Kategori Lampung

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Kostiana kembali turun ke dapil dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka reses tahap ketiga, di Kelurahan Kelapa Tiga, Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Kamis (14/9/2023). Kostiana mendengar segala keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan di daerah tersebut yang menurut para warga tidak pernah direalisasikan pemerintah. “Sampaikan apa yang dikeluhkan, saya siap memperjuangkan aspirasi bapak dan ibu sehingga bantuan yang sudah diajukan dapat terealisasi,” kata Kostiana. Kegiatan dilanjutkan dengan menyerap aspirasi masyarakat setempat. Kemudian Kostiana langsung menanggapi aspirasi tersebut, ia menjalaskan bahwa usulan dari masyarakat tertuang di musrenbang di kecamatan, namun tidak semua terealisasi. “Beberapa waktu lalu kita terkendala pandemi Covid-19, dimana alokasi anggaran dialihkan ke penanganan Covid-19. Jadi, maaf sekali, jangan terlalu berharap banyak soal usulan dalam Musrenbang. Syukur-syukur bisa satu atau dua yang terealisasi. Untuk itu, perbanyak komunikasi,” ucap Kostiana. Salah satu perwakilan warga setempat, Kadariyanto berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan ini dapat menyerap aspirasi warga dan dapat diperjuangkan agar terealisasi. “Kami tidak tersentuh bantuan pemerintah Bu. Artinya, usulan-usulan yang kita ajukan sebelumnya ke pemerintah, tidak pernah terealisasi khususnya terkait infrastruktur, jadi kami harap dengan datangnya Ibu Kostiana dapat mewakili kami untuk mendapatkan bantuan disini,” ucap Kadariyanto. (*)

Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Watoni Noerdin meminta Dinas Kelautan dan Perikanan tegas memberhentikan proyek reklamasi yang dilakukan oleh PT. Sinar Jaya Inti Mulya di pesisir Pantai Karang Jaya, Panjang. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan pemberhentian itu lantaran perusahaan belum melengkapi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. “Yang namanya segala kegiatan usaha harus ada izin. Kita ini negara hukum dan harus taat hukum, ikuti aturan mainnya. Jadi jangan seolah-olah mereka reklamasi dulu, baru nanti izin menyusul atau kalau tidak diketahui, ini lewat begitu saja. Ini yang tidak boleh dan tidak dibenarkan,” ujarnya Rabu (13/9/2023). Mengenai perusahaan mengklaim sudah sepenuhnya mendapat izin melalui Kementerian Perhubungan, Watoni menegaskan itu hal yang keliru. “Kalau dia mengatakan izin ke Kementerian Perhubungan kan aneh, justru yang berkepentingan ini adalah Kementrian Kelautan dan Perikanan karena itu wilayah mereka, ini yang perlu diberikan pencerahan kepada pelaku usaha,” ucapnya. “Ada namanya izin KKPRL dan ini ada di UU Cipta Kerja yang sekarang. Mereka harus mengacu ke situ. Kalau alasannya tidak tahu, disitulah terjadinya persoalan karena mereka tidak mau bertanya ke dinas terkait,” lanjutnya. Dirinya mengatakan jika izin tersebut tidak segera dilengkapi, Dinas Kelautan dan Perikanan harus tegas…

Tulang Bawang Barat – Anggota DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati mengajak gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tulang Bawang Barat, Lampung jadi garda terdepan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan anggota komisi V DPRD Provinsi Lampung ini mengimbau kepada gerakan Pramuka untuk terus mengamalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan hidup rukun berdampingan. “Pancasila selama ini telah terbukti dapat menyatukan seluruh perbedaan yang ada di tengah masyarakat dengan lima sila yang terkandung di dalamnya, maka dari itu. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk terus merawat dan menjaga Pancasila” kata Condrowati saat menjadi narasumber tentang 4 pilar kebangsaan di perkemahan Wirakarya cabang 2023, Rabu (13/9/2023). Condrowati berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas khususnya generasi muda agar dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Dengan menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila maka bangsa Indonesia akan tetap berdiri kokoh, tidak akan terpecah,” tambahnya. Untuk itu Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji ini mengajak seluruh elemen masyarakat secara khusus gerakan Pramuka untuk selalu menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Kita semua ini di bawah naungan negara yang harus kita jaga bersama. Tidak boleh mendirikan negara di atas negara. Kemudian, ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara karena dari sekian puluh ribu suku, pedoman kita adalah tetap Pancasila,”…