Kategori Politics

Lampung Timur – Anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Yusnadi, S.T., terus mendorong kader PKS Lampung Timur agar lebih aktif dalam penguatan ekonomi berbasis UMKM. Dalam pertemuan dengan beberapa anggota PKS, pengurus DPC dan DPRa di Braja Way Jepara (31/1), Yusnadi menekankan pentingnya wirausaha sebagai salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi, “Saat ini, UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan berwirausaha, kita bisa memperkuat ekonomi keluarga sekaligus membuka peluang kerja bagi lebih banyak orang_,” ujar Yusnadi. Sebagai langkah awal, kader PKS Lamtim didorong untuk berpartisipasi dalam kerja sama usaha distribusi air minum dalam kemasan. Program ini diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya jejaring usaha yang lebih luas di kalangan anggota dan masyarakat sekitar. Lampung sendiri memiliki potensi besar dalam sektor UMKM. Pada tahun 2023, jumlah UMKM di Provinsi Lampung mencapai 492 ribu unit, menunjukkan besarnya peran sektor ini dalam menopang perekonomian daerah. Dengan semakin banyaknya kader yang terlibat dalam wirausaha, diharapkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal semakin terasa. Salah satu peserta, Eko, menyambut baik inisiatif ini. “_Program ini sangat bermanfaat karena tidak hanya mempererat solidaritas kader, tetapi juga membuka peluang usaha yang nyata. Dengan adanya kerja sama ini, kami merasa lebih berdaya dan bisa memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat_” Melalui program ini, Yusnadi berharap kader PKS Lampung Timur dapat…

Lampung Timur – Guna ikut bersama merasakan penderitaan (kesedihan) 400 kepala keluarga yang terdampak banjir di Lampung Timur, Yusnadi, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung berkunjung ke Desa Mekar Jaya, Jabung, Lampung Timur, Rabu (29/1/2024). Disamping itu, Aleg Dapil Lampung Timur ini berbagi bantuan sembako bagi warga terdampak, sebagai wujud kepeduliannya terhadap kondisi tersebut. Selain berdampak pada 400 KK, banjir yang merendam sekitar 1.200 hektare sawah itu ditengarai akibat ketiadaan tanggul, sehingga membuat Sungai Sekampung meluap ke area persawahan. Menanggapi kondisi tersebut, Yusnadi menekankan pentingnya segera pembangunan tanggul sepanjang 800 meter guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Ini bukan kejadian pertama. Masyarakat butuh solusi nyata agar sawah mereka tidak terus menerus terendam setiap musim hujan. Kami berkomitmen untuk mengusulkan pembangunan tanggul ini pada dinas terkait mitra Komisi IV agar segera direalisasikan,” tegasnya. Selain infrastruktur, Yusnadi juga menyoroti kebutuhan petani akan bantuan benih dari pemerintah kabupaten. Bantuan ini diperlukan agar petani bisa segera menanam kembali setelah banjir surut dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Darno, salah satu warga yang terdampak banjir, mengungkapkan rasa haru dan harapannya. “Setiap tahun kami selalu khawatir kalau hujan deras turun. Sawah kami habis, rumah terendam, belum lagi penyakit yang muncul. Kami butuh tanggul ini. Kalau dibiarkan begini terus, bagaimana nasib kami…

Lampung – Bandar Lampung, Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga DRPD Singkong menanggapi Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mulai menyoroti polemik harga singkong di Provinsi Lampung. Ketua Pansus Mikdar Ilyas mengatakan, pihaknya mendukung upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian. “Berarti pemerintah pusat sudah mendengar dan ingin mengambil langkah,” ujar Mikdar, Senin, 27 Januari 2025. Dari segi Kementerian Pertanian, bisa menata agar adanya peningkatan produksi singkong oleh Petani di Provinsi Lampung. Kementerian harus mendorong singkong menjadi tanaman yang masuk ke kategori tanaman ketahanan pangan. “Agar harga bisa ditata,” kata Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra itu. Lanjut Mikdar, kementerian bisa mendorong adanya upaya subsidi pupuk untuk petani singkong. Lalu, kementerian bisa menyediakan bibit unggul dan menyediakan alat pertanian yang bisa meningkatkan produksi. Namun polemik anjloknya harga singkong harus juga mendapat penanganan oleh Kementrian lain. Salah satunya Kementerian Perdagangan. Agar, adanya penataan soal impor singkong. Kementerian Perdagangan jangan mudah mengeluarkan izin impor. Jika ada upaya impor, menyarankan lembaga pemerintah seperti BUMN yang melakukan impor. “Hal agar bisa mendapat pengawalan dan sesuai kondisi petani dan kondisi daerah. Jadi tidak dilepas secara bebas ke perusahaan swasta saja,” katanya. Selain itu, Kementrian Perindustrian juga harus turun tangan pada polemik singkong. Kementrian Perindustrian juga bisa mendorong agar adanya produk turunan dari singkong, tidak…

Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan proses pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dari Kabupaten Lampung Utara. Dalam pandangan DPRD, khususnya Komisi 1, seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu langkah berikutnya untuk diagendakan dalam Badan Musyawarah (Banmus) dan diparipurnakan. Demikian dikatakan Ade Utami Ibnu, Wakil Ketua Komisi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Panitia Pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Selasa (21/1/2024). “Kami di Komisi 1 telah membahas berbagai aspek pemekaran ini, termasuk mendengar sejarah perjuangan serta kontribusi tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat sejak awal. Hal ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk mendorong proses pemekaran agar dapat segera diparipurnakan setelah Gubernur baru dilantik,” ujar Ade Utami Ibnu. Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, Ade Utami juga mengapresiasi perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh Tim Pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang. Menurutnya, kerja keras tim ini, yang sudah dimulai sejak 2004, menunjukkan komitmen yang serius untuk membangun pemerintahan yang lebih baik di wilayah tersebut. Pemekaran ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi kabupaten baru, tetapi juga mendukung Kabupaten Lampung Utara sebagai kabupaten induk untuk lebih fokus menangani wilayah yang tersisa. Tokoh pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Anshori…

Bandar Lampung – Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung, Ahmad Mufti Salim, turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Way Lunik, Panjang, pada Senin (20/1). Mufti Salim menegaskan pentingnya kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana dan menginstruksikan seluruh anggota PKS untuk bergerak membantu. “DPW PKS Lampung telah mengarahkan seluruh struktur, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, untuk turun langsung membantu masyarakat,” ujar Mufti Salim. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus ranting PKS di Kelurahan Way Lunik yang aktif bergerak, bahkan mendirikan dapur umum bersama warga. Dapur umum tersebut menyediakan 500-600 bungkus makanan setiap harinya. Kebutuhan pokok seperti sembako, lauk pauk, dan bahan makanan lain disuplai dari sumbangan masyarakat serta dukungan struktur DPW dan DPD PKS. Mufti Salim juga meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera mengidentifikasi penyebab banjir yang baru pertama kali terjadi dalam skala sebesar ini. “Semoga penyebab banjir ini dapat ditemukan dan segera dicari solusinya,” tambahnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung, Sidik Efendi, turut menyampaikan keprihatinan dan mengimbau semua pihak untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ia menyoroti kebutuhan mendesak seperti pakaian layak pakai, popok bayi, makanan, dan air bersih sebagai prioritas utama. Sidik juga menekankan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh. Ia meminta masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai, yang menyebabkan pendangkalan.…

Bandar Lampung – Dalam tiga hari terakhir, bencana banjir telah berdampak pada 14.160 rumah warga yang tersebar di 19 titik di 10 kecamatan di Bandar Lampung dan beberapa titik seantero Lampung. Kondisi ini mengungkapkan tentang perlunya langkah nyata dalam mengatasi kelemahan infrastruktur perkotaan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir melalui teknologi dan digitalisasi. Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan bahwa kurang baiknya sistem drainase perkotaan menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah perkotaan, seperti di Way Halim dan sekitarnya. “Drainase yang tidak memadai dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan genangan dan banjir setiap kali hujan deras. “Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Yusnadi, Minggu, 19 Januari 2025. Selain itu, Yusnadi menyoroti pentingnya digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk kawasan-kawasan yang rentan banjir. “Kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data curah hujan, volume air sungai, dan pasang surut laut ke dalam sistem peringatan dini. Dengan ini, masyarakat dapat lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir, sehingga mengurangi risiko kerugian,” tambahnya. Terkait dengan perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang memperparah banjir di kawasan seperti Sumur Putri dan Rajabasa, Yusnadi menekankan perlunya penegakan kebijakan tata ruang…

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari PDI Perjuangan Lampung, Lesty Putri Utami memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Kota Bandarlampung, Minggu (19/1/2025). Lesti Bersama Anggota DPR RI, Muklis Basri mengunjungi tiga RT di Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung. Politisi PDI Perjuangan yang turun langsung ke lokasi yakni Anggota DPR RI Dapil Lampung I, Mukhlis Basri dan Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami. Adapun bantuan yang diserahkan untuk korban bencana banjir yaitu sembako beras, serta makanan ringan dan susu. Anggota DPRD Provinsi Lampung yang Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami yang ikut turun juga menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak banjir. “Kami dari PDI Perjuangan Lampung bergerak memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir,” ucap Lesty. Lesty juga berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung serius menangani dan menuntaskan permasalahan bencana banjir melanda kota setempat. Diketahui, peristiwa banjir hebat terjadi di sebagian besar wilayah di Kota Bandarlampung, Jumat (17/1/2025). Insiden ini mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak hingga sempat memutus beberapa akses jalan raya. “Harapan kami, ketika sudah terjadi bencana yang meluas seperti ini diharapkan lebih serius dan harus ada solusi,” ujar Lesty. (*).

Bandar Lampung – DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana DPD Partai cepat tanggap turun menemui dan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kota Bandar Lampung, Sabtu (18/1/2025). DPD Partai mengunjungi tiga titik lokasi yaitu pertama di Umbul Jengkol Way Lunik, titik kedua bawah Pura Kahyangan Jagat Kerthi Bhuana Way Lunik dan titik ketiga di Gedung Pakuon Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Fungsionaris yang turun langsung ke lokasi yakni Anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus Bendahara DPD Partai, Kostiana dan Anggota DPRD Lampung yang juga Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD Partai, Budhi Condrowati. Adapun bantuan yang diserahkan untuk korban bencana banjir yaitu nasi bungkus, mie instan dan air mineral. Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mengatakan, pihaknya yang datang hari ini mewakili DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung untuk memberikan sejumlah bantuan untuk sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak. “Ini bentuk perhatian partai kami khususnya dari Tim Baguna dalam merespon cepat menemui langsung masyarakat yang terdampak dan kami memberikan sedikit bantuan kepada korban yang dilanda banjir semalam,” kata Condro. Dirinya turut prihatin atas musibah yang menimpa sejumlah warga di Kota Bandar Lampung ini. Dan dirinya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta musibah ini segera…

Yogyakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung melaporkan capaian kinerja empat bulan terakhir (September 2024–Desember 2024) sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan partai. Penyampaian laporan ini dilakukan di sela-sela agenda Upgrading Pengurus DPTW PKS Lampung yang berlangsung pada 15–19 Januari 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami, menjelaskan bahwa laporan setebal 30 halaman tersebut merangkum berbagai capaian penting Fraksi PKS selama empat bulan terakhir. Di antaranya, penuntasan amanat partai dalam posisi anggota Fraksi PKS pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pelaksanaan audiensi dengan elemen masyarakat, kunjungan kerja terkait tugas kelembagaan, serta publikasi media dalam merespons isu-isu strategis di masyarakat. “Akuntabilitas adalah komitmen kami sebagai bagian dari Fraksi PKS. Kami memastikan bahwa setiap amanah yang diberikan masyarakat dan partai dijalankan secara transparan dan penuh tanggung jawab,” ujar Ade Utami dalam seremoni penyampaian laporan, Sabtu, 18 Januari 2025. Laporan ini diterima langsung oleh Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim, yang mengapresiasi kinerja Fraksi PKS DPRD Lampung. “Laporan ini kami terima, Mudah-mudahan kedepan semakin baik,” ungkap Ahmad Mufti Salim. Hadir dalam acara tersebut tujuh anggota Fraksi PKS DPRD Lampung yang turut mendukung proses penyampaian laporan kinerja ini. Dengan laporan ini, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus memelihara kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi…

Bandar Lampung – Kericuhan mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pedemo yang notabennya para petani singkong dengan anggota DPRD Provinsi Lampung, di ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/1/2025). Berdasarkan pantauan, keributan bermula dari pihak petani yang menilai bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung lambat dalam menangani masalah harga singkong di Lampung. Bahkan, petani meminta DPRD Lampung dapat memutuskan hasil pertemuan hari ini bersama petani singkong. Menanggapi hal ini, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Singkong yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Budhi Condrowati mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah sebagai payung hukum singkong di Lampung.   Namun, hal itu disalahartikan oleh para petani singkong, sehingga kericuhan tak terelakkan. “Kami tidak mau dininabobokan lagi. Kami hanya menuntut agar SKB itu segera diterapkan. Ayo kita ke luar menemui massa, ajak Pejabat (Pj) Gubernur dan Ketua DPRD Lampung,” tegas Maradoni, Perwakilan petani dari Lampung Timur.   Suasana kian memanas setelah Budhi Condrowati menggebrak mejanya. “Saya juga petani singkong,” tegas Condrowati. Para petani terpancing emosi tidak terima dengan sikap Budhi Condrowati. Mereka pun meminta Budhi Condro untuk ke luar dari ruang rapat. Suasana pun berhasil dikondisikan setelah Budhi Condrowati ke luar dari ruangan.   Saat di luar ruangan Rapat, Budhi Condrowati, menegaskan bahwa dirinya telah memperjuangkan berbagai kebijakan untuk melindungi…