Tag Lampung Utara

DIARY.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2019 menyampaikan 8 poin penting yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Seperti yang disampaikan oleh Marlena, S.Pd sebagai sekretaris dan juru bicara Pansus LKPJ Bupati 2019 tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/4/2020). Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, A.Md, dan dihadiri oleh Plt Bupati Lampung Utara, H.Budi Utomo, SE., MM, Marlena membeberkan 8 poin sebagai catatan dan masukan kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut: Agar Pemerintah Daerah segera mengatasi permasalahan data penerima bantuan sosial dan meningkatkan kinerja operator disetiap daerah, agar Pemerintah Daerah dapat segera mengatasi masalah parkir dan tenaga BLUD di RSUD H.M. Ryacudu, agar Pemerintah Daerah memperhatikan masalah pemetaan dan pemerataan tenaga Pengajar (Guru dan Kepala Sekolah) sesuai SK Menteri no. 5 Tahun 2011 berdasarkan Sistem Zonasi, agar Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyusun anggaran hendaknya pemerintah daerah dapat membuat skala prioritas program dan kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang baik di setiap OPD, agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD, hal-hal yang menjadi rekomendasi di…

DIARY.CO.ID – Program Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menjadi salah satu Prioritas utama pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Nawacita Presiden joko Widodo membangun dari pinggir atau dari desa-desa. Namun dalam hal pelaksanaannya instruksi pimpinan tertinggi negeri ini tidak semua dapat diwujudkan akibat adanya oknum-oknum yang tidak patuh akan instruksi Presiden. Terlihat pembangunan Desa menggunakan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun 2020 yang tepatnya ada di desa tanjung riang, kecamatan tanjung raja, Lampung Utara. Diduga Salah satunya Proyek Pembangunan Drainase yang ada di Jalan Perbatasan Desa tanjung riang kecamatan tanjung raja yang tidak jauh lokasinya dari Kantor Desa tanjung riang ini sekilas pekerjaannya asal jadi, seperti yang terlihat oleh tim media, dilokasi proyek drainase yang menggunakan Anggaran Dana Desa dengan angka Ratusan Juta ini di kerjakan dengan pekerjaan yang di duga tidak sesuai spek dan gambar, Kamis (9/4/2020). Kami temukan penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang dialokasikan untuk pembangunan proyek drainase di Jalan Perbatasan Desa tanjung riang Kecamatan tanjung raja ini diduga tidak sesuai RAB, dan di pekerjaan tersebut tidak sama sekali kami temukan papan informasi proyek sudah seharusnya kegunaan papan informasi agar masyarakat setempat juga tau adanya pekerjaan dana desa (DD). Dimana di dalam peraturan dari pemerintah pusat, sudah jelas tentang…

DIARY.CO.ID – Plt. Bupati Lampung Utara, H.Budi Utomo, SE., M.M., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, di Aula Tapis Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Selasa (12/03/2020). Hadir Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, M.Kn.,M.,Si.,PhD. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, Pj. Sekda Kabupaten Lampung Utara, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Para Camat se-Kabupaten Lampung Utara, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Utara, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Utara, serta para peserta MUSRENBANG. Dalam sambutannya, Plt. Bupati Lampung Utara mengatakan bahwasanya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan ini terbagi dalam beberapa tahapan pembangunan, dijelaskannya melalui Musrenbang RKPD ini nantinya akan menghasilkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2021. “Mari menyatukan persepsi bersama, bahu membahu, dan bergotong-royong membangun Kabupaten Lampung Utara agar semakin hebat, kuat dan bermartabat,” katanya. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung menyampaikan pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Utara merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan dengan pendekatan bottom up, yaitu dengan menjaring seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini membuktikan komitmen seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara melibatkan pertisipasi…

DIARY.CO.ID – Plt. Bupati Lampung Utara diwakili Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Sanny Lumi, S.STP.,M.Si., membuka pelaksanaan acara Focus Group Discussion (FGD) ‘Satu Data Indonesia’ Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 di Ruang Siger Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Kamis (20/02/2020). Peserta dalam acara FGD Satu Data Indonesia ini adalah Para Kepala OPD dan Para Camat. Narasumber pada FGD ini adalah Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Utara. Dalam sambutan Plt. Bupati Lampung Utara yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa Satu Data Indonesia sangat dibutuhkan. Mengingat masih banyaknya ketidaksesuaian atau tidak sinkronnya data kependudukan antara yang satu dengan lainnya. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghitung penduduk berdasarkan KTP dan NIK yang ada, sedangkan Badan Pusat Statistik mencatat penduduk dengan melakukan pendataan lapangan dalam kurun waktu tertentu. Perbedaan metode tentu menghasilkan data yang berbeda yang menjadi alasan mengapa kita selalu memiliki masalah terhadap data penduduk. Perbedaan data mensyaratkan perlunya satu data kependudukan. Urgensi tentang pentingnya data terkait dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan identitas tunggal sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. (Rizky)

DIARY.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Adakan Rapat Paripurna internal Tentang pembahasan Tiga Raperda Usul insiatif Bampeperda, Senin (17/02/2020). Tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tersebut yaitu, Kabupaten Layak Anak, Beasiswa Daerah dan Perlindungan Ketenagakerjaan. Tujuan pembentukan Raperda beasiswa daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Lampung Utara. Kemudian tujuan pembentukan perlindungan Ketenagakerjaan yaitu untuk melindungi tenaga kerja dari semua aspek yang memungkinkan merugikan tenaga kerja khususnya di kabupaten Lampung Utara. Tujuan kabupaten layak anak yaitu mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah orang tua dan seluruh aspek yang ada untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa yang berkualitas. Penyampaian usul RAPERDA tersebut disampaikan oleh Marlena. Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, A.Md. Raperda Usul inisiatif ini akan di langsung di lanjuti dalam Pansus. BAMPEPERDA diketuai oleh H. Tabrani Rajab, S.Ag dan Wakil Ketua Neti Hastuti, A. Ma. (Riz)

DIARY.CO.ID – Oknum Kepala Desa (Kades) Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, berinisial RZ diamankan oleh unit Tipikor Sat Reskrim Polres Lampung Utara karena diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2017. Kasat Reskrim AKP M. Hendrik mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Buduman, saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2020) membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku diamankan setelah menjalani pemeriksaan dengan status tersangka, Senin (17/2/2020) sekitar pukul 15.00 WIB. Dijelaskan Hendrik, RZ ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil pemeriksaan, diduga kuat menyimpangkan Dana Desa tahun 2017. Dari anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 411.803.600. “Kami lakukan penyelidikan sejak tahun 2018 lalu, setelah adanya laporan dari masyarakat, Barang bukti yang ikut diamankan yakni sejumlah dokumen kegiatan tahun 2017,” ujar M Hendrik. Lebih lanjut diungkapkan Hendrik, penggunaan Dana Desa Tahun 2017 tidak dilakukan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Modus yang dilakukan tersangka, lanjut Kasat, yakni melakukan mark up anggaran, serta ada beberapa kegiatan fiktif. “Dari pengakuan tersangka jika uang hasil penyimpangan itu dipergunakan untuk keperluan pribadi. Untuk pelaku kita kenakan pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” tandasnya. (Riz)