Diary

Memuat

Kategori Pemprov Lampung

13/05/ 2025
Wagub Jihan Nurlela Hadiri Pelantikan Pengurus Kerukunan Masyarakat Batak

BANDAR LAMPUNG- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri pelantikan Pengurus Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Lampung Periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Pagelaran Seni dan Budaya di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Selasa (13/5/2025). Berdasarkan dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 001/SK/Kerabat.Lpg/III.2025, Donald Harris Sihotang kembali dilantik sebagai Ketua Umum Kerabat Lampung periode 2025-2030. Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus baru Kerabat Lampung, seraya berharap agar amanah yang diemban dapat dijalankan dengan semangat gotong royong, kekompakan, dan kekeluargaan. “Momentum hari ini bukan sekadar pelantikan, bukan hanya seremoni. Ini adalah penegasan bahwa Lampung adalah rumah bersama. Provinsi ini adalah miniatur Indonesia, di mana berbagai suku bangsa hidup berdampingan dengan damai,” ujarnya. Ia juga menyoroti peran penting masyarakat Batak yang mencapai kurang lebih 1.000 orang dan hanya 0,69% dari jumlah penduduk Lampung, telah memberikan kontribusi besar di berbagai bidang, mulai dari pembangunan, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan. “Orang Batak kalau bicara soal persaudaraan, kuatnya luar biasa. Seperti pohon jior di tanah Tapanuli, akarnya menancap dalam, daunnya melambai ke mana-mana tapi tetap satu batang,” ungkapnya. Wagub Jihan juga mengingatkan akan pentingnya menjaga persatuan di tengah tantangan zaman, seperti disintegrasi sosial, prasangka antarkelompok, dan tantangan pelestarian budaya di era digital. Ia mengatakan bahwa Kerabat Lampung, sebagaimana visi mulianya, adalah wadah untuk…

Read more
13/05/ 2025
Wagub Lampung Lepas 38 Atlet FORKI Menuju Kejurnas Karate Di Riau

BANDAR LAMPUNG- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melepas keberangkatan kontingen Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Provinsi Lampung yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Provinsi Riau, bertempat di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Selasa (13/05/2025). Kejurnas Karate Piala Ketua Umum Pengurus Besar FORKI III 2025 direncanakan akan berlangsung pada 16-18 Mei di Gelanggang Remaja Pekanbaru. Wakil Gubernur Jihan menyampaikan dukungannya kepada seluruh atlet yang akan bertanding. “Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Wakil Gubernur, tapi sebagai pendukung nomor satu dari seluruh pejuang olahraga Lampung, khususnya dari cabang olahraga Karate-Do yang kita cintai ini,” ucapnya. Jihan juga menekankan bahwa dibalik ‘gi putih’ (seragam karate yang putih), di balik ‘sabuk’ yang diikatkan erat di pinggang para atlet tersimpan semangat juang, disiplin tinggi, dan tekad pantang menyerah yang merupakan dari nilai-nilai luhur Karate-Do. “Jadi adik-adik, kakak-kakak kalian yang hari ini mewakili provinsi Lampung dan menjadi atlet kebanggaan Lampung harus berbangga dan harus percaya diri membawa nama Lampung di Kejurnas,” ucapnya. Jihan juga menegaskan bahwa keberangkatan ke Kejurnas di Riau ini bukan hanya sekadar pertandingan semata tetapi juga sebagai perwakilan Lampung di Riau. “Perjalanan atlet-atlet kita ke Kejurnas di Riau bukan sekadar pertandingan, teman-teman sekalian mewakili keluarga besar Lampung, teman-teman juga membawa harapan dan kebanggaan kepada seluruh masyarakat…

Read more
13/05/ 2025
Tokoh Lampung Bachtiar Basri Dimakamkan, Gubernur Rahmat Mirzani Pimpin Penghormatan Terakhir

KOTABUMI- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengantarkan dan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Bachtiar Basri sebelum dimakamkan di Pemakaman Keluarga, Kotabumi, Lampung Uatara, Jumat (16/5/2025). Mantan Bupati Tulangbawang Barat yang akrab disapa “Om Bach” meninggal dunia di usia 71 tahun di RSUD Abdul Moeloek pada Kamis (15/5/2025), sekitar pukul 15.46 WIB. Bachtiar Basri juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur mendampingi Ridho Ficardo, dan merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan Rahmat Mirzani Djausal–Jihan Nurlela pada Pilkada 2024. Semasa hidupnya, Bachtiar dikenal sebagai tokoh birokrat dan politisi senior yang banyak berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Kepergian Bachtiar Basri ini meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang menyebut Bachtiar sebagai mentor dan guru politiknya. “Beliau adalah orang yang besar, beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi pembangunan di Provinsi Lampung,” ucap Gubernur. “Lebih dari itu, beliau juga adalah paman sekaligus guru saya berpolitik, semoga dosa-dosa beliau diampuni dan jasa-jasanya dikenang, mari kita sama-sama doakan,” tambahnya. Adapun prosesi pemakaman dilakukan secara kedinasan, dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai Inspektur Upacara. Meski upacara tersebut dilaksanakan secara sederhana namun tetap khidmat, sesuai dengan permintaan keluarga. Sejak pagi, kerabat, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar berdatangan untuk berbelasungkawa. Tampak juga sejumlah pejabat di Provinsi Lampung hadir…

Read more
13/05/ 2025
Kunjungan Rumah Calon Siswa, Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran untuk Sekolah Rakyat

BANDAR LAMPUNG – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, bersama Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, berkesempatan mengunjungi rumah calon siswa Sekolah Rakyat, Senin (12/05/2025). Peninjauan ini dilakukan di tempat tinggal beberapa calon siswa Sekolah Rakyat, Rizki Mubarok, Alifia Wulandari, dan Khusnul Mubarok Arrafah, untuk memastikan bahwa para calon siswa tersebut memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kunjungannya, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak yang memiliki potensi untuk berkembang dan meraih cita-cita mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak lainnya. Mensos Saifullah Yusuf juga memaparkan lebih lanjut mengenai persiapan dan detail program Sekolah Rakyat. “Persiapan Sekolah Rakyat berasrama untuk jenjang SMA akan dimulai tahun ini. Jika gedung BPSDM provinsi layak, akan kita gunakan. Kapasitasnya akan menampung 1000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Siswa yang diterima berasal dari desil satu, yaitu kelompok ekonomi terbawah, berdasarkan data sosial ekonomi nasional.” ujar Mensos RI. Proses seleksi dan verifikasi calon siswa akan melibatkan verifikasi data dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). “Penetapan siswa akan…

Read more
12/05/ 2025
Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025

LAMSEL –  Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan. Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025). BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun. “Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya. Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung. Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk…

Read more
12/05/ 2025
Tembus 30 Persen, Realisasi APBD Lampung Tanggal 5 Mei 2025 Menjadi Yang Tertinggi Sejak 5 Tahun Terakhir

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Hal ini tercermin dari tingginya perputaran uang di Kas Daerah Provinsi Lampung, dimana setiap penerimaan langsung dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai belanja pembangunan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi Kepala BPKAD Lampung, Marindo Kurniawan, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja per 10 Mei 2025 mencatatkan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, baik secara nilai maupun persentase. Berdasarkan data BPKAD, realisasi pendapatan per 10 Mei dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan di tahun 2025 : – 2021: Rp1,88 Triliun (25,02%) – 2022: Rp2,04 Triliun (29,50%) – 2023: Rp2,00 Triliun (24,83%) – 2024: Rp2,04 Triliun (23,72%) – 2025: Rp2,25 Triliun (30,23%) Capaian tahun ini melampaui rentang realisasi 23%-29% pada periode 2021-2024, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi. Di sisi belanja, realisasi per 10 Mei 2025 juga menunjukkan tren positif : – 2021: Rp1,38 Triliun (18,34%) – 2022: Rp1,35 Triliun (19,02%) – 2023: Rp1,42 Triliun (17,24%) – 2024: Rp1,82 Triliun (20,82%) – 2025: Rp1,85 Triliun (24,62%) “Realisasi belanja tahun ini melampaui kisaran 17%-20% pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan efisiensi dan percepatan penyerapan anggaran, ” ujar Gubernur Mirza. Pemerintah Provinsi Lampung juga, lanjut Gubernur, mencatat lompatan signifikan dalam percepatan realisasi. Marindo Kurniawan…

Read more
10/05/ 2025
Realisasi APBD Provinsi Lampung Bulan Mei 2025 di atas Rata-Rata Nasional, Kinerja BPKAD baik dan Optimal

Bandar Lampung – Prestasi gemilang ditorehkan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Pemprov Lampung,  melalui Badan Penelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Yakni, pencapaian realisasi APBD Provinsi Lampung yang saat ini berada di atas rata-rata nasional.    Hal ini djelaskan oleh Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Dr. H marindo Kurniawan, S.T.M.T kepada Pikiran Lampung, Sabtu (10/5/2025).     Dijelaskan Marindo. Pemerintah Provinsi Lampung per 10 Mei 2025 telah mampu merealisasikan pendapatan sebesar 2,2 Triliun atau 30,23% secara keseluruhan dan Belanja sebesar 24,62%. “Secara keseluruhan dengan memperhitungkan semua realisasi pendapatan dan belanja di luar Kas Daerah.    Karena dalam struktur anggaran Dana BOS dan BLUD yang pengelolaannya tidak melalui Kas Daerah yang nilainya saat ini mencapai lebih dari Rp350 miliar. Realisasi terhadap pengelolaan keuangan di luar kasda tersebut, terutama Dana BOS masih dalam tahap pengesahan,”jelasnya.   Menurut marindo,  Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOSP yang dilakukan setiap 1 semester. “Namun demikian, secara de facto revolving terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dan BLUD telah terealisasi sehingga masuk dalam perhitungan realisasi APBD Pemerintah Daerah,”jelasnya.  Melihat dari keseluruhan realisasi terhadap pengelolaan keuangan baik melalui RKUD maupun diluar RKUD, saat ini Provinsi Lampung telah mencapai 30,23% untuk realisasi pendapatan dan 24,62% untuk realisasi belanja.   “Jika nilai keseluruhan tersebut sudah terlaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka…

Read more
10/05/ 2025
Lebih Dari 30 Pabrik Telah Ikuti Instruksi Gubernur, Sisanya Segera Menyusul

BANDARLAMPUNG–Kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal soal penetapan harga dasar singkong terus mendapat dukungan luas dari kalangan industri. Hingga hari ini, lebih dari 40 perusahaan pengolahan singkong di Lampung telah mematuhi Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur harga dasar Rp1.350 per kilogram dan potongan maksimal 30 persen. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Meski begitu, masih ada 3 hingga 4 perusahaan yang belum menjalankan aturan tersebut. “Kita apresiasi sekitar 40 lebih perusahaan yang sudah mengikuti harga dan potongan sesuai instruksi gubernur. Tapi masih ada beberapa yang belum, dan ini akan segera kita evaluasi. Kita ingin seluruh pabrik patuh agar sistem tata niaga ini benar-benar adil,” kata Mikdar. Dukungan kuat juga datang dari kalangan industri yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI). Ketua PPTTI Lampung, Welly Soegiono, menegaskan bahwa dari 33 perusahaan anggota asosiasi, seluruhnya telah menyatakan kesediaan menjalankan instruksi gubernur. “Kami sepakat dengan kebijakan Pak Gubernur. Tujuannya jelas, agar usaha tetap berjalan dan petani juga tidak dirugikan. Semua anggota kami patuh, kecuali dua pabrik yang sedang tutup sementara karena over haul,” ujar Welly. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya juga menegaskan bahwa penetapan harga dasar hanyalah satu bagian dari solusi…

Read more
10/05/ 2025
Pasca Instruksi Gubernur Lampung Soal Harga Singkong, Usulan Lartas Dibahas Kemendag dan Kemenko

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan kesiapan untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam forum koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani singkong Lampung dan kebijakan daerah yang telah lebih dahulu diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung. “Ini menjadi kabar baik bagi para petani dan pelaku industri singkong di Lampung. Setelah kami menetapkan harga dasar singkong melalui Instruksi Gubernur, kami juga intensif mendorong agar pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis dalam pengendalian impor,” ujar Gubernur Mirza. Sebelumnya, Pemprov Lampung telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mempertimbangkan kadar pati (aci). Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dan respons atas gejolak harga yang merugikan produsen lokal. “Kita boleh kompetitif, tapi tidak boleh mengorbankan petani. Instruksi ini adalah langkah sementara yang kami ambil sambil menanti keputusan nasional yang lebih komprehensif,” lanjutnya. Kementerian Perdagangan melalui Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Isy Karim menyatakan bahwa pihaknya telah membahas usulan lartas secara internal dan siap mengangkat isu ini dalam forum koordinasi lintas kementerian. Pembahasan akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Gubernur Mirza…

Read more
09/05/ 2025
Pemprov Lampung Gelar Rapat Persiapan untuk Penetapan Nama Baru pada Perpustakaan Daerah Lampung

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan untuk penetapan nama baru pada Perpustakaan Daerah Lampung. Rapat dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Muhammad Firsada, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (9/5/2025). Firsada mengatakan pemberian nama baru ini bertujuan untuk menciptakan identitas yang lebih kuat dan mencerminkan kearifan lokal. Nama baru perpustakaan ini akan mengambil nama dari pahlawan daerah yang telah menjadi inspirasi dan memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. “Dengan nama yang dipilih nanti dapat menginspirasi generasi muda Lampung untuk lebih mencintai literasi serta mengenal sejarah dan jati diri dari Provinsi Lampung,” ujar Firsada. Rapat ini tidak hanya melibatkan dari OPD Pemerintah Provinsi Lampung terkait, namun juga perwakilan oleh sejumlah pihak yang berperan penting dalam dunia literasi, pendidikan, dan budaya di Provinsi Lampung. Di antaranya, dari Ikatan Pustakawan Indonesia, Perguruan Tinggi, Balai Bahasa, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) serta Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Selain itu, berbagai stakeholder lainnya yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dunia literasi turut berkontribusi dalam pembahasan tersebut. Firsada menuturkan dari beberapa nama yang diusulkan, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung dan kemudian akan diputuskan bersama secara resmi. “Dari beberapa nama tokoh yang telah diusulkan dalam rapat ini, nantinya akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk…

Read more