanja Wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan…

Bandar Lampung– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi membuka Bimbingan Teknis Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Lampung bertempat di Hotel Sheraton, Selasa (06/09/2022). Dalam sambutan yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satgas PMK Pusat yang telah memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan PMK guna menyelaraskan langkah dalam pelaksanaan Pengendalian PMK di Provinsi Lampung. Kusnardi juga mengatakan bahwa tujuan pembangunan peternakan Lampung untuk menjadi salah satu Lumbung Ternak Nasional menghadapi tantangan dengan adanya wabah PMK, dimana Lampung termasuk daerah yang terdampak. Dengan 12 kabupaten telah terkonfirmasi positif PMK di 35 kecamatan dan 62 desa dengan jumlah kasus per 04 September 2022, total kasus 1.978 ekor, sembuh 1.816 ekor (91,8%), belum sembuh 39 ekor (Kab. Pesisir Barat). Pemerintah Provinsi Lampung dengan 15 Kabupaten/Kota telah bekerja keras untuk mencapai zero case (kasus 0) dengan melaksanakan langkah-langkah penanganan teknis secara menyeluruh seperti, pengobatan hewan sakit; pengetatan lalu lintas ternak; peningkatan biosecurity dengan desinfeksi kandang serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada masyarakat mengenai PMK, serta melaksanakan potong paksa untuk menekan penyebaran penyakit. Kusnardi menambahkan bahwa saat ini program penanganan PMK yang sedang berjalan di Provinsi Lampung yakni program vaksinasi pada hewan sapi dan kerbau di 15 Kabupaten/Kota.…