Kategori Pemprov Lampung

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution di ruang kerjanya, Jum’at (18/7/2025). Dalam kesempatan tersebut Ahmadriswan menyampaikan bahwa peranan BPS adalah mensupport data yang berkualitas agar proses pembangunan dan pembuatan kebijakan di Provinsi Lampung dapat lebih terukur dan terarah. Ahmadriswan juga mengatakan bahwa tantangan terbesar bagi BPS saat melakukan survey di lapangan adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam menerima petugas BPS. Dirinya memfokuskan pada pentingnya intervensi parameter-parameter yang berkaitan dengan data yang akan diukur, karena data-data administratif sangat penting untuk memformulasikan data akhir. Selain itu Ahmadriswan juga menyampaikan bahwa pendekatan intangible memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap pentingnya data dalam pembangunan suatu daerah. Gubernur Mirza sangat mengapresiasi kunjungan BPS, dirinya sangat menyadari pentingnya data yang terintegrasi sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah. “Saya orang yang sangat concern dengan data,” ucap Mirza. Gubernur Mirza mengatakan bahwa dirinya telah mendorong pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan insentif bagi Kabupaten/Kota yang berhasil dalam beberapa program strategis antara lain : program penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Pengendalian Inflasi Daerah dan pertumbuhan ekonomi. Karena menurutnya, capaian yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sangat mempengaruhi agregat data Provinsi Lampung secara keseluruhan. Diharapkan dengan pemberian…

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Lampung bertempat di Ruang Kerja Sekda, Jum’at (18/07/2025). Rapat membahas arah kebijakan, tantangan, serta strategi inovatif dalam pengelolaan dan pelestarian hutan di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah dalam paparannya menyampaikan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menetapkan arah kebijakan pembangunan yang fokus pada pelestarian hutan yang masih baik, rehabilitasi hutan rusak, dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan. Namun demikian, Dinas Kehutanan masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti : 1. Degradasi hutan akibat alih fungsi lahan, 2. Persoalan pengelolaan hutan yang menyebabkan deforestasi, konflik tenurial, tindak pidana kehutanan, Interaksi negative satwa liar dan manusia serta pemicu kebakaran hutan dan tahan. 3. Tingginya jumlah luasan lahan kritis di Provinsi Lampung 4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Lampung. Selain itu, masih ada isu strategis baik global, nasional, dan regional seperti kemiskinan sekitar kawasan hutan, resilensi terhadap becana dan perubahan iklim (penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor kehutanan), Banjir dan abrasi pantai, Kebakaran Hutan dan Lahan, PDRB sektor kehutanan serta Global warming dan Carbon trade juga mempengaruhi pendapatan daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Dinas Kehutanan telah mengembangkan sejumlah inovasi, seperti :…

Bandar Lampung — Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, GanjarJationo, menerima Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, M. Nuh, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Jumat (18/7/2025). Kegiatan ini dalam rangka penyerahan Santunan Jaminan Kematian (JKM) dan Beasiswa kepada ahli waris PTHL Dinas Kominfotik Provinsi Lampung atas nama Pandu Krisna Muharwan yang meninggal dunia pada 29 April lalu. Pandu Krisna Muharwan adalah sosok yang telah memberikan kontribusi besar dalam tugas dan pengabdiannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap tenaga kerja, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung telah mendaftarkan almarhum sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Keluarga almarhum menerima Santunan Jaminan Kematian dan manfaat beasiswa pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai total sebesar Rp. 194.500.000. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan sosial dan keberlanjutan masa depan anak dari almarhum. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat evaluasi dan optimalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Jum’at (18/7/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya LPPD sebagai instrumen penilaian atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Menurutnya, LPPD yang disusun oleh Biro Otonomi Daerah ini merupakan dokumen strategis yang tidak hanya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan ke depan. “LPPD menggambarkan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Di dalamnya juga tercakup konsep perbaikan ke depan. Ini yang nantinya menjadi dasar untuk perumusan kebijakan dan program-program selanjutnya,” ujar Sekda. Sekda menjelaskan, selain LPPD, terdapat pula Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun untuk dilaporkan kepada DPRD dan memperoleh rekomendasi. Sementara itu, ringkasan laporan kepada masyarakat disampaikan melalui kanal digital sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Saat ini, nilai kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam LPPD terakhir berada pada kategori sedang. Meski hasil penilaian untuk tahun 2024 telah dilakukan oleh Kemendagri, namun hasil resminya belum diumumkan. “Kalau nilainya sedang atau bahkan rendah, bagaimana masyarakat mau percaya? Oleh karena itu, hari…

Lampung Tengah – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka meninjau hasil kerajinan yang dikelola oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus meninjau langsung operasional Toko Dekranasda yang menjadi etalase produk unggulan daerah, Kamis (18/07/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penguatan pelaku UMKM serta pengrajin lokal agar mampu bersaing dan terus berinovasi dalam memajukan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal. Dalam kesempatan tersebut, Purnama Wulan Sari memberikan apresiasi terhadap kreativitas dan kualitas produk-produk kerajinan yang ditampilkan, seperti anyaman bambu, sulam usus, tapis, hingga produk daur ulang ramah lingkungan. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas dan konsistensi produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional. Selain melihat hasil kerajinan, Ketua TP PKK juga meninjau Toko Dekranasda Kabupaten Lampung Tengah yang telah menjadi pusat promosi dan pemasaran produk-produk unggulan lokal. Ia berharap toko tersebut tidak hanya menjadi tempat penjualan, namun juga menjadi wadah edukasi dan kolaborasi bagi pelaku UMKM dan komunitas kreatif. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Upaya ini merupakan bagian integral dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan yang memprioritaskan keselamatan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (17/07/2025). Rapat ini menekankan pentingnya respon cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam. “Sebagai Sekda, saya mengemban salah satu tugas sebagai Kepala Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung, melihat keadaan kondisi, cuaca, dan iklim Provinsi Lampung yang mengarah ke darurat, baik bencana alam maupun non-alam, pertolongan pertama atau pascabencana menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan sekarang,” ujar Sekdaprov. Sekdaprov menambahkan bahwa Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya membantu atau menyalurkan bantuan untuk korban pascabencana alam maupun bencana non-alam. “Kita harus siap dan menenangkan masyarakat, karena pemerintah hadir untuk menenangkan masyarakat. Kesiapan anggaran memang tidak bisa diprediksi, namun yang terpenting adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD yang dibutuhkan.” ujar Sekdaprov. Adapun siklus penanggulangan bencana mencakup pra-bencana (pencegahan dan pengurangan risiko), saat bencana (penyelamatan jiwa), dan pascabencana (membangun kehidupan yang lebih baik dan aman). Menurut Sekdaprov, kesiapan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang penguatan sumber…

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat percepatan penerapan sistem merit di Ruang Kerjanya, Kamis (17/07/2025). Penerapan sistem merit secara menyeluruh akan membawa dampak signifikan bagi Pemerintah Provinsi Lampung, diantaranya peningkatan kepercayaan publik, optimalisasi penempatan ASN, peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, pencegahan praktik koruptif dan Peningkatan Indeks Tata Kelola Kepegawaian. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan urgensi implementasi dari rapat ini merupakan langkah krusial untuk membangun komitmen bersama demi mempercepat sistem merit ASN di Provinsi Lampung. “Kami ingin masyarakat dan publik percaya bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mengelola ASN-nya dengan benar, sehingga ASN yang mengelola pelayanan publik sudah tepat penempatannya,” ujar Sekdaprov. Sekdaprov juga menambahkan, dalam rangka pengelolaan kepegawaian, karena dari penempatan itulah pemerintah bisa berjalan dengan optimal. Sementara itu, Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, menjelaskan bahwa sistem merit adalah inti dari manajemen ASN yang profesional. “Manajemen ASN berdasarkan prinsip Meritokrasi merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2023 yang harus dijalankan oleh semua instansi. Di dalamnya terdapat manajemen ASN dan manajemen talenta,” papar Rendi. Pemerintah Provinsi Lampung, melalui BKD Provinsi Lampung, telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai percepatan ini, antara lain : 1. Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit. 2. Penyusunan petunjuk teknis terkait sistem merit. 3. Pembangunan aplikasi penilaian mandiri…

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Langkah ini dibahas dalam rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (18/7/2025). Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terukur, terencana, dan terintegrasi. Ia menegaskan bahwa laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) yang disusun setiap tahun harus dirancang dengan prinsip SMART: Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan memiliki Batas Waktu. “SAKIP bukan sekadar administrasi, tapi menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan dinilai langsung oleh Kemenpan RB. Kalau provinsi lain bisa A, mengapa kita tidak bisa? Sudah delapan tahun nilai kita B, ini saatnya kita bergerak ke level A,” ujar Sekda dalam arahannya. Menurut Sekda, komponen utama dalam SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja hingga tindak lanjut, harus dijalankan secara simultan, tidak parsial. Pendekatan ini penting untuk menciptakan siklus manajemen kinerja yang terintegrasi, mulai dari perencanaan program hingga efisiensi penggunaan anggaran. Sekda juga menyoroti bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kini sudah memungkinkan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, Renstra, Renja, hingga RKPD. Oleh karena itu, tantangan bukan…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar menjadi lnspektur Upacara (Irup) pada Upacara Bulanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bertempat di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Kamis (17/07/2025). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus berupaya memperkuat tata kelola penanggulangan bencana, dalam upaya mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Di tahun anggaran 2025, BPBD Provinsi Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41%, tentunya sejalan dengan arah kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah,” ucapnya. Gubernur menyadari bahwa penanggulangan bencana bukanlah tugas yang sederhana, Hal ini mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana, yakni saat sebelum, saat, dan setelah bencana, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Nomor 6 Tahun 2024, serta diperkuat dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 yang menempatkan BPBD sebagai unsur utama pelayanan di bidang penanggulangan bencana. Provinsi Lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan jenis baru seperti liku faksi (Pencairan Tanah). “Data BNPB mencatat, hingga 1 Juli 2025, telah terjadi 198 kejadian bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim,” jelasnya.…

Metro – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, secara resmi mencanangkan Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, sebagai Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas), Rabu (16/07/2025). Pencanangan ini menjadi bagian dari kunjungan kerja Ketua TP. PKK Provinsi Lampung ke Kota Metro, dalam rangka implementasi program PKK berbasis desa/kelurahan yang tersebar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Kelurahan Imopuro dipilih sebagai desa binaan karena dinilai memiliki potensi unggul serta komitmen kuat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan keluarga. Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menyampaikan bahwa program Desa TAPIS merupakan langkah strategis untuk membangun keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas. Melalui desa binaan ini, 10 Program Pokok PKK diharapkan dapat diimplementasikan secara terarah dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Program ini menjadi sarana penting untuk menurunkan angka stunting yang saat ini berada di angka 7% di Kota Metro, sekaligus menuntaskan kemiskinan melalui penguatan UMKM, pengembangan kuliner lokal yang terjangkau dan bergizi, serta pelestarian budaya tapis sebagai simbol kearifan lokal,” ujar Ketua TP. PKK Provinsi Lampung. Ia juga mengapresiasi kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Kota Metro, termasuk Payungi (Pasar Yosomulyo Pelangi) yang telah menjadi ikon UMKM serta destinasi kuliner kreatif. Selain itu, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan literasi terus dilakukan,…