Kategori Pemprov Lampung

Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (16/9/2025). Dalam rakor tersebut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pada minggu kedua September 2025 tercatat 13 provinsi mengalami kenaikan IPH sementara 23 provinsi mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan 2 provinsi lainnya, yaitu Lampung dan Papua Pegunungan, harga-harga tercatat relatif stabil. Kepala BPS mengajak seluruh daerah memberi perhatian kepada dua komoditas, beras dan minyak goreng yang pada minggu kedua September berada di level harga yang tinggi. “Kedua komoditas ini walupun tingkat kenaikan IPH-nya kecil tetapi level harganya sudah tinggi dan perlu menjadi perhatian kita bersama karena yang dibayarkan oleh konsumen adalah level harga. Jadi, level hargalah yang dirasakan oleh para konsumen,” ujar Kepala BPS. Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk terus menjaga konsistensi dalam mengendalikan harga beras di pasar. “Diharapkan kepala daerah dan teman semua di daerah untuk tidak cepat berpuas diri. Ketika harga berasnya turun sedikit, kegiatan operasi pasar bersama Bulog atau kegiatan mendukung lainnya jangan sampai terhenti. Upaya ini harus terus dilakukan secara rutin,” ujarnya. Saat ini tercatat 93 daerah yang dalam 2 – 3 minggu terakhir tidak mengalami penurunan harga beras. Tomsi Tohir…

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menghadiri kegiatan Gebyar Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung (IJP) Tahun 2025 bertema “Perkuat Literasi, Wujudkan Lampung Maju”. Kegiatan dengan agenda Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Lomba Video Pendek ini dilaksanakan di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (15/9/25). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan bahwa tema kegiatan ini sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini, di mana literasi menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Jurnalis, kata Gubernur, bukan hanya penyampai berita, tetapi juga penjaga nurani publik dan penuntun literasi masyarakat. Kehadiran IJP dengan semangat memperkuat literasi menjadi bagian penting dari upaya bersama mewujudkan Lampung yang maju. “Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, memilah kebenaran, hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujar Gubernur. Gubernur kemudian menegaskan, Visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045, hanya bisa terwujud bila semua elemen bergerak bersama. Pers dan jurnalis, kata Gubernur, memiliki peran strategis dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, melawan hoaks, dan menyebarkan optimisme pembangunan. Gubernur juga mengatakan bahwa karya jurnalistik yang jernih, edukatif, dan inspiratif, dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan. “Dengan literasi yang kuat, kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi…

Bandar Lampung – Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam menjaga warisan seni dan budaya. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza saat menjadi narasumber dalam program ‘Suara Budaya Nusantara’ yang disiarkan oleh RRI Lampung dan RRI Jakarta secara nasional bertempat di Studio RRI Bandar Lampung, Senin (15/09/2025). Kehadiran Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza pada program ‘Suara Budaya Nusantara’ merupakan bagian dari sosialisasi kegiatan Festival Bebay Butabuh yang merupakan bentuk kerjasama antara Dewan Kesenian Lampung (DKL) bersama Tim Penggerak PKK Provinsi dan diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi seni budaya sekaligus menguatkan peran perempuan dalam melestarikan warisan Lampung. Festival Bebay Butabuh 2025 direncanakan akan digelar di Taman Budaya Lampung dan diikuti peserta dari 15 kabupaten/kota se-Lampung. Pendaftaran dibuka sejak 7 September hingga 16 Oktober 2025, batas akhir pengiriman video seleksi pada 16 Oktober 2025, dan pengumuman seleksi pada 17 Oktober 2025. Acara final akan digelar pada 23 Oktober 2025, dan gratis untuk umum. Menurut Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, perempuan memiliki peranan vital dalam pembangunan seni dan budaya. “Banyak sekali karya seni tradisi dan kontemporer yang lahir dari tangan perempuan, mulai dari tari, musik, kriya,…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus menggalakkan upaya percepatan realisasi penerbangan umrah langsung dan embarkasi haji dari Bandara Internasional Radin Inten II. Namun, cita-cita tersebut masih terbentur pada keterbatasan daya dukung landasan pacu bandara yang belum memenuhi syarat untuk pesawat berbadan lebar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, di Komplek Kantor Gubernur pada Senin (15/9/25). Menurutnya, pihaknya bersama Angkasa Pura II dan instansi terkait telah membahas kendala ini dalam rapat koordinasi terbaru. “Kemarin sudah ada rapat terkait bandara internasional sesuai Peraturan Menteri Nomor 37. Untuk status internasional, diberikan waktu 6 bulan untuk melengkapi rekomendasi Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ),” jelas Bambang. “Termasuk di dalamnya adalah surat yang kami kirim ke beberapa instansi terkait seperti Angkasa Pura dan maskapai Nam Air, membahas peningkatan daya dukung landasan pacu dan persoalan Instrument Landing System (ILS),” tambahnya lagi. Bambang mengungkapkan potensi penerbangan umrah serta antusiasme maskapai untuk membuka rute umrah langsung dari Lampung, mengingat potensi jumlah jamaah yang sangat besar. Berdasarkan data Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPURI) tahun 2023, jamaah umrah dari Lampung 23.000 orang. Jumlah ini jauh melebihi syarat minimal untuk penerbangan umrah langsung, yaitu 1.500 jamaah per bulan atau 18.000 per tahun. Keuntungan penerbangan langsung, lanjut Bambang, sangat signifikan…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri acara Damai Indonesiaku yang bertema “Hidup Plong, Tanpa Sifat Sombong” di Masjid Raya Al-Bakrie, Minggu (14/09/2025). Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peresmian masjid yang baru saja diresmikan pada Jumat, 12 September 2025. Masjid Raya Al-Bakrie tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan berskala nasional dan internasional. Hal ini ditegaskan dengan diselenggarakannya program religi Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi tvOne. Program ini dikenal luas karena mengemas dakwah Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Acara Damai Indonesiaku hari ini diisi oleh penceramah kenamaan, Ustadz Das’ad Latief dan K.H. Cholil Nafis. Dalam ceramahnya, K.H. Cholil Nafis menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadikan agama sebagai landasan, bukan sumber perpecahan. Ia juga mengajak umat untuk mengedepankan toleransi dan saling pengertian, serta menghindari konflik yang sering kali muncul akibat perbedaan pendapat. K.H. Cholil Nafis juga menekankan agar umat Islam berdakwah dengan cara yang santun dan bijaksana. Acara ini berjalan dengan khidmad dan disambut antusias oleh para jamaah yang hadir, menunjukkan dukungan penuh terhadap nilai-nilai perdamaian dan persatuan yang diserukan. (*).

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan tokoh nasional Aburizal Bakrie menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Masjid Raya Al-Bakrie Lampung, Jumat (12/9/2025). Peresmian yang berlangsung di kawasan pusat Kota Bandar Lampung itu menjadi penanda hadirnya ikon baru rumah ibadah megah di Bumi Ruwa Jurai. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut momen peresmian masjid ini sebagai hari bersejarah sekaligus berkah bagi masyarakat Lampung. Ia menekankan bahwa kehadiran Masjid Raya Al-Bakrie akan memperkuat kehidupan beragama dan menjadi pusat syiar Islam di provinsi ini. “Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan sebuah anugerah besar. Masjid Raya Al-Bakrie hadir sebagai simbol persatuan dan pusat dakwah. Saya berharap masjid ini tidak hanya menjadi tempat shalat, tetapi juga pusat pembelajaran Al-Qur’an, dakwah, dan kegiatan sosial,” ujar Gubernur. Gubernur menambahkan, pembangunan masjid ini merupakan kelanjutan cita-cita Gubernur Lampung periode 2019–2024, Arinal Djunaidi. Ia mengingat betul bagaimana Arinal meyakinkan seluruh fraksi di DPRD Lampung agar proyek ini bisa diwujudkan. “Hari ini kita melihat cita-cita itu benar-benar berdiri megah di tengah kota,” kata Gubernur. Menurutnya, masjid berkapasitas hingga 12 ribu jamaah ini akan menjadi landmark baru Provinsi Lampung. Ia menegaskan pemerintah provinsi bersama masyarakat akan berkomitmen menjaga dan memakmurkan masjid agar benar-benar menjadi pusat kebersamaan. Gubernur Mirza juga menekankan bahwa masjid…

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan langkah mitigasi bencana akan berfokus pada pelestarian alam, terutama kawasan hutan lindung dan taman nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam wawancara bersama sejumlah awak media seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Provinsi Lampung di Ruang Sungkai Balai Keratun, Kantor Gubernur, Kamis (11/09/2025). Seperti diketahui bahwa beberapa wilayah di Provinsi Lampung seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus baru-baru ini mengalami banjir dan longsor akibat tingginya curah hujan, sehingga kondisi ini menjadi perhatian bersama sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di masa mendatang. Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa langkah awal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memitigasi adalah dengan menitikberatkan pada pelestarian lingkungan. “Yang pertama kami sudah melakukan mitigasi dengan melakukan sosialisasi, pertama daerah-daerah, hutan lindung kita tidak ingin ada yang ditebangi, tidak ingin ada yang dirambah, tidak ingin ada yang berubah fungsi, hutan lindung, hutan kawasan, taman Nasional dan lain-lain karena itu adalah penjaga utama provinsi kita supaya gak banjir, supaya gak ada bencana dan lain-lain,” ucapnya. Gubernur juga menambahkan bahwa menjaga kelestarian alam adalah kunci utama dalam mencegah risiko bencana. “Alam harus tetap dijaga, itu konsep kami, pertama mitigasi kami itu dulu, kita tetap menjaga alam…

  JAKARTA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib petani singkong. Bersama empat bupati dari wilayah sentra produksi singkong di Lampung, Gubernur menemui langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025) malam. Gubernur dan para bupati, yakni Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah datang membawa satu misi konkret untuk mengamankan harga singkong dan masa depan petani singkong di Provinsi Lampung. Dalam pertemuan itu, Gubernur Mirza menyampaikan langsung keresahan petani singkong di Lampung akibat anjloknya harga jual di tingkat petani. Padahal, Lampung merupakan penyumbang hampir 70% produksi singkong nasional. “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza. Gubernur menambahkan, jika situasi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin petani akan meninggalkan singkong karena sudah tidak lagi menguntungkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik laporan dari Lampung dan langsung merespon dengan langkah konkret. Ia menyatakan akan segera mengeluarkan surat resmi penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional. “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan…

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Ijtima’ Ulama dan Umara yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Senin (08/09/2025) malam. Forum dua hari itu menjadi ruang pertemuan strategis antara ulama dan pemerintah dalam merumuskan langkah menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat kepercayaan publik. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya sinergi ulama dan pemerintah sebagai penopang kehidupan berbangsa. “Ulama adalah penerang hati umat, sementara umara adalah penggerak roda pemerintahan. Ketika keduanya berjalan beriringan, bangsa ini akan kokoh dan kepercayaan masyarakat terjaga,” ujar Gubernur. Gubernur Mirza menilai persatuan ulama dan pemerintah bukan sekadar simbolik. Ia mengingatkan pengalaman negara lain yang gagal menjaga keutuhan karena tidak ada kesatuan hati antara rakyat, ulama, dan pemerintah. “Bagi saya, syarat damai adalah satu hati. Forum ijtima ini tentu akan mengikat kesatuan itu,” katanya. Ia juga menyinggung peran pondok pesantren di Lampung. Menurut data pemerintah, terdapat sekitar 1.300 pondok yang berkontribusi dalam mengisi kekosongan sosial di masyarakat. “Para ulama di pondok-pondok inilah yang paham betul permasalahan umat,” ucap Gubernur. Gubernur menilai forum keagamaan semacam ini memiliki dampak langsung pada kondisi sosial politik daerah. Ia mencontohkan doa bersama yang digelar sehari sebelum aksi unjuk rasa di Lampung sebagai upaya mendinginkan suasana. “Ijtima ini bukan pertemuan seremonial. Ini panggilan…

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI untuk memperkuat perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi saksi dan korban tindak pidana. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan Wakil Ketua LPSK RI Wawan Fahrudin, beserta jajaran, di ruang kerja Sekdaprov, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (04/09/2025). Wawan Fahrudin menjelaskan bahwa LPSK saat ini tengah memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam memperkenalkan peran LPSK yang masih belum banyak dikenal luas oleh masyarakat. LPSK memiliki mandat menangani perlindungan saksi dan korban pada 10 jenis tindak pidana prioritas, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga eksploitasi seksual. “Saat ini, di Provinsi Lampung kami sedang menangani kasus kekerasan seksual TPPO. Harapannya, Pemda dapat mendukung program pemulihan korban, salah satunya melalui program pendidikan setara SMP bagi korban,” ujar Wawan. Ia juga menyoroti maraknya kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Lampung, seperti robot trading dan investasi ilegal. Untuk itu, Wawan mendorong adanya regulasi daerah yang dapat memudahkan LPSK dalam bekerja. “Kami berharap Pemprov Lampung dapat membantu mensosialisasikan peran LPSK secara luas, sekaligus mendukung rencana pembentukan kantor perwakilan di daerah. Saat ini baru ada lima kantor perwakilan, dan yang terdekat berada di Medan. Jika memungkinkan,…