Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung menemui langsung ratusan massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil, di depan gerbang pintu masuk Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/9/22). Aliansi Lampung Memanggil menyampaikan enam tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut, diantaranya yaitu: 1. Menolak kenaikan harga BBM 2. Mencabut UU Nomor 11 tahun 2020 3. Menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) 4. Memberikan jaminan sosial bagi rakyat 5. Transparansi RUU Sisdiknas 6. Menolak represivitas aparat keamanan terhadap gerakan-gerakan rakyat dan mahasiswa Aliansi Lampung Memanggil menuntut DPRD Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti 6 poin tuntutan tersebut dan kemudian meneruskannya ke DPR RI. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, dalam Sidang Rakyat bersama ratusan massa demonstran menyatakan bahwa aspirasi dan tuntutan massa demonstran telah menjadi perhatian dan akan dicermati dengan seksama. Mingrum Gumay kemudian menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung akan menindaklanjuti tuntutan demonstran tersebut dan DPRD Provinsi Lampung akan meneruskannya ke DPR RI. Bersama Pemprov, Ketua DPRD juga mengatakan akan mengawasi distribusi dan ketersediaan BBM di Provinsi Lampung. Selain itu DPRD bersama Pemprov juga akan memastikan kebijakan pusat terkait Jaring Pengaman Sosial agar terlaksana dengan baik di daerah. Seusai menemui ratusan demonstran, kepada awak media, Wagub Chusnunia menyampaikan bahwa bantuan sosial…

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bekerjasama dan mendukung penuh program Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional. Diantaranya dengan memasang banner imbauan berisi hotline BPK terkait pengaduan di beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung seperti Inspektorat dan BPKAD, banner tersebut selain berisi hotline juga dukungan untuk Provinsi Lampung dalam mewujudkan zona integritas. Layanan hotline BPK Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diantaranya untuk melayanai permintaan informasi, pengaduan masyarakat, koordinasi TP goes to MTP, koordinasi APH berjaya, cek status, survey kepuasan layanan informasi. “Saya minta banner imbauan layanan hotline itu tidak hanya untuk instansi di Provinsi, tetapi kalau bisa ke daerah-daerah kabupaten juga dipasang banner tersebut,” ujar Gubernur saat menerima Audiensi dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Mahan Agung, Kamis (15/09/2022). Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Lampung Yusnadewi, menyampaikan bahwa banner imbauan tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan komitmen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. “Layanan Hotline 0813 6969 4488 dapat diakses melalui telpon maupun aplikasi whatsapp untuk layanan permintaan informasi, pengaduan masyarakat, koordinasi TP goes to MTP, koordinasi APH berjaya, cek status, survey kepuasan layanan informasi,” ucap Yusnadewi Pada kesempatan tersebut, Yusnadewi juga mengundang secara langsung Gubernur Arinal untuk dapat hadir dalam kegiatan…

  Bandar Lampung —  Di hadapan Gubernur Arinal Djunaidi, sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, di Mahan Agung (15/7). Kadis Peternakan & Kesehatan Hewan, Plt. Kadis Perkebunan, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan serta Sekretaris Dinas Kelautan & Perikanan masing-masing memaparkan Rencana Kerja pada tahun 2023. Di bidang peternakan, Gubernur meminta agar pembibitan ternak kambing saburai di Tanggamus dan kambing etawa di Lampung Timur supaya terus dikembangkan guna mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional. Di bidang perkebunan, Gubernur meminta Dinas Perkebunan untuk berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) terkait revitalisasi lada di Provinsi Lampung. Gubernur juga meminta Dinas Perkebunan Provinsi serta Kabupaten untuk turun ke lapangan mendata lahan sawit yang sudah rusak guna peremajaan lahan dengan menyiapkan bibit sawit yang unggul. Di bidang pertanian, Gubernur menginstruksikan agar Kawasan Sentra Perbenihan Nasional di Trimurjo betu-betul diperhatikan dari sisi teknisnya. Gubernur juga meminta agar mengembangkan sentra-sentra perbenihan di daerah lain di Provinsi Lampung yang memiliki potensi. Gubernur juga meminta Dinas Pertanian Provinsi bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten mensurvei potensi lahan kering yang perlu dikembangkan agar target produksi padi dapat meningkat signifikan. Gubernur juga meminta kepada seluruh dinas terkait agar terus mengawal penyaluran KUR kepada seluruh petani yang telah menjadi anggota KPB. “KUR…

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi menerima audiensi Perwakilan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pelopor Perdamaian (Pordam), di Mahan Agung, Rabu (14/9/22). Kadis Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi melaporkan, jumlah Pendamping PKH di Provinsi Lampung saat ini sebanyak 1.686 pendamping, TKSK 229 orang, dan Tagana 406 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Aswarodi juga mengatakan bahwa pada prinsipnya, seluruh organisasi sosial siap membantu menyukseskan program-program pemerintah. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, masing-masing koordinator menjelaskan tugas organisasinya. Koordinator Tagana Provinsi Lampung, Imam Setiawan, mengatakan bahwa Tagana merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Koordinator TKSK Provinsi Lampung, Vivi Putri menyebutkan, TKSK merupakan relawan sosial yang membantu dalam penanganan permasalahan sosial masyarakat dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di wilayah kecamatan. Koordinator Wilayah II PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi menjelaskan bahwa Pendamping PKH bertugas untuk membantu penyaluran bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Di Provinsi Lampung, terdapat 420.940 Keluarga Penerima Manfaat. Kemudian, Koordinator Pelopor Perdamaian (Pordam) Provinsi Lampung, Ariansyah, mengatakan bahwa Pordam adalah relawan sosial yang bertugas untuk membantu penanganan dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat. Saat ini, anggota Pordam di Provinsi Lampung sebanyak 80 relawan.…

Bandar Lampung, 14 September 2022 – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung melaksanakan audiensi bersama Polda (Kepolisian Daerah) Lampung, pada hari Selasa, 13 September 2022. Hal itu dilakukan sebagai silaturahmi dan meningkatkan sinergitas PLN dan Polda Lampung dalam mendukung program-program pembangunan dan pengamanan aset PLN. I Gede Agung Sindu Putra, General Manager PLN UID (Unit Induk Distribusi) Lampung mengatakan, selama ini Polda Lampung telah memberikan dukungan penuh kepada PLN diantaranya dalam mengawal pembangunan infrastruktur kelistrikan, pengamanan aset PLN, serta pengamanan objek vital nasional di Provinsi Lampung. Selain itu, menurut Sindu Polda Lampung telah banyak membantu PLN terutama dalam melakukan pendampingan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan menangani tindakan pencurian kabel dan gardu PLN yang pernah terjadi di Lampung. Dia juga mengapresiasi kinerja Polda Lampung yang turut memberikan rasa aman bagi PLN untuk bekerja melayani masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama kepolisian khususnya Polda Lampung yang sudah terjalin dengan sangat baik, terutama dalam menjaga pasokan listrik yang andal dan aman, sehingga menunjang pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Lampung,” terangnya. Sementara, Kapolda Lampung, Irjen. Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M. mengatakan bahwa kepolisian siap membantu PLN dalam melaksanakan program-program pembangunan hingga pengamanan aset PLN. “Jika dalam pelaksanaan proses bisnis, PLN…

Bandar Lampung–Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, Chalim, selaku Ketua Kwarda Lampung menjadi narasumber dalam acara Workshop Penguatan Karakter Diera Digital tahun 2022 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, bertempat di Hotel Whiz Prime, Selasa (13/9/2022). Dalam kesempatan tersebut Chusnunia Chalim membawakan materi tentang Pemuda Menjadi Leading Sektor Perubahan Masa Depan dan Pentingnya Pemahaman Teknologi dan Informasi Diera Digital. Sementara narasumber lainnya Kepala Bidang PBE Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Arief Nugroho, menyampaikan materi Pendidikan Karakter dalam organisasi kepramukaan diera digital. Ketua Kwarda Lampung, Chusnunia mengatakan WHO menyebut pemuda sebagai young people” dengan batas usin 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut “adolescenes” atau remaja International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda Sementara RUU Kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun, menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Menurut Chusnunia, ada beberapa masalah dan tantangan pemuda diera digital saat ini seperti masalah Narkoba, Ahlak, menurunnya wawasan kebangsaan, belum maksimal peran lembaga pemuda, pengaruh budaya asing, angkatan kerja dan penyimpangan pemanfaatan teknologi hoak atau berita bohong. Untuk itu Ketua Kwarda berharap generasi muda harus menjadi agen perubahan dalam tranformasi digital. Berdasarkan ASEAN Digital Generation Report 2021, generasi muda berusia 16-35 tahun…

Bandar Lampung — Pendataan Awal Regsosek sebagai upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan dimulai pada Oktober – November 2022, menyasar penduduk/keluarga di 514 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Pendataan awal Regsosek menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK). Adapun variabel data yang dikumpulkan melingkupi data kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kondisi kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Data-data tersebut kemudian akan divalidasi sehingga akan menghasilkan data yang berkualitas. Saat membuka acara Sosialisasi Pendataan Awal Regsosek di Hotel Radisson, Selasa (13/9/22), Gubernur Arinal Djunaidi menyebutkan, validasi data ini akan dipergunakan Pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, UMKM, data kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Kepala BPS Provinsi Lampung mengatakan Pendataan awal Regsosek ini bertujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Dengan dimulainya pendataan awal Regsosek di tahun 2022, diharapkan pada tahun 2024 akan terbentuk stabilitas sistem dan integrasi data yaitu terbentuknya Pusat Data Nasional, terbangunnya mekanisme quality control, serta penargetan dan monev yang terintegrasi.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Sesuai arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Pencapaian Kemiskinan Ekstrim, Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPS Provinsi Lampung melakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), guna mewujudkan Satu Data Nasional sebagai langkah dalam Reformasi Perlindungan Sosial. Saat membuka acara Sosialisasi Pendataan Awal Regsosek di Hotel Radisson, Selasa (13/9/22), Gubernur Arinal Djunaidi menyebutkan, validasi data ini akan dipergunakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, UMKM, data kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Gubernur juga menjelaskan beberapa kendala terkait rendahnya akurasi data penerima manfaat program, diantaranya yaitu data yang belum dimutakhirkan secara berkala, pemeringkatan kesejahteraan penduduk tidak dilakukan secara berkala, sistem rujukan tidak dijalankan dengan baik serta Pendataan yang tidak inklusif. Melihat pentingnya data yang akan dihasilkan, Gubernur meminta kepada seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022, agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa, serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok. “Saya mengharapkan dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial,” kata Gubernur. Gubernur juga meminta BPS Provinsi Lampung untuk tetap menjalin koordinasi khususnya dengan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga pelaksanaan Pendataan Regsosek 2022 dapat berjalan sukses dan menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu Kepala BPS Provinsi…