Kategori Nasional

Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyelesaian masalah beasiswa mahasiswa Papua dengan tajuk Rapat Penyelesaian Tunggakan dan Kelanjutan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (26/7/2023). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan bahwa Rakor dilaksanakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian tunggakan pembayaran beasiswa mahasiswa Papua yang telah 24 kali dibahas dalam berbagai rapat. Fatoni menjelaskan, “Rakor kali ini mengundang seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Pulau Papua dan perwakilan orang tua mahasiswa.” Rakor yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo juga dihadiri pejabat terkait dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Kepresidenan dan Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (SE BPP). Pada Rakor tersebut, Wamendagri John Wempi Wetipo menegaskan hasil Rakor, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Papua untuk membayar tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) paling lambat tanggal 11 Agustus 2023. Wemendagri menjelaskan, “Inikan rapat yang ke-24 kali, terkait dengan penyelesaian beasiswa unggul Papua, harapan saya rapat hari ini merupakan rapat yang terakhir, karena tadi di dalam kesimpulan rapat kita penyelesaian beasiswa inikan kita akan tuntaskan paling lambat tanggal 11 Agustus 2023.” Wamendagri juga meminta agar Pemerintah…

Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Rapat digelar bersama Kementerian dan Lembaga terkait serta Gubernur se-Papua, bertempat di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Selasa (20/7/2023). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, pada kesempatan terpisah menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. “Pertemuan hari ini, melaksanakan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut pertemuan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur se-Papua dengan Bapak Presiden di Jayapura,” jelas Fatoni. Sejumlah pejabat yang turut hadir pada acara ini, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Keuda Kemendagri, Direktur Pendapatan Daerah dan Kasubdit dilingkungan Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan I Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Produk Hukum Daerah, Kemendagri, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejagung RI, Kasatgas Korsup KPK, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Kemendagri, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Plt. Direktur Penataan Daerah Memendagri dan Kasubdit Sinkronisasi Pengawasan Pengendalian.…

Jembrana. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta asistensi dan langsung turun ke daerah mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi. Kali ini, Tim Kemendagri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun langsung ke Jembrana melakukan monev realisasi APBD dan penanganan inflasi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Bali, Kamis (20/07/2023). Selain mendorong percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi, tim gabungan ini juga melakukan sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), yang diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Jembrana. Hadir langsung pada pertemuan tersebut sejumlah pejabat dari Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggota DPR-RI, Bupati dan Sekretaris Daerah, diantaranya Anggota Komisi XI DPR-RI, Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah (FTPUD) Kemendagri, Kasubdit Dana Alokasi Umum (DAU) Kemenkeu, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kasubdit DAU Kemendagri. “Hari ini kita bersyukur, dari Kemendagri, Kemenkeu dan DPR-RI secara bersama-sama bisa turun ke Jembrana melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD dan penanganan inflasi, sehingga bisa berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah,” ungkap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni. Pada kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD menjelang triwulan III. Kemendagri menyampaikan…

Mekkah – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni memberikan pengarahan serta motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD) yang bertugas di Mekkah. Pengarahan ini diberikan dalam pertemuan antara Kementerian Agama dan Kemendagri bersama dengan Petugas Haji Daerah (PHD) seluruh Indonesia di Masjid Hotel Ahifwat Al-Shodiq, Sektor 6, Mekkah (25/6/2023). Pertemuan ini dihadiri petugas haji daerah yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sesuai data, Petugas Haji Daerah Tahun 2023 berjumlah 1.674. Sedangkan Petugas Haji secara keseluruhan berjumlah 5.200 orang termasuk tenaga kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Fatoni memberi sejumlah pengarahan serta motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD). Menurutnya, petugas haji mengemban tugas yang sangat mulia, dengan kesempatan untuk bisa membantu dan menolong jamaah haji, dan menjalankan kewajiban yang harus dilaksanakan. “Petugas haji memiliki tiga kemuliaan, di antaranya kemuliaan karena dapat melaksanakan ibadah haji, kemuliaan melaksanakan kewajiban sebagai petugas haji dengan mendapatkan pahala yang berlimpah, serta kemuliaan dapat membantu dan menolong orang yang sedang berhaji,” kata Fatoni. Selain itu, petugas haji juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai petugas dan mendampingi jamaah haji dari daerah masing-masing daerah. Disisi lain, Fatoni juga membahas terkait penganggaran untuk pelaksanaan ibadah haji yang penganggarannya berbeda-beda pada setiap daerah. “Terdapat tiga model penganggaran, pertama petugas…

Bandung. Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi APBD dan menggelar kegiatan sosialiasi Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini diselenggarakan secara _hybrid_ melalui _zoom meeting_ dan dihadiri peserta secara langsung di Aula Ballroom Mohamad Thoha Kabupaten Bandung Barat, Kamis (22/6/2023). Kegiatan tim gabungan ini bertujuan melakukan monev realisasi APBD dan melakukan sosialisasi kebijakan TKD tahun 2023 dan arah kebijakan TKD tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri pejabat dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Badan Anggaran DPR-RI, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan dari Kemendes-PDTT. Dari DPR-RI hadir Wakil Ketua Badan Anggaran, kemudian dari Kemenkeu hadir Dirjen Perimbangan Keuangan, Direktur Dana Transfer Umum, Direktur Dana Transfer Khusus, Kasubdit Dana Desa dan Tim Subdit Dana Desa Kemenkeu. Kemudian dari Kemendes PDTT hadir Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan dan Direktur Fasiltasi Pemanfaatan Dana Desa. Sedangkan dari Kemendagri hadir diantaranya Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuda, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah (FTPUD), Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Kasubdit Fasilitasi Dana Desa Kemendagri. Sedangkan dari Pemerintah daerah hadir langsung…

Surabaya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) konsisten dan terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di daerah. Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan relisasi APBD, penanganan inflasi, dan program prioritas seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Adapun kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Vasa Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/5/2023). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan provinsi lainnya. Kabupaten dan kotanya juga termasuk paling banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena itu, realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi penting, agar berdampak pada masyarakat. “Kegiatan Rapat Koordinasi kali ini sangat strategis, agar seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarakan dengan baik, tapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan mempertanggungjawabkannya dengan benar,” ujarnya. Fatoni juga memberikan apresiasi pelaksanaan kegiatan Rakor yang rutin digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rakor tersebut juga dapat memberikan motivasi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menjadi ajang diskusi yang produktif untuk bertukar…