Kategori Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan berbagai kemudahan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Salah satu kebijakan utama  pada program pemutihan tahun 2025 adalah penghapusan pokok tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, serta denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok PKB satu tahun berjalan saja. “Pemutihan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu tahun berjalan, berapa pun tunggakannya. Dari Pemerintah Provinsi Lampung, kebijakan Gubernur yang sangat meringankan ini sudah sangat jelas,” tegas Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, saat memberikan keterangan di Kantor Jasa Raharja Lampung, Kamis (8/5/2025). Slamet Riadi juga menjelaskan bahwa Program Pemutihan PKB ini merupakan hasil kolaborasi  antara Pemerintah Provinsi Lampung, Jasa Raharja dan Polda Lampung. Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti Program Pemutihan ini, Kakanwil Jasa Raharja Lampung, Zulham Pane, mengungkapkan bahwa per tanggal 8 Mei 2025, Direksi Jasa Raharja mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pembebasan pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2023 ke bawah dan pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun lalu. “Jadi yang dibayar adalah SWDKLLJ tahun 2023 keatas dan denda tahun berjalan. Denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu tetap dihapuskan,” ujar Zulham Pane. Namun, Ia juga meminta pengertian masyarakat bahwa denda SWDKLLJ tahun…

BANDARLAMPUNG- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung M. Firsada melantik Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Provinsi Lampung Periode 2025-2029, di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Kamis (08/05/2025). Pelantikan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 156/VI.07/HK/2025, tentang penetapan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat Provinsi Lampung periode 2025-2029. Dalam sambutannya, Pj. Sekdaprov Lampung M. Firsada mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus yang hari ini dilantik. “Kegiatan ini bukan sekadar prosesi seremonial, tapi awal dari tanggung jawab besar: menjadi duta nilai-nilai luhur Pancasila di tengah kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya. Melalui pelantikan ini, Pj. Sekdaprov berharap menjadi wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila dan keberagaman. “Organisasi seperti DPPI harus benar-benar hidup dan membaur dengan sekolah, komunitas, serta masyarakat luas, DPPI diharapkan menjadi mitra strategis dalam membentuk karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Firsada. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan program nasional yang digagas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memberdayakan para Purna Paskibraka sebagai agen penyebar nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. (*)

BANDAR LAMPUNG– Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka kegiatan Edu-Day Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Provinsi Lampung, di Hotel Novotel, Selasa (06/05/2025). Dalam sambutannya, Gubernur Mirzani menyoroti peran signifikan pondok pesantren dalam membentuk generasi muda Lampung. Gubernur mengungkapkan keprihatinannya terhadap angka putus sekolah di jenjang SMP yang mencapai 38% dan hanya 20% lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA. Lebih lanjut, hanya sebagian kecil lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. “Saya melihat data ini, kalau 400 ribu anak murid SD, SMP, SMA umuran tidak sekolah, maka generasi kita itu kacau. Bagaimana tidak sekolah? Hanya 62% yang lulusan SMP itu masuk SMA, hanya 20% yang melanjutkan ke perguruan tinggi,” ujar Gubernur. Gubernur menekankan bahwa pondok pesantren selama ini telah berperan penting dalam menampung anak-anak yang tidak memiliki kesempatan bersekolah, sehingga meringankan beban pemerintah. “Pesantren ternyata selama hampir satu dasawarsa, dua dasawarsa ini telah membantu meringankan tugas pemerintah. Bayangkan 80 ribu orang setiap tahun berpotensi menjadi beban pemerintah,” tambahnya. Gubernur juga mengapresiasi pesantren yang mulai mengembangkan kemandirian ekonomi melalui integrasi farming, perdagangan, dan koperasi. Ia mendorong pondok pesantren untuk memanfaatkan program Koperasi Merah Putih dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk berkolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung inisiatif tersebut. (*)

Bandar Lampung — Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zainal Abidin mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (5/5/2025). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. Mengawali rapat Tomsi mengimbau kepada para Kepala Daerah yang daerahnya memiliki angka inflasi dan Indeks Perubahan Harga (IPH) yang tinggi agar dapat menjelaskan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kenaikan inflasi di daerahnya dan faktor utama penyebab kenaikan harga. “Kepala daerah atau yang mewakili, kami berharap untuk daerah-daerah yang tinggi angka-angka inflasi ataupun IPH nya, untuk bisa menjelaskan upaya-upaya yang sudah dilakukan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapinya,” ucap Tomsi. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-5 April/Minggu ke-1 Mei 2025 oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini. Dalam paparannya, Pudji menerangkan bahwa Inflasi Month to Month (m- to-m) April 2025 sebesar 1.17 persen, mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret yang mencatatkan angka inflasi sebesar 1.65 persen. Sementara Inflasi Year on Year sebesar 1.95 persen lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya namun masih lebih rendah dibandingkan bulan April 2024. Pudji menjelaskan bahwa pada bulan April 2025 (m-to-m), sebanyak 37 Provinsi mengalami inflasi, dan hanya 1 Provinsi…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turun langsung menemui ratusan massa yang menggelar unjuk rasa di depan Gerbang Masuk Komplek kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (5/5/2025). Aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan petani singkong dan mahasiswa ini menuntut intervensi pemerintah dalam menaikkan harga komoditas singkong yang dinilai tidak sesuai dengan biaya produksi. Dalam upaya meredakan ketegangan, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengajak perwakilan pendemo untuk berdialog guna mencari solusi bersama. “Kami siap mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi penyelesaian masalah harus dilakukan dengan cara yang baik dan tertib,” ujar Gubernur di lokasi kejadian. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh massa yang bersikeras agar tuntutan mereka dipenuhi secara langsung. Situasi semakin memanas ketika sekelompok orang yang tidak teridentifikasi mulai melakukan tindakan provokatif dengan melemparkan batu dan benda-benda lainnya ke arah petugas keamanan. Aparat kepolisian yang berjaga terpaksa membentuk barikade untuk mencegah kerusuhan meluas. Sampai berita ini diturunkan, sebagian perwakilan pengunjuk rasa akhirnya melakukan dialog dengan Gubernur di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur. Pemerintah Provinsi Lampung meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu yang tidak jelas sumbernya. (*).

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (05/05/2025). Rapat koordinasi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat. Pj. Sekdaprov, M. Firsada, dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagai respon cepat, Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat proses survei dan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial. “Kita harus bekerja luar biasa untuk mempercepat semua persyaratan dan jemput bola ke Lampung Selatan. Keputusan tergantung pada kecepatan dokumen yang kita buat.” ujar Pj. Sekdaprov. Dua lokasi strategis telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini, yaitu di Kota Baru Lampung Selatan dan Sulusuban Lampung Tengah. Sementara itu menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota memiliki semangat yang sama untuk merealisasikan program ini. “Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan dua titik lokasi di Lampung Tengah dan di area Kota Baru,” jelasnya. Lokasi di Kota Baru, yang berdekatan dengan Taman Kehati, dinilai sangat potensial karena aksesibilitas dan ketersediaan utilitas yang memadai. Program Sekolah Rakyat ini mendapat perhatian khusus dari Gubernur Lampung dan merupakan program unggulan Presiden Republik Indonesia, diharapkan program ini dapat memutus mata rantai kemiskinan. “Perhatian Bapak…

BANDARLAMPUNG-Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (05/05/2025). Dalam kegiatan yang berlangsung Khidmat tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Pemimpin upacara dilakukan oleh Syafriyadi, A.P., M.Si., Kepala UPTD Museum Ketransmigrasian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur membacakan pidato tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu, adil, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. “Pendidikan merupakan hak asasi dan hak sipil setiap warga negara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam memperoleh pendidikan, baik atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, kondisi ekonomi, jenis kelamin, domisili, maupun alasan lainnya,” ujar Wakil Gubernur membacakan sambutan menteri. Mendikdasmen juga menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kepribadian, akhlak, peradaban bangsa, serta menjadi sarana mobilitas sosial yang mengangkat harkat dan martabat bangsa. Presiden Prabowo, lanjutnya, telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita keempat. Presiden, dalam komitmennya, bertekad memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana, pembelajaran digital, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban yang…

Bandar Lampung – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema “Menuju Lampung Bebas Staples” yang diselenggarakan oleh Komite Pewarta Independen (KoPI) di Gedung Universitas Tulang Bawang (UTB), Sabtu (3/05/2025) Diskusi ini menyoroti bahaya penggunaan staples, terutama pada kemasan makanan, dan mendorong alternatif yang lebih aman seiring dengan pesatnya digitalisasi. Dalam kesempatan tersebut, Achmad Saefulloh menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Lampung atas inisiatif KoPI dalam mengangkat isu krusial ini. Ia menekankan bahwa di era transformasi digital saat ini, kesadaran akan dampak kecil seperti penggunaan staples perlu ditingkatkan. “Kita seringkali fokus pada isu digitalisasi, namun hal-hal mendasar seperti penggunaan staples dalam kemasan makanan juga memiliki potensi bahaya yang signifikan,” ujarnya. Diskusi ini juga menghadirkan Ketua KoPI Lampung, Jefry, yang menyampaikan keprihatinannya terkait risiko kesehatan apabila staples tertelan. “Kami berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi pionir dalam membuat peraturan terkait pembatasan penggunaan staples, khususnya pada kemasan produk UMKM,” tegas Jefry. Senada dengan hal tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung, dr. Josi Harnos, MARS, menjelaskan potensi bahaya staples jika tertelan, mulai dari luka pada saluran pencernaan hingga penyumbatan yang memerlukan tindakan operasi. “Tubuh kita sangat rentan terhadap benda asing. Staples, sekecil apapun, dapat memicu reaksi alergi dan peradangan,” jelas dr.…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung, secara resmi meluncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah I Samsat Rajabasa, Jumat (2/5/2025). Program pemutihan ini telah aktif di seluruh Kantor Pelayanan Samsat sampai 31 Juli 2025, termasuk Samsat Induk, Samsat Drive Thru, Samsat Mal, Samsat Keliling, Samsat Desa, Samsat Kontainer, serta melalui aplikasi SIGNAL, E-SAMDES, dan E-SALAM yang telah beroperasi sejak Kamis (1/5/2025). Pemutihan pajak ini merupakan bentuk fasilitas layanan dari Pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah Lampung, dan Jasa Raharja untuk meringankan beban masyarakat. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, sekitar 70% kendaraan di Lampung tercatat menunggak pajak. Dari total 4 juta kendaraan terdaftar, 2 juta di antaranya menunggak lebih dari 5 tahun, sedangkan 2 juta lainnya menunggak kurang dari 5 tahun (38%). “Program ini bertujuan memutakhirkan data kendaraan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi,” ujar Gubernur. Ia mencontohkan, seorang pemilik kendaraan yang menunggak 11 tahun dan seharusnya membayar Rp7-9 juta, cukup membayar Rp300.000 berkat program pemutihan. Gubernur menyoroti antusiasme masyarakat, dengan jumlah pembayar pajak di Samsat Rajabasa mencapai 370 orang pada pukul 10.00 WIB, hampir tiga kali lipat dari biasanya. “Ini adalah bukti semangat kami dalam melayani, disambut baik oleh masyarakat. Semoga…

Bandar Lampung-Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir bersama perwakilan buruh Lampung menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memperingati Hari Buruh Internasional Tahun 2025, di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (1/05/ 2025). Kegiatan ini menjadi momen penting bagi para pekerja untuk mendengarkan langsung arahan dan komitmen dari kepala negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh kaum buruh selama lima kali pemilihan presiden. Presiden menegaskan komitmennya untuk menjadi “Presiden buruh, petani, nelayan”, pemerintah akan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui pengentasan kemiskinan, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan yang terjangkau. Presiden juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak pekerja. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Presiden terhadap isu-isu ketenagakerjaan. Ia menyatakan bahwa Provinsi Lampung akan terus berupaya menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan industrial. “Sebagai pemerintah harus bisa menjadi penyeimbang. Kita ingin ke depan ada hubungan yang adil, kita ingin ke depan hak-hak teman-teman buruh itu diperlakukan dengan baik dan kita ingin ada hubungan yang baik antara dunia usaha dengan buruh dengan pemerintah.” ucapnya. Kegiatan ini dihadiri juga oleh delegasi dari 22 negara, menunjukkan solidaritas internasional dalam peringatan Hari Buruh. Perwakilan serikat buruh Lampung, Sulaiman Ibrahim, menyampaikan rekomendasi dan sikap…