Kategori Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, bersama Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, berkesempatan mengunjungi rumah calon siswa Sekolah Rakyat, Senin (12/05/2025). Peninjauan ini dilakukan di tempat tinggal beberapa calon siswa Sekolah Rakyat, Rizki Mubarok, Alifia Wulandari, dan Khusnul Mubarok Arrafah, untuk memastikan bahwa para calon siswa tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kunjungannya, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak yang memiliki potensi untuk berkembang dan meraih cita-cita mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak lainnya. Mensos Saifullah Yusuf juga memaparkan lebih lanjut mengenai persiapan dan detail program Sekolah Rakyat. “Persiapan Sekolah Rakyat berasrama untuk jenjang SMA akan dimulai tahun ini. Jika gedung BPSDM provinsi layak, akan kita gunakan. Kapasitasnya akan menampung 1000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Siswa yang diterima berasal dari desil satu, yaitu kelompok ekonomi terbawah, berdasarkan data sosial ekonomi nasional.” ujar Mensos RI. Proses seleksi dan verifikasi calon siswa akan melibatkan verifikasi data dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). “Penetapan siswa akan…

LAMSEL –  Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan. Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025). BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun. “Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya. Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung. Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk…

BANDARLAMPUNG–Kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal soal penetapan harga dasar singkong terus mendapat dukungan luas dari kalangan industri. Hingga hari ini, lebih dari 40 perusahaan pengolahan singkong di Lampung telah mematuhi Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur harga dasar Rp1.350 per kilogram dan potongan maksimal 30 persen. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Meski begitu, masih ada 3 hingga 4 perusahaan yang belum menjalankan aturan tersebut. “Kita apresiasi sekitar 40 lebih perusahaan yang sudah mengikuti harga dan potongan sesuai instruksi gubernur. Tapi masih ada beberapa yang belum, dan ini akan segera kita evaluasi. Kita ingin seluruh pabrik patuh agar sistem tata niaga ini benar-benar adil,” kata Mikdar. Dukungan kuat juga datang dari kalangan industri yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI). Ketua PPTTI Lampung, Welly Soegiono, menegaskan bahwa dari 33 perusahaan anggota asosiasi, seluruhnya telah menyatakan kesediaan menjalankan instruksi gubernur. “Kami sepakat dengan kebijakan Pak Gubernur. Tujuannya jelas, agar usaha tetap berjalan dan petani juga tidak dirugikan. Semua anggota kami patuh, kecuali dua pabrik yang sedang tutup sementara karena over haul,” ujar Welly. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya juga menegaskan bahwa penetapan harga dasar hanyalah satu bagian dari solusi…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan kesiapan untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam forum koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani singkong Lampung dan kebijakan daerah yang telah lebih dahulu diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung. “Ini menjadi kabar baik bagi para petani dan pelaku industri singkong di Lampung. Setelah kami menetapkan harga dasar singkong melalui Instruksi Gubernur, kami juga intensif mendorong agar pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis dalam pengendalian impor,” ujar Gubernur Mirza. Sebelumnya, Pemprov Lampung telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mempertimbangkan kadar pati (aci). Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dan respons atas gejolak harga yang merugikan produsen lokal. “Kita boleh kompetitif, tapi tidak boleh mengorbankan petani. Instruksi ini adalah langkah sementara yang kami ambil sambil menanti keputusan nasional yang lebih komprehensif,” lanjutnya. Kementerian Perdagangan melalui Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Isy Karim menyatakan bahwa pihaknya telah membahas usulan lartas secara internal dan siap mengangkat isu ini dalam forum koordinasi lintas kementerian. Pembahasan akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Gubernur Mirza…

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan untuk penetapan nama baru pada Perpustakaan Daerah Lampung. Rapat dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Muhammad Firsada, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (9/5/2025). Firsada mengatakan pemberian nama baru ini bertujuan untuk menciptakan identitas yang lebih kuat dan mencerminkan kearifan lokal. Nama baru perpustakaan ini akan mengambil nama dari pahlawan daerah yang telah menjadi inspirasi dan memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. “Dengan nama yang dipilih nanti dapat menginspirasi generasi muda Lampung untuk lebih mencintai literasi serta mengenal sejarah dan jati diri dari Provinsi Lampung,” ujar Firsada. Rapat ini tidak hanya melibatkan dari OPD Pemerintah Provinsi Lampung terkait, namun juga perwakilan oleh sejumlah pihak yang berperan penting dalam dunia literasi, pendidikan, dan budaya di Provinsi Lampung. Di antaranya, dari Ikatan Pustakawan Indonesia, Perguruan Tinggi, Balai Bahasa, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) serta Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Selain itu, berbagai stakeholder lainnya yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dunia literasi turut berkontribusi dalam pembahasan tersebut. Firsada menuturkan dari beberapa nama yang diusulkan, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung dan kemudian akan diputuskan bersama secara resmi. “Dari beberapa nama tokoh yang telah diusulkan dalam rapat ini, nantinya akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk…

BANDAR LAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan berbagai kemudahan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Salah satu kebijakan utama  pada program pemutihan tahun 2025 adalah penghapusan pokok tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, serta denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok PKB satu tahun berjalan saja. “Pemutihan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu tahun berjalan, berapa pun tunggakannya. Dari Pemerintah Provinsi Lampung, kebijakan Gubernur yang sangat meringankan ini sudah sangat jelas,” tegas Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, saat memberikan keterangan di Kantor Jasa Raharja Lampung, Kamis (8/5/2025). Slamet Riadi juga menjelaskan bahwa Program Pemutihan PKB ini merupakan hasil kolaborasi  antara Pemerintah Provinsi Lampung, Jasa Raharja dan Polda Lampung. Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti Program Pemutihan ini, Kakanwil Jasa Raharja Lampung, Zulham Pane, mengungkapkan bahwa per tanggal 8 Mei 2025, Direksi Jasa Raharja mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pembebasan pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun 2023 ke bawah dan pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun lalu. “Jadi yang dibayar adalah SWDKLLJ tahun 2023 keatas dan denda tahun berjalan. Denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu tetap dihapuskan,” ujar Zulham Pane. Namun, Ia juga meminta pengertian masyarakat bahwa denda SWDKLLJ tahun…

BANDARLAMPUNG- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung M. Firsada melantik Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Provinsi Lampung Periode 2025-2029, di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Kamis (08/05/2025). Pelantikan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 156/VI.07/HK/2025, tentang penetapan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat Provinsi Lampung periode 2025-2029. Dalam sambutannya, Pj. Sekdaprov Lampung M. Firsada mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus yang hari ini dilantik. “Kegiatan ini bukan sekadar prosesi seremonial, tapi awal dari tanggung jawab besar: menjadi duta nilai-nilai luhur Pancasila di tengah kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya. Melalui pelantikan ini, Pj. Sekdaprov berharap menjadi wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila dan keberagaman. “Organisasi seperti DPPI harus benar-benar hidup dan membaur dengan sekolah, komunitas, serta masyarakat luas, DPPI diharapkan menjadi mitra strategis dalam membentuk karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Firsada. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan program nasional yang digagas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memberdayakan para Purna Paskibraka sebagai agen penyebar nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. (*)

BANDAR LAMPUNG– Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka kegiatan Edu-Day Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Provinsi Lampung, di Hotel Novotel, Selasa (06/05/2025). Dalam sambutannya, Gubernur Mirzani menyoroti peran signifikan pondok pesantren dalam membentuk generasi muda Lampung. Gubernur mengungkapkan keprihatinannya terhadap angka putus sekolah di jenjang SMP yang mencapai 38% dan hanya 20% lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA. Lebih lanjut, hanya sebagian kecil lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. “Saya melihat data ini, kalau 400 ribu anak murid SD, SMP, SMA umuran tidak sekolah, maka generasi kita itu kacau. Bagaimana tidak sekolah? Hanya 62% yang lulusan SMP itu masuk SMA, hanya 20% yang melanjutkan ke perguruan tinggi,” ujar Gubernur. Gubernur menekankan bahwa pondok pesantren selama ini telah berperan penting dalam menampung anak-anak yang tidak memiliki kesempatan bersekolah, sehingga meringankan beban pemerintah. “Pesantren ternyata selama hampir satu dasawarsa, dua dasawarsa ini telah membantu meringankan tugas pemerintah. Bayangkan 80 ribu orang setiap tahun berpotensi menjadi beban pemerintah,” tambahnya. Gubernur juga mengapresiasi pesantren yang mulai mengembangkan kemandirian ekonomi melalui integrasi farming, perdagangan, dan koperasi. Ia mendorong pondok pesantren untuk memanfaatkan program Koperasi Merah Putih dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk berkolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung inisiatif tersebut. (*)