Bandar Lampung (17/03/2023), Mengamati sedang ramainya kritik yang disampaikan oleh Netizen melalui media sosial terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung mendorong agar unit pengelolaan pengaduan pelayanan publik seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk segera diaktifkan dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Lampung, di Kantor Ombudsman Jalan Cut Mutia No. 137, Bandar Lampung. “Sudah sejak lama dan selalu kami ingatkan kepada penyelenggara pelayanan publik, untuk memiliki unit pengelolaan pengaduan. Salah satu upaya yang kami lakukan dengan mendorong melalui survei penilaian kepatuhan standar pelayanan, dimana salah satu indikator yang dinilai adalah ketersediaan unit pengelolaan pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu di pasal 21 bahwa salah satu komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi salah satunya yaitu penanganan pengaduan, saran dan masukan,” ujar Nur Rakman Yusuf selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung. Ruang lingkup pelayanan publik sangat luas sekali terdiri dari pelayanan jasa publik (pendidikan, kesehatan, perbankan dll), pelayanan barang publik (infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pupuk bersubsidi dll), pelayanan administrasi publik (adminduk, sertifikat tanah dll). “Saat ini yang paling banyak menjadi sorotan masyarakat adalah terkait pelayanan…

Bandar Lampung – Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Pengawasan keamanan pangan di Chandra Department Store Tanjung Karang-Bandar Lampung, Senin (17/04/2023). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan pangan selama Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Tujuan utama kegiatan ini adalah menjamin konsumen khususnya masyarakat Lampung agar dapat mengkonsumsi pangan yang sehat dan aman. Dalam Sidak ini dilakukan pengecekan bahan pangan yang dipasarkan di Chandra _Department Store_ antara lain : Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) seperti buah-buahan dan sayuran, Beras, bahan pangan produk peternakan (daging,ayam dan telur), bahan pangan produk perikanan (ikan) dan bahan pangan olahan lainnya. Beberapa pemeriksaan dilakukan secara terpadu melibatkan 17 Organisasi Perangkat Daerah terkait,mulai dari pemeriksaan izin edar produk dalam negeri dan luar negeri, masa kadaluarsa bahan pangan, kesegaran bahan pangan peternakan, pertanian dan perikanan. Dalam kesempatan tersebut dilakukan uji Formalin bahan pangan dengan menggunakan ikan salmon sebagai bahan pangan uji untuk mengetahui apakah terdapat kandungan formalin atau tidak. Sidak keamanan pangan ini telah dilakukan di beberapa tempat termasuk beberapa Pasar tradisional antara lain : Pasar Kangkung dan Pasar Way Halim, dari hasil pengujian dan pengawasan di pasar tradisional tidak ditemukan bahan pangan berbahaya sehingga aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk hasil sidak yang…

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (17/04/2023). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di dalam Rakor mengungkapkan bahwa stok komoditas pangan menjelang lebaran dalam kondisi relatif aman dan terkendali. Terkait kemungkinan terjadinya peningkatan permintaan H-4 menjelang lebaran, Mendagri meminta Satgas Pangan Daerah untuk melakukan pengecekan stok komoditas pangan langsung ke lapangan serta melakukan antisipasi dengan meningkatkan stok pangan di daerahnya masing-masing. “Bagi daerah yang mengalami kekurangan agar mendorong pedagang atau pengusaha untuk membeli dari daerah-daerah yang surplus,” kata Mendagri. Selain itu, Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan atau Badan Pangan Nasional agar pusat dapat melakukan intervensi untuk mendistribusikan stok pangan dari daerah surplus ke daerah yang minus. Mendagri juga meminta pemerintah daerah, melakukan imbauan serta mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak. “Belanja seperlunya saja, tidak seperti _panic buying,_ yaitu membeli sebanyak-banyaknya tapi menjadi sia-sia,” kata Tito Karnavian. Di akhir, Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat, baik secara langsung kepada yang tidak mampu atau kepada kaum dhuafa, dan secara tidak langsung kepada yayasan, masjid, badan zakat dan lainnya. “Potensi zakat kita mencapai 327 Triliun. Jadi kalau kita mampu mendorong masyarakat…