Kategori Politics

Lampung – Bandar Lampung, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menegaskan bahwa sektor peternakan harus memberikan manfaat nyata bagi daerah, bukan sekadar menjadi tempat usaha bagi pihak luar. Oleh karena itu, legislator asal Partai Gerindra tersebut mendorong penerbitan regulasi pengenaan retribusi atas lalu lintas perdagangan hewan ternak di Provinsi Lampung. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rabu (12/02/2025). “Selama ini Lampung dikenal sebagai salah satu wilayah produsen peternakan sapi terbesar, tetapi belum menyumbang pendapatan daerah. Jangan sampai Lampung dijadikan tempat usaha, tetapi kita hanya mendapatkan teleknya (kotoran ternaknya, red) saja,” ujarnya. Terkait hal tersebut, Fauzi Heri mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar terus berinovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor peternakan. Salah satunya melalui penerapan retribusi Surat Keterangan Veteriner (SKV) untuk hewan ternak yang dijual ke luar daerah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu mengatasi defisit anggaran Pemprov Lampung. “Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus segera merancang dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur Lampung terkait pengenaan retribusi Surat Keterangan Veteriner terhadap hewan ternak yang akan dijual ke luar Provinsi Lampung. Dengan demikian, akan menambah pendapatan asli daerah sekaligus membantu mengatasi defisit anggaran,” jelasnya. Kepala Dinas Peternakan…

Bandar Lampung – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Sholihin menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Desa Wiyono Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, Senin (10/2/2025). Sholihin yang biasa dipanggil Gus Coing itu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ideologi beragama agar masyarakat khususnya generasi penerus dapat memahami bahwa NKRI tetap terjaga dengan perbedaan agama, ras maupun suku. “Ideologi beragama yang baik salah satunya dengan mendidik anak-anak kita agar belajar mengaji langsung dengan guru ngaji bersanat sehingga ilmu yang diajarkan bisa di pertanggungjawabkan,” kata Sholihin. Ia mengungkapkan, tah hanya itu, ideologi beragama yang baik juga dengan menjaga enopat konsesus atau pilar bernegara yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. “Semua ini dalam rangka menjaga Indonesia Raya sebagaimana yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh pendiri negara kita. Dan tentunya ini penting untuk generasi penerus kita dalam memahami perbedaan agama, suku dan ras yang ada di negara kita tercinta,” ungkapnya. “Saya berpesan kepada masyarakat untuk menjaga nilai-nilai penting ini dan direalisasikan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat,”tandasnya. Adapun narasumber yang hadir yaitu Anggota dan Wakil Ketua KPID Lampung dan Ketua PW Fatayat NU Lampung, Wirdayati, kemudian Wakil Ketua DPRD Pesawaran, Ariaguna. Diketahui, kegiatan ini merupakan PIP putaran pertama pada Februari 2025. Dan dihadiri oleh seluruh perwakilan dari 11…

Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Lampung menggelar diskusi bertajuk Menyambut Kepemimpinan Baru Lampung 2025-2030 yang menghadirkan pakar kebijakan publik, Dr. Dedy Hermawan, Senin (10/2/2025). Diskusi yang dimoderatori oleh Sekretaris Fraksi PKS, Syukron Muchtar, ini membahas pentingnya birokrasi yang efektif dan kepemimpinan inovatif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. Selain Dedy Hermawan, diskusi tersebut juga menghadirkan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Publik, Unila, Prof. Marselina. Disamping itu hadir sebagai narasumber Doktor Teguh Endaryanto yang mengupas kondisi pertanian Lampung dan Doktor Weka Dharmawan yang membahas perihal infrastruktur daerah. Dedy Hermawan menyoroti bahwa keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi. “Saat ini, Lampung menghadapi krisis kepemimpinan inovatif. Minimnya pemimpin dengan visi, komitmen, dan kapasitas menggerakkan roda pemerintahan dan birokrasi menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan rekrutmen pemimpin yang mempertimbangkan rekam jejak, integritas, serta kemampuan intelektual serta pemimpin yang mampu mengorkestrasi birokrasi secara baik,” tegasnya. Lebih lanjut, Dedy mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam birokrasi di Lampung, antara lain: (1) Perencanaan pembangunan yang belum relevan dengan outcome dan dampak nyata bagi masyarakat; (2) Kompetensi ASN yang masih rendah serta budaya kerja yang lebih berorientasi pada seremonial daripada hasil konkret; serta (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berbasis tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta output, bukan pada outcome dan impact. Sebagai…

Bandar Lampung – Dalam agenda Diskusi Fraksi bertajuk Menyambut Kepemimpinan Baru Lampung 2025-2030, Ade Utami Ibnu, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berani, visioner, dan substansial dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. ia menyoroti urgensi membangun fondasi yang kokoh bagi Lampung agar tidak terjebak dalam ilusi kemajuan yang rapuh. “Lampung saat ini perlu berpijak pada paijakan yang benar-benar kuat. Jangan sampai kita terjebak dalam ‘bubble economy’ di mana seolah-olah ada pertumbuhan, tetapi realitasnya kita justru semakin terbelit berbagai dinamika internal. Pendapatan daerah harus dikelola dengan inovasi dan keberanian agar kita tidak sekedar menggantungkan diri pada pusat,” tegasnya, Senin, 10 Februari 2025. Dalam forum diskusi tersebut, Fraksi PKS menghadirkan para narasumber diantara Professor Marselina – Guru Besar Fakultas Ekonomi Unila, Doktor Dedy Hermawan, Doktor Teguh Endaryanto dan Doktor Weka Indra Dharmawan. Ketua Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan mereka bukan sekadar harapan, tetapi sesuatu yang dapat diwujudkan dengan langkah-langkah konkret dan berjangka panjang. “Mimpi-mimpi besar untuk Lampung tidak cukup hanya melalui wacana. Kita butuh perspektif yang luas, keberanian untuk mengambil langkah substantif, serta kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dirancang untuk membawa perubahan signifikan dalam lima tahun ke depan. Kesuksesan pemerintahan Kiyai Mirza dan Jihan juga merupakan kesuksesan Fraksi PKS, Insya Allah.” tambahnya. Lebih lanjut,…

Bandar Lampung – Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Budhi Condrowati, menekankan langkah konkrit dari pemerintah pusat untuk menetapkan regulasi terkait kebijakan harga singkong di Lampung. Menurutnya, kebijakan yang jelas akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan perusahaan singkong di wilayah tersebut, terutama menjelang Lebaran “Petani dan perusahaan singkong di Lampung sangat membutuhkan kebijakan yang jelas, apalagi menjelang Lebaran, banyak buruh, petani, sopir, karyawan, tukang cabut singkong dan tukang bongkar singkong yang terpaksa dirumahkan. Mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi jangan sampai mereka tidak dapat mencapainya,” ujar Budhi Condrowati bersama tim pansus tata niaga singkong saat melakukan kunjungan kerja ke DPR RI, Rabu (5/2/2025). Selain itu, Condro juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan impor tapioka, guna memberi ruang bagi petani lokal untuk berkembang dan lebih sejahtera. “Impor tapioka harus dihentikan agar petani kita tidak terhimpit persaingan dengan produk impor, yang justru merugikan mereka,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Condro juga mengusulkan agar selain regulasi harga, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap subsidi pupuk yang sudah ada untuk singkong. Ia mengusulkan pembentukan kelompok-kelompok tani singkong dan program penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberikan pelatihan terkait pengolahan singkong yang baik serta teknik pemupukan yang tepat. “Hal ini bertujuan agar hasil pertanian singkong di Lampung dapat meningkat…

Bandar Lampung – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menganulir kebijakan larangan pengecer dalam menjual elpiji 3 kilogram. Langkah ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga, karena memastikan mereka tetap dapat mengakses gas elpiji 3 kg dengan lebih mudah. “Saya sangat mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo yang mendengar keluhan rakyat. Keputusan ini tentu melegakan hati, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang bergantung pada elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak justru menyulitkan masyarakat kecil,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS Lampung, Selasa (4/2/2025). Namun, ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikaji secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. “Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Setiap rancangan solusi atas problematika dalam kebijakan jangan sampai menjadi problem baru, yang justru berdampak pada terganggunya stabilitas harga dan distribusi,” tambahnya. Selain itu, aspek keterjangkauan harga dan kemudahan akses harus tetap menjadi prioritas. “Meskipun distribusi kembali dibuka untuk pengecer, pemerintah harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang jelas agar harga tetap stabil dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar,” tegasnya. Aleg PKS Dapil Lampung…

Bandar Lampung  – Sekretaris Fraksi PKS Kota Bandar Lampung, Yuni Karnelis, S.T.P menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah. Menurut Yuni, program ini adalah langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. “Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan inisiatif yang sangat positif, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kalangan yang kurang mampu, tetapi juga mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional. Ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif,” ujar Yuni, Selasa (04/02/2025). Selain itu, Yuni Karnelis berharap agar program MBG dapat berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang. Program ini, memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang akan menjadi generasi masa depan Indonesia. “Keberlanjutan Program MBG ini sangat penting agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Kami berharap melalui program ini, Indonesia dapat mencetak SDM yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global,” ungkapnya. Sebagai anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung, Yuni Karnelis berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “”Terlebih yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan warga negara Indonesia,” tutupnya. (*)

Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah sinergis yang dilakukan oleh Polda Lampung dan Polres jajaran dalam mengatasi kejahatan jalanan di wilayah Lampung. “Kami mengapresiasi langkah tegas dan terukur yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Kejahatan jalanan, terutama yang melibatkan kekerasan, merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan pendekatan preventif dan represif secara seimbang,” ujar Ade Utami Ibnu, Selasa, 4 Februari 2025. Menurutnya, peningkatan patroli, operasi penindakan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kinerja kepolisian adalah langkah yang tepat dalam menekan angka kriminalitas. Selain itu, pendekatan edukasi kepada generasi muda mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kriminal juga harus diperkuat. “Kami di DPRD Provinsi Lampung siap bersinergi dengan kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif” tambahnya. Ade Utami Ibnu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan tidak ragu melaporkan tindakan kriminal yang terjadi di sekitar mereka. “Kami berharap upaya ini terus diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan demi menciptakan Lampung yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh warganya,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung – Wakil Ketua I DPRD Bandar Lampung, Sidik Efendi, menyambut baik instruksi terbaru Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan pengecer kembali menjual LPG 3 kg seperti biasa. Keputusan ini diambil setelah kebijakan pembatasan yang berlaku sejak 1 Februari 2025 menyebabkan kelangkaan dan kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan gas bersubsidi. “Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mendengar aspirasi masyarakat dan segera menginstruksikan agar pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg. Ini adalah langkah positif untuk mengatasi kelangkaan yang sempat terjadi beberapa hari terakhir,” ujar Sidik Efendi dalam keterangan persnya pada Selasa (4/2/2025). Meski demikian, Sidik Efendi menegaskan bahwa perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg tetap harus menjadi prioritas agar subsidi tepat sasaran. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan pembatasan ini diterapkan terlalu mendadak tanpa melalui proses bertahap dan sosialisasi yang memadai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina. “Kebijakan ini diterapkan tanpa adanya masa transisi yang cukup. Akibatnya, banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg karena tidak ada alternatif yang jelas dan mekanisme distribusi belum siap. Seharusnya pemerintah melakukan kajian lebih mendalam dan memberikan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi,” ungkapnya. Selain itu, Sidik Efendi mengusulkan beberapa langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah daerah, di antaranya: 1. Memastikan ketersediaan stok LPG subsidi dengan…

Lampung Selatan – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari PDI Perjuangan Lampung, Budi Condrowati menyalurkan bantuan sebanyak 7,5 ton beras dalam kemasan 5 kg kepada warga yang terdampak banjir di Kecamatan Palas dan Sragi, pada Minggu (2/2). Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi dampak banjir. Wakil Ketua Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, memimpin langsung penyaluran bantuan beras yang terbagi menjadi 1.000 sak untuk Kecamatan Palas dan 500 sak untuk Kecamatan Sragi. Penyaluran bantuan tersebut didampingi oleh Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, serta anggota fraksi Aribun Sayunis dan Ferliska Ramaditha Johan. Mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Sudin, Budhi Condrowati menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PDI Perjuangan terhadap masyarakat yang sedang dilanda bencana. “Hari ini kami membagikan beras untuk warga yang terdampak banjir di Kecamatan Palas dan Sragi. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat. Jangan melihat dari jumlahnya, tapi lihatlah dari kepedulian kami. PDI Perjuangan selalu peduli terhadap masyarakat. Kami turut prihatin dan berharap banjir ini segera surut agar masyarakat bisa kembali bercocok tanam,” ujar Budhi. Karena medan yang terjal dan sulit dijangkau menggunakan mobil pribadi, penyaluran bantuan menggunakan truk untuk menembus akses ke daerah terdampak. Budhi Condrowati juga menyampaikan salam dari…