Kategori Pemprov Lampung

Lampung Tengah – Gubernur Lampung diwakili  Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri Pengajian Haul Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani Thoriqoh Qodiriyah Wanaqsabandiyah, di Mushola Baiturrohman, Kampung Rejo Basuki V, Kecamatan Seputih Raman, Minggu (12/10/2025). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini secara rutin setiap tahunnya. “Pemerintah Provinsi Lampung sangat menghargai eksistensi thariqah sebagai bagian dari kekayaan warisan Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah, yang mampu merawat ketenangan batin masyarakat, memperkuat moral, dan membentengi generasi muda dari pengaruh negatif zaman,” ujar Gubernur. Gubernur menyatakan bahwa Majelis Haul merupakan momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan menjadi media muhasabah (introspeksi). Hal ini dilakukan untuk mengenang jasa para wali Allah, mengambil teladan dari akhlak dan perjuangan mereka, serta menanamkan kembali kecintaan kepada para orang saleh. “Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani adalah ulama besar yang mewariskan ilmu, keteladanan, dan jalan ruhani. Melalui haul ini, kita memperbaharui niat untuk mengikuti jejak beliau dalam mencintai ilmu, meneguhkan tauhid, dan menjadi wasilah turunnya rahmat dan rida Allah SWT,” tambahnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Mursyid Thoriqoh Qodiriyah Wan-Naqsabandiyah, KH. Ali Sodiq S.Pdi, dan Ibu Nyai Hj. Mua’rifah Sodiq yang telah beristiqamah menyelenggarakan kegiatan ini. “Semoga Allah SWT…

Bandar Lampung – Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membuka Grand Final Duta Teknokrat 2025 yang mengusung tema “Enduring Legacy”, di Universitas Teknokrat Indonesia, Sabtu (11/10/2025) malam. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang Duta Teknokrat sebagai wadah bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, serta membentuk karakter yang berintegritas dan berkepribadian kuat. Tema “Enduring Legacy” atau “Warisan yang Abadi”, kata Wulan Mirza, mengandung makna mendalam bahwa warisan sejati bukan hanya sekadar harta atau materi, melainkan nilai-nilai, prinsip, dan kontribusi nyata yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Melalui kegiatan ini, para finalis diharapkan mampu meneladani dan melanjutkan warisan positif tersebut dalam kehidupan akademik maupun sosial. Wulan Mirza kemudian mengungkapkan bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen Universitas Teknokrat Lampung dalam mencetak generasi muda yang inspiratif, visioner, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Para peserta diharapkan dapat menjadi contoh teladan bagi generasi muda lainnya dan berperan aktif dalam membangun bangsa. “Investasi terbaik bagi bangsa adalah meningkatkan kualitas generasi mudanya. Para finalis Duta Teknokrat merupakan aset berharga bagi Provinsi Lampung dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang banyak,” ujarnya. Wulan Mirza menilai bahwa penyelenggaraan Duta Teknokrat memiliki relevansi strategis dalam…

‎Sulteng – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Lampung mengirimkan 17 peserta terbaik untuk mengikuti Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 yang berlangsung di Sulawesi Tenggara pada 11–18 Oktober 2025. ‎Provinsi Lampung diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Lampung Muhammad Firsada, selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung memimpin langsung kafilah dalam ajang tingkat nasional tersebut. ‎Acara STQH XXVIII resmi dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia, menampilkan para qari, qariah, hafiz, dan hafizah terbaik dari daerah masing-masing. ‎Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Lampung, Yuri Agustina, menjelaskan bahwa peserta kafilah Lampung mengikuti berbagai kategori lomba, meliputi : ‎1. Hafalan 30 Juz Al-Qur’an (putra dan putri). ‎2. Hafalan 20 Juz Al-Qur’an (putra dan putri). ‎3. Hafalan 10 Juz Al-Qur’an (putra dan putri). ‎4. Hafalan 5 Juz dan Tilawah (putra dan putri). ‎5. Hafalan 1 Juz dan Tilawah (putra dan putri). ‎6. Tilawah Dewasa (putra dan putri). ‎7. Tilawah Anak-anak (putra dan putri). ‎8. Tafsir Bahasa Arab (putra). ‎9. Hafalan 100 Hadis dengan Sanad (putri). ‎10. Hafalan 500 Hadis tanpa Sanad (putri). ‎“Kafilah Lampung membawa semangat tinggi untuk mengharumkan nama daerah di ajang nasional ini. Seluruh peserta…

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (10/10/2025). Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD itu, Gubernur Mirza menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas regulasi daerah melalui pembahasan yang transparan dan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. “Kami menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap tiga Raperda ini. Semua saran tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Lampung,” ujar Gubernur. Tiga Raperda prakarsa pemerintah provinsi tersebut meliputi perubahan bentuk hukum Bank Lampung dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi perseroan terbatas, serta pencabutan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Gubernur menjelaskan, dua Raperda terkait badan usaha milik daerah (BUMD) dimaksudkan untuk memperkuat struktur hukum dan tata kelola perusahaan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan perubahan status hukum, BUMD diharapkan mampu memperluas jangkauan usaha sekaligus meningkatkan kinerja keuangan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah. “Perubahan bentuk hukum BUMD ini harus benar-benar mendukung pengembangan usaha dan memperkuat daya saing perusahaan daerah kita. Prinsip efisiensi, transparansi, dan profesionalitas…

Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di Ruang Sakai Sambayan, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan pada 24 Juli 2025. Rapat koordinasi ini membahas langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, dengan fokus pada pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Dua area utama yang menjadi perhatian yaitu pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi penerimaan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan rapat diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mencegah praktik korupsi dan memperbaiki sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan. Gubernur Mirza menekankan pentingnya penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang serta mendorong efisiensi kerja aparatur pemerintah. Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kepercayaan publik dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Dalam keterbatasan anggaran, pemerintah diharapkan tetap dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme…

Bandar Lampung – Harga singkong dunia sedang tertekan akibat anjloknya permintaan tapioka global, yang berdampak langsung pada industri pengolahan dan petani di dalam negeri, termasuk di Provinsi Lampung. Di tingkat dunia, permintaan tapioka menurun terutama di sektor kertas dan pangan. Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand mencatat harga ekspor (FOB Bangkok) turun dari kisaran US$568/ton (awal 2024) menjadi US$405–450/ton (Agustus 2025). Penurunan itu menekan harga singkong petani Lampung. Di Indonesia, harga singkong juga mengalami tekanan. Pada April 2025, harga di tingkat petani sempat turun hingga Rp1.000–1.100 per kilogram, bahkan dengan pemotongan kualitas (rafaksi) mencapai 40 persen. Pemerintah pusat telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350/kg untuk melindungi petani, namun kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena fluktuasi pasar dan penyerapan industri yang melemah. Permintaan tapioka global sendiri menurun terutama dari sektor kertas dan pangan, dua sektor yang selama ini menjadi pengguna terbesar pati singkong. Kondisi ini menyebabkan pabrik-pabrik besar di Asia, termasuk di Thailand dan Vietnam, mengurangi pembelian bahan baku. Dampaknya, industri pengolahan tapioka di Indonesia juga mengalami perlambatan produksi dan kesulitan menyalurkan produknya ke pasar. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis dengan memperkuat pola kemitraan antara petani dan industri tapioka. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan tata niaga singkong, melindungi petani, sekaligus menjaga daya saing industri…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung bertempat di Balai Keratun Lt III, Komplek Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Jumat (10/10/2025). Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/5630/V1.04/2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 2. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/5622/VI.04/2025 tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 3. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/5623/V1.04/2025 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam arahannya, Gubernur Lampung melalui Inspektur Provinsi Lampung, Bayana menegaskan bahwa Integritas adalah hal yang penting dalam menjalankan amanah jabatan. “Ketika seseorang yang diberikan amanah memegang teguh integritas, maka semuanya akan mengikuti. Integritas adalah komitmen antara ucapan dan tindakan sama, menjunjung tinggi etika dan kejujuran. Maka, apabila pejabat memiliki integritas maka sudah pasti tata kelola pemerintahan dimanapun kita bertugas itu akan baik,” tegasnya. Gubernur Lampung menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pemerintah Provinsi Lampung yang masih berada pada peringkat rendah, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk…

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Penyampaian pendapat Gubernur Lampung tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Lampung, Kamis (9/10/2025). Sekda Marindo hadir mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam lanjutan pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian pendapat terhadap enam Raperda yang telah dipaparkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD pada rapat sebelumnya, Rabu (8/10/2025) lalu. Keenam Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Percepatan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Radin Inten II, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mutu Pendidikan, serta Penyelenggaraan Satu Data. Dalam penyampaiannya, Marindo menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas inisiatif enam rancangan tersebut yang dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Ia menekankan bahwa setiap Raperda memiliki peran strategis dalam memperkuat landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah. “Peraturan Daerah memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Karena itu, setiap penyusunan Raperda harus memenuhi kriteria yang jelas, tidak multitafsir, dan selaras dengan kebijakan nasional,” ujar Marindo di hadapan pimpinan dan anggota dewan. Pemprov Lampung juga memberikan sejumlah catatan…

Bandar Lampung – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza secara resmi membuka Lampung Fashion Tendance Tahun 2025 bertempat di Ballroom Hotel Radisson, Rabu (08/10/2025). Perhelatan Lampung Fashion Tendance (LFT) Tahun 2025 direncanakan akan berlangsung selama dua hari, 8–9 Oktober 2025, dengan mengusung tema ‘Beyond Expectashion’. Tahun ini, Lampung Fashion Tendance menghadirkan nuansa baru dengan menampilkan karya busana dari desainer nasional dan internasional, menjadikannya sebagai pameran mode internasional pertama di Provinsi Lampung. Sedikitnya 100 model dan desainer turut berpartisipasi dalam acara ini, termasuk desainer dari Thailand, Malaysia, Tunisia, Maroko, dan Dubai. Selain itu, terdapat 30 booth exhibition yang menampilkan produk kriya, UMKM, dan fesyen lokal. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, juga menyerahkan penghargaan kepada para perajin disabilitas, perajin lintas generasi, dan desainer muda. Penyerahan dilakukan bersama Ketua APPMI Lampung Ida Giriz, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Mighrul Lappung Bersatu Dwita Ria Gunadi, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Achmad P. Subarkah. Suasana haru dan bangga turut mewarnai gelaran tahun ini karena turut menghadirkan model-model penyandang disabilitas yang tampil percaya diri di atas panggung, menunjukkan bahwa dunia fesyen adalah ruang inklusif bagi…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melepas Kontingen Lampung yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri II-2025 yang akan berlangsung di Kudus-Jawa Tengah. Sebanyak 80 atlet yang terdiri dari 51 pria dan 29 wanita, serta didampingi 29 official yang terdiri atas pelatih dan manajer, akan mewakili Provinsi Lampung untuk berlaga di 9 dari 10 cabang olahraga bela diri yang dipertandingkan. Kesembilan cabang olahraga tersebut meliputi: karate, tarung derajat, pencak silat, taekwondo, gulat, judo, sambo, wushu, dan shorinji kempo. Pelepasan ditandai dengan penyematan atribut kontingen kepada perwakilan atlet serta penyerahan bendera pataka dari Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung yang juga bertindak sebagai Chief de Mission (CdM) Kontingen Lampung, Taufik Hidayat, bertempat di Mahan Agung, Selasa (07/10/2025). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen memperkuat pembinaan olahraga, termasuk cabang-cabang bela diri. “Kita terus membenahi sistem pembinaan atlet dari tingkat daerah, memperbanyak kompetisi lokal, dan meningkatkan fasilitas latihan agar makin layak dan modern. Kami juga menggandeng dunia pendidikan, seperti kerja sama antara KONI Lampung dan ITERA, yang fokus pada riset olahraga, teknologi latihan, dan gizi…