Kategori Pemprov Lampung

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Akhir, Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025, dengan tema “Reforma Agraria yang Berkelanjutan dan Berdampak melalui Sinergi Multistakeholder,” di Aula Kantor BPN Provinsi Lampung, Kamis (18/9/2025). Dalam sambutannya, Sekda Marindo Kurniawan membacakan pesan tertulis Gubernur Mirza yang menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Program ini dijalankan melalui penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, legalisasi aset, penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. “Cita-cita besar reforma agraria tidak akan tercapai tanpa kerja nyata, komitmen kuat, dan kolaborasi lintas sektor. Skema ini harus dilaksanakan secara utuh, melalui integrasi pemberian aset dan pembukaan akses, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ucap Sekda. Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya sebatas dokumen atau data, tetapi harus menjadi transformasi sosial yang nyata. Pemprov Lampung berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat sinergi antara pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan desa. Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan capaian terbaru dalam pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ia menyebut tim GTRA berhasil mengidentifikasi potensi objek reforma agraria seluas 1.207 hektare di Kabupaten…

Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kamis (18/09/2025). Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 800.1.3.3/5117/VI.04/2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2025. Adapun 2 Pejabat yang dilantik adalah : 1. Anang Risgiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. 2. Rendi Reswandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebutkan bahwa posisi Kepala Bappeda dan Kepala BKD merupakan otak dan jantungnya birokrasi daerah. Bappeda, kata Gubernur, memiliki peran sebagai arsitek pembangunan daerah. Menurut Gubernur perencanaan yang baik harus berbasis data, mengutamakan partisipasi masyarakat, serta mampu mengintegrasikan program-program strategis daerah dengan kebijakan nasional. “Kita ingin pembangunan di Lampung bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga menyentuh aspek kualitas manusia, pemerataan ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, kita akan mampu…

Tanggamus – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meresmikan pencanangan Pekon Kacapura, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sebagai Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas), Kamis (18/9/2025). Program Desa TAPIS merupakan desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kunjungan kerja Wulan Sari Mirza dalam rangka pembinaan berkelanjutan dan implementasi program PKK berbasis desa/kelurahan. Dalam sambutannya, Wulan Sari menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar menjalankan program kerja, tetapi juga wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap masyarakat desa. “Keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen pendukung. Dengan kolaborasi, kita bisa mewujudkan kesejahteraan bersama,” ujar Wulan Sari. Ia menjelaskan, melalui Desa TAPIS, terdapat sejumlah sasaran yang ingin dicapai bersama Pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah kabupaten/kota, antara lain : 1. Penurunan prevalensi stunting yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 19,85 persen. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan posyandu dan kesehatan keluarga. 3. Pengendalian inflasi, yang pada Juli 2025 berada di angka 2,63 persen, melalui pemanfaatan pekarangan dengan program HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman). 4. Penguatan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). 5. Peningkatan…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan pedagang yang berjualan di area Masjid Raya Al Bakrie Bandar Lampung, Rabu (17/9/2025) malam. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kekhusyukan jamaah maupun pengunjung masjid. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung, Yuri Agustina Primasari, menegaskan bahwa penertiban ini bukan bertujuan untuk merugikan para pedagang, melainkan memastikan fungsi masjid tetap terjaga sebagai tempat ibadah dan pusat aktivitas keagamaan. “Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan Masjid Raya Al Bakrie. Masjid ini bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Untuk itu, mari kita rawat bersama demi kepentingan bersama,” ujarnya. Masjid Raya Al Bakrie sendiri merupakan salah satu masjid termegah di Kota Bandar Lampung. Dibangun atas kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan keluarga besar Bakrie, masjid ini memiliki arsitektur modern dengan sentuhan khas nusantara. Masjid yang mampu menampung ribuan jamaah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kajian Islam, pendidikan, serta destinasi wisata religi. Pemprov Lampung menekankan bahwa kawasan masjid harus steril dari aktivitas jual beli yang dapat mengganggu kenyamanan jamaah. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang dialog agar para pedagang dapat diarahkan ke lokasi yang lebih…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Dajusal di Wakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melepas ekspor perdana kopi bubuk robusta Lampung ke Hongkong. Pelepasan dilakukan di halaman El’s Coffee Roastery, Bandar Lampung, Rabu, (17/09/2025). Dalam sambutannya, Marindo menyampaikan permohonan maaf Gubernur yang berhalangan hadir karena menghadiri pertemuan dengan Menteri di Jakarta. Ia menegaskan, Gubernur tetap mengikuti momentum penting ini karena ekspor kopi bubuk dianggap sebagai langkah nyata hilirisasi produk Lampung. “Hari ini bukan sekadar melepas kopi biji mentah, tapi produk olahan yang punya nilai tambah,” kata Marindo saat membacakan sambutan Gubernur. Ekspor perdana ini dilakukan oleh PT. Sari Alami bersama El’s Coffee Group. Sebanyak 6.368 kilogram kopi bubuk dikirim dengan nilai hampir 46 ribu dolar AS, setara Rp753 juta. Produk yang dilepas dalam bentuk olahan menjadi sinyal perubahan pola ekspor Lampung yang sebelumnya didominasi komoditas mentah. Lampung selama ini dikenal sebagai penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Kontribusinya mencapai lebih dari 30 persen dari produksi nasional. Karena itu, kata Marindo, ketika Indonesia dikenal dunia sebagai negeri kopi, Lampung berada di barisan terdepan. “Ekspor kopi bubuk ini menandai lompatan dari sekadar gudang bahan baku menuju dapur produksi kopi dunia,” ujarnya. Pemerintah Provinsi menilai hilirisasi produk menjadi bagian dari strategi besar menuju visi Indonesia Emas 2045. Presiden…

Bandar Lampung – Provinsi Lampung mengikuti Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 dengan agenda Wawancara dan Verifikasi secara daring bersama Tim Penilai dari Kementerian PPN/Bappenas RI, di Ruang Rapat Utama, Rabu (17/9/2025). Sebelumnya, Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima provinsi yang masuk nominasi dalam PPD Tahun 2025 berdasarkan Surat Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis | Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor B-15509/Dt.10.2/ME.02.05/09/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penilaian Tahap Il Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025, bahwa Provinsi Lampung masuk lima besar Provinsi dan berkesempatan untuk melanjutkan penilaian PPD Tahap Il (Wawancara dan Verifikasi). Penilaian Tahap II yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait kinerja pencapaian serta kebijakan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi dan penggalian informasi dari dua perspektif, yakni stakeholders perencanaan (Bappeda dan perangkat daerah terkait) serta stakeholders non-perencanaan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan pesan Gubernur Lampung bahwa Gubernur merasa bangga dan bersyukur atas kembalinya Provinsi Lampung masuk ke dalam Tahap II penilaian PPD tahun ini. Menurut Gubernur, PPD bukan sekadar ajang penilaian, melainkan momentum untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Gubernur juga menegaskan…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Senen Mustakim menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung, di Gedung Serbaguna (GSG) Umitra, Rabu (17/09/2025). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Senen Mustakim, menyampaikan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah awal pengabdian dan tanggung jawab baru bagi para pengurus. Acara ini menjadi momentum penting setelah Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII IWAPI Provinsi Lampung yang telah menyatukan visi, merumuskan program, dan memperkuat konsolidasi organisasi. “Perempuan pengusaha hari ini bukan lagi hanya pelaku ekonomi rumah tangga, tetapi motor penting penggerak UMKM,” ujar Gubernur. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi daerah sebagian besar berada di tangan perempuan-perempuan hebat. Gubernur juga menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM di Lampung, seperti akses pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan pemanfaatan teknologi digital. Di sinilah peran strategis IWAPI sangat dibutuhkan, terutama dalam memanfaatkan era digital untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus memperkuat dukungan melalui fasilitasi permodalan, pelatihan, dan promosi produk. Dalam kesempatan yang sama Ketua TP. PKK…

Bandar Lampung – Masjid Raya Al-Bakrie adalah wujud nyata bagaimana kerja sama pemerintah provinsi dan kota mampu menghadirkan manfaat besar bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, Lampung bukan hanya memiliki masjid megah, tetapi juga ikon kebersamaan dan persatuan umat yang akan dikenang lintas generasi. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjadikan Masjid Raya Al-Bakrie sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat Lampung. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kerja Sekda, Senin (15/9/2025). Dalam arahannya, Marindo menekankan bahwa Pemprov Lampung akan bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam menjaga keamanan, kebersihan, dan pemanfaatan masjid yang baru diresmikan pada 12 September 2025 lalu tersebut. “Kita anggap Masjid Al-Bakrie sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kita. Kita harus all out turun langsung, memastikan semua pemanfaatan berjalan dengan baik,” tegas Marindo. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Lampung akan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan dukungan anggaran dan tugas masing-masing. Langkah ini diambil karena Masjid Raya Al-Bakrie bukan hanya rumah ibadah, melainkan juga simbol kebanggaan masyarakat Lampung. Lebih jauh, Marindo menyampaikan bahwa Pemprov akan mendorong pegawai negeri sipil untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid serta memanfaatkan ballroom masjid untuk kegiatan keagamaan dan pemerintahan. “Intinya, Pemprov hadir dalam tata kelola Masjid Raya Al-Bakrie,” ujarnya.…

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lampung, Marindo Kurniawan, memastikan seluruh persiapan pemberangkatan kontingen KORPRI Lampung menuju Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII Tahun 2025 di Palembang berjalan lancar. Sebanyak kurang lebih 137 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial akan mewakili KORPRI Lampung dalam 10 cabang olahraga, antara lain bola voli, futsal, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, renang, sepeda, gateball, serta lari 5K. “Alhamdulillah persiapan kita sudah matang. Pemusatan latihan sudah dilakukan di masing-masing cabang, seragam kontingen sudah tersedia, dan seluruh akomodasi termasuk penginapan serta konsumsi sudah dipastikan aman,” ujar Marindo Kurniawan saat memimpin rapat finalisasi persiapan PORNAS KORPRI XVII Palembang di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (16/9/2025). Dalam sesi rapat, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Rendi Riswandi melalui seluruh Penanggung jawab 10 cabang olah raga yang diikutsertakan memaparkan berbagai persiapan antara lain : Setiap cabang olahraga melakukan latihan rutin sejak Agustus lalu. Fasilitas pendukung juga disiapkan dengan baik, termasuk seragam resmi kontingen, perlengkapan tanding, serta jaminan kesehatan melalui BPJS. Kontingen Lampung rencananya akan diberangkatkan secara bertahap mulai tanggal 2–8 Oktober 2025 dan pelepasan kontingen secara resmi akan digelar pada 2 Oktober 2025 mendatang. Adapun Opening ceremony dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2025 pukul 18.30 WIB di Stadion Jakabaring Sport…

Tulang Bawang – Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Tulang Bawang, Selasa (16/9/2025). Kunker ini dalam rangka Pencanangan Kampung Catur Buana Karya Jaya Kecamatan Banjar Margo sebagai DESA TAPIS (Desa kesejahTeraan keluArga untuk lamPung maju Indonesia emaS) Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Pencanangan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/514/V.09/HK/2025 tentang Penetapan Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Provinsi Lampung Tahun 2025. Kampung Catur Buana Karya Jaya terpilih sebagai salah satu desa binaan yang menjadi percontohan kolaborasi antara TP. PKK Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terkait, dan dunia usaha. Kolaborasi ini mensinergikan program kerja dengan 10 Program Pokok PKK yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Wulan Mirza menjelaskan bahwa implementasi program di Desa TAPIS memiliki sasaran strategis yang harus dicapai bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain : 1. Penurunan Prevalensi Stunting: Capaian Lampung pada 2024 sebesar 19,8% perlu terus ditingkatkan dengan keterlibatan aktif semua pihak. 2. Optimalisasi Sarana Kesehatan: Penguatan layanan dasar melalui Posyandu dan kesehatan keluarga. 3. Penekanan Laju Inflasi (Inflasi Provinsi Lampung Juli 2025 sebesar 2,63%): Melalui pemanfaatan pekarangan dengan program HATINYA PKK (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman PKK) yang berkontribusi pada stabilisasi harga pangan. 4. Penguatan Ekonomi Keluarga: Melalui program Usaha Peningkatan…