Bandar Lampung — Provinsi Lampung mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, menurun 0,34 poin dibandingkan Maret 2025 yang masih berada di angka 10,00 persen. Capaian ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026). Dengan angka tersebut, Lampung resmi memasuki era kemiskinan satu digit, sebuah tonggak sejarah baru dalam pembangunan sosial ekonomi daerah. “Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Ahmad Riswan. BPS menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari berbagai indikator ekonomi yang membaik. Pada September 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung tercatat sebesar 108,51, atau naik sekitar 8 persen dibandingkan tahun dasar. Kondisi inflasi yang relatif terkendali berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen, yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan, serta peluang kerja. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tercatat meningkat sebesar 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin menggeliat. Dari sektor perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang tercatat 127,62 pada awal Februari 2026 menjadi…

Bandar Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik yang digelar di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026). Ahmad Riswan menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2025 dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan periode Januari–Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. “Nilai PDRB Lampung tahun 2025 mencapai Rp525,85 triliun, meningkat signifikan dari Rp484,24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya. Secara year on year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,54 persen. Sementara secara quarter to quarter (q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 3,05 persen. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan siklus musiman yang wajar dan relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan IV pada tahun-tahun sebelumnya. “Penurunan pada triwulan IV 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai minus 3,52 persen. Ini menunjukkan stabilitas ekonomiLampung semakin baik,” jelasnya. Dibandingkan wilayah lain di Sumatera, pertumbuhan ekonomi Lampung tergolong impresif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera pada…

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian strategis sekaligus tantangan krusial sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI. Dalam pertemuan di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026), Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, melaporkan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Lampung telah menyentuh angka 99,85%. Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Oleh karenanya, Ia berharap dukungan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani kemudahan izin di Kementerian Kehutanan agar elektrifikasi 100% segera terwujud “Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” ujar Bani. Selain pemukiman, fokus Pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah produktivitas ekonomi melalui program ‘Listrik Masuk Sawah’. Program ini dinilai menjadi solusi konkret bagi petani yang kesulitan mendapatkan solar untuk pompa air, sekaligus menekan biaya produksi pertanian secara signifikan. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi, menyoroti keberhasilan Lampung dalam melampaui target nasional di sektor energi bersih. Saat ini, tingkat penggunaan Green Energy di Lampung telah mencapai 36%, jauh di atas…

  BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung kembali menegaskan keberhasilannya dalam menjaga stabilitas harga. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Februari 2026, inflasi Lampung secara tahunan (year-on-year/y-on-y) tercatat sebesar 1,90 persen, terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia. Capaian ini menempatkan Lampung pada posisi yang relatif aman di tengah tekanan inflasi nasional, terutama jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain yang mencatat inflasi tahunan di kisaran 4 hingga 6 persen. Rendahnya inflasi y-on-y mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah, sekaligus memberikan ruang bagi terjaganya daya beli masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Selain inflasi tahunan yang rendah, Lampung juga mencatat deflasi secara bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 0,07 persen. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengendalikan tekanan harga jangka pendek, terutama pada awal tahun yang umumnya diwarnai peningkatan permintaan. Deflasi tersebut mengindikasikan pasokan barang yang relatif terjaga serta distribusi kebutuhan pokok yang berjalan lancar. Di tingkat nasional, dinamika inflasi m-to-m masih menunjukkan perbedaan antarwilayah, dengan sejumlah provinsi mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dalam konteks tersebut, deflasi yang terjadi di Lampung menjadi sinyal positif bahwa stabilisasi harga dapat dijaga tanpa memicu gejolak di tingkat konsumen. Kombinasi inflasi tahunan terendah secara nasional dan deflasi bulanan yang terkendali menempatkan Lampung pada posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan…

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, hingga stabilitas politik dan keamanan. “Inflasi ini berbanding lurus dengan situasi politik, keamanan, dan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa, yang pada akhirnya memengaruhi biaya hidup masyarakat,” ujar Mendagri.   Mendagri menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan atensi besar terhadap pengendalian inflasi nasional. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan rapat pengendalian inflasi yang rutin digelar setiap minggu dengan melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah.   Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara year on year pada Desember tercatat sebesar 2,92 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Angka tersebut mendekati ambang batas psikologis 3 persen, meskipun masih berada di bawah threshold maksimal 3,5 persen.   “Kalau inflasi melewati 3,5 persen, konsumen terutama masyarakat kelas bawah akan mulai merasakan dampaknya. Meski 3…

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ITERA sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi publik di Provinsi Lampung. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dalam Focus Group Discussion (FGD) BRT ITERA untuk Transportasi Lampung Maju yang diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung C Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (04/02/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa FGD ini merupakan ruang strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif. “Pemerintah Provinsi Lampung memandang forum ini sebagai ruang strategis perumusan kebijakan berbasis bukti yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif,” ujar Marindo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Sumatera yang secara konsisten berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam penyusunan solusi kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Sumatera yang secara konsisten mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam penyusunan solusi kebijakan publik yang inovatif…