Kategori Pemprov Lampung

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menarik antusiasme tinggi investor dalam Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Kegiatan yang dihadiri puluhan investor asing itu mencatat capaian penting dengan penandatanganan 15 Letter of Intent (LoI) untuk berbagai proyek strategis daerah. Kegiatan yang digelar bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) tersebut menjadi ajang strategis untuk mempromosikan potensi investasi daerah, memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus memperkenalkan Lampung sebagai magnet baru investasi nasional. Kehadiran investor dari Jepang, Belgia, Filipina, Malaysia, hingga Tiongkok dinilai menjadi bukti meningkatnya kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi Lampung. “Lampung siap menjadi pusat hilirisasi lima komoditas strategis: kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menjadi Keynote speaker pada kegiatan tersebut. Gubernur menyebut, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada 2024, yang menempatkan Lampung di posisi keempat tertinggi di Sumatra, daerahnya membuka peluang besar bagi investasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan. Gubernur Mirza juga mengungkapkan arah pembangunan ekonomi Lampung kini fokus pada peningkatan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan di daerah. “Kebijakan hilirisasi menjadi jalan agar Lampung tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga pusat produksi bernilai tinggi,” ujarnya. Forum ini juga mendapat dukungan…

‎JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memaparkan praktik dan inovasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam forum ekspose di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Selasa (4/11/2025). ‎Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi hasil. ‎Sekdaprov Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa ekspos tersebut merupakan pemaparan mengenai manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menegaskan, manajemen talenta merupakan suatu sistem yang memastikan penempatan ASN dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kompetensinya. ‎“Ekspos ini merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit, serta Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025,” ujar Marindo. ‎Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam ekspos tersebut, Gubernur Lampung melalui Sekdaprov berkomitmen untuk menjalankan seluruh regulasi yang ada serta menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. ‎“Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, manajemen talenta akan menjadi instrumen penting untuk membangun ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Hal ini juga menjadi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit dan berorientasi pada kinerja ASN…

Bandar Lampung – Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (04/11/2025). Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year). Komoditas dengan andil tertinggi terhadap inflasi adalah emas perhiasan (11,87 persen), disusul cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Sementara itu, inflasi month-to-month dari September ke Oktober 2025 meningkat 0,286 persen. Penyumbang utama inflasi bulanan berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,05 persen, diikuti perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan wortel. Berdasrkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,23 persen (month-to-month) pada Oktober 2025.Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Oktober tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,20 persen. Namun, secara tahunan (year-on-year), inflasi Lampung pada Oktober 2025 tercatat 1,20 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai 1,94 persen. Selain itu, Tito juga menyoroti percepatan pendataan aset daerah guna mendukung program Koperasi Merah Putih, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergudangan dan Koperasi. “Kita ingin agar aset-aset milik desa, kabupaten, kota, dan provinsi yang memenuhi kriteria segera…

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Achmad Saefulloh menjadi pembina apel mingguan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Senin (03/11/2025). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kembali komitmennya terhadap tata kelola lingkungan dan kesehatan masyarakat. Gubernur menyampaikan bahwa pengelolaan sampah adalah isu fundamental dengan tantangan yang masih besar. Gubernur menekankan perlunya komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menghadapinya. “Pengelolaan sampah adalah isu fundamental yang menentukan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat kita. Berdasarkan data yang ada, kita harus mengakui bahwa tantangan yang kita hadapi masih besar, namun harus kita hadapi dengan komitmen yang kuat,” ujar Gubernur. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berfokus pada upaya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSel) Regional Lampung, serta mendorong pembentukan Bank Sampah Unit di setiap RW dan Bank Sampah Induk di setiap Kecamatan. Upaya ini juga mencakup dorongan untuk melaksanakan kegiatan pilah dan olah sampah mulai dari tingkat sumber, seperti rumah tangga, pasar, dan perkantoran. Gubernur menjelaskan bahwa efisiensi energi dan air ditekankan sebagai kunci dari kantor yang ramah lingkungan. Seluruh peserta apel diminta untuk segera menerapkan langkah-langkah praktis, seperti mematikan lampu dan AC…

‎ ‎BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pondasi ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. ‎”Investasi menjadi motor penting bagi pembangunan Lampung. Karena itu, kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor, baik dalam negeri maupun asing, melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Marindo di Bandar Lampung, Sabtu (1/11/2025). ‎Menurutnya, kinerja investasi Lampung menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi telah melampaui target tahunan, dengan total capaian mencapai Rp12,95 triliun, atau 120,32 persen dari target Rp10,76 triliun. ‎Dari total tersebut, Rp2,12 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp10,83 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). “Capaian ini merupakan bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Lampung semakin kuat,” kata Marindo. ‎Beberapa sektor menjadi penggerak utama pertumbuhan investasi di Lampung. Untuk PMA, sektor yang tumbuh pesat antara lain industri makanan, tanaman pangan, peternakan dan perkebunan, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, industri kimia, farmasi, serta pertambangan. Sedangkan untuk PMDN, sektor dominan meliputi industri makanan, pertambangan, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. ‎Penanaman…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Ekubang Bani Ispriyanto membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 dengan Pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Asosiasi, di Hotel Emersia, Kamis (30/10/2025). Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Gubernur bidang Ekubang, Bani Ispriyanto mengatakan bahwa kemampuan untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sangat bergantung pada ketersediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Oleh karenanya, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali menjadi instrumen krusial bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terletak pada kerja keras BPS, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media,” ujarnya. Pemerintah, kata Gubernur, berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjamin proses pendataan berjalan semestinya. Dunia usaha merupakan penyedia data dan pelaku utama ekonomi yang akan menentukan kualitas data. Sementara itu, akademisi dan media memiliki peran penting di dalam memperkuat Literasi Data. Akademisi membantu mengolah dan menganalisa hasil sensus menjadi masukan kebijakan, sedangkan media menjadi jembatan komunikasi publik agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap dunia usaha di seluruh provinsi dapat menjadi mitra aktif dan berpartisipasi penuh dengan memberikan data secara terbuka dan jujur.…

‎Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menyelenggarakan Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025. ‎Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi para Sekda mengenai tata kelola pemerintahan serta arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat. ‎“Retreat ini bukan sekadar kegiatan penyegaran, tetapi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan soliditas antar-Sekda di seluruh Indonesia,” ujar Benni di Jakarta. ‎Benni Irwan menegaskan bahwa Kemendagri terus berkomitmen memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kolaborasi para Sekda sebagai motor penggerak birokrasi di daerah. ‎“Kami berharap melalui retreat ini, para Sekda mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah serta memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan baik,” pungkasnya. ‎Kegiatan ini diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. ‎Mereka akan mengikuti berbagai sesi diskusi, pembekalan, dan koordinasi lintas sektor bersama 22 kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pendidikan Tinggi. ‎Retreat ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Nomor 600.3/7565/SJ tentang Rapat Koordinasi dalam…

Bandar Lampung – Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (27/10/2025). Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi Presiden atas terkendalinya angka inflasi nasional pada bulan September 2025 yang tercatat sebesar 2,65% (y-on-y). Capaian ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan inflasi yang terjaga dengan baik di tingkat internasional. “Beliau, pada rapat terakhir Paripurna minggu lalu menyampaikan apresiasi karena inflasi September 2025 terjaga di angka 2,65%,” ujar Mendagri Tito Karnavian. Mendagri menjelaskan bahwa inflasi nasional pada periode tersebut terutama didorong oleh faktor eksternal, yaitu kenaikan harga emas internasional yang mempengaruhi sektor perawatan pribadi. Secara khusus, Mendagri menekankan bahwa Indonesia menargetkan inflasi pada kisaran 2,5% plus minus 1%, atau antara 1,5% hingga 3,5%. Di sektor pangan, Mendagri menyampaikan bahwa harga beras relatif stabil. Namun, pemerintah tetap mewaspadai komoditas yang berpotensi mendorong inflasi, seperti cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Mendagri juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil dari akumulasi kinerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi,…

Bandar Lampung – Agnesia Bulan Marindo resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Nusantara Jaya, Inu Aminuddin sebagai Ketua Umum DPD LASQI Provinsi Lampung Periode 2025-2030, di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2025). Istri dari Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan tersebut dengan wajah penuh optimisme menyatakan siap memimpin dalam semangat ukhuwah dan dakwah. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Lampung yang diwakili Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan dan Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza atau Batin Wulan. Tampak hadir juga berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat LASQI, , dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPW LASQI Nusantara Jaya Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menekankan bahwa LASQI Nusantara Jaya bukan hanya wadah seni qasidah, tapi juga ruang bagi ekspresi budaya Islami yang menyejukkan dan membangun karakter umat. “LASQI Nusantara Jaya punya kesempatan untuk menjangkau generasi muda melalui berbagai media, dari festival, digital platform, hingga kolaborasi lintas komunitas,” ujar Agnesia,.seperti yang dilansir pikiranlampung.com Ia juga mengajak seluruh pengurus DPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk memperkuat sinergi dengan DPW dan memastikan kegiatan mereka benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Agnesia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (20/10/2025). Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan fokus pembahasan pada upaya pengendalian inflasi dan percepatan realisasi belanja pemerintah daerah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci dalam menjaga laju ekonomi nasional. “Mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal apabila dua motor utamanya berfungsi dengan baik, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintah. Pemerintah, melalui realisasi APBN dan APBD, berperan besar dalam mendorong peredaran uang di masyarakat dan menstimulasi kegiatan ekonomi,” ujarnya. Tito mengungkapkan, total APBD seluruh Indonesia tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, terdiri atas dana transfer pusat sebesar Rp919 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp42 triliun. Ia menambahkan, pemerintah pusat terus memantau kinerja pendapatan dan belanja daerah setiap bulan. Daerah dengan kinerja baik akan diberikan apresiasi dan insentif, sementara daerah dengan serapan rendah akan dibantu percepatannya. Per 30 September 2025, rata-rata realisasi pendapatan daerah telah mencapai 70,27 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67 persen. Namun, untuk sisi belanja daerah baru terealisasi 56,07 persen, sedikit menurun dibanding…