Ombudsman Rilis Kajian Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

JAKARTA – Ombudsman RI merilis hasil kajian pengawasan pelayanan publik terhadap penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuot dan zona. Ombudsman melaporkan adanya temuan pada ranah regulasi dan implementasi kebijakan ini.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan zona bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikar mengatasi overfishing, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. “Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan ini perlu memperhatikan seluruh aspek dan aspiras seluruh stakeholder terkait,” ujar Hery dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman Ri, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

Kajian ini mengungkap temuan Ombudsman pada aspek regulasi dai implementasi kebijakan PIT. Hery mengatakan pada aspek regulasi, pihakny: menemukan belum optimalnya konsultasi publik yang melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan Peraturar Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan ketentuan pelaksanaanya.

“Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan keterangan dari sejumlah pemda dan kelompok nelayan. Meskipun konsultasi publik dalam merancang kebijakan PIT sebenarnya telah dilaksanakan oleh KKP dengan mengikutsertakan akademisi dan kelompok pemerhati, namun hal tersebut belum dirasa optimal,” kata Hery.

Temuan kedua, beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap nelayan kecil tidak bersifat mandatory tetapi bersifat pilihan Selanjutnya, Ombudsman menemukan tidak ada parameter yang jelas dan terukur untuk menentukan kategori nelayan kecil.

Baca Juga :  PLN Dukung Masyarakat Gunakan Motor Listrik, Bisa Hemat Biaya Operasional Hingga 75%

Persoalan akuntabilitas dan transparansi dalam perhitungan, penetapan dan evaluasi kuota penangkapan ikan yang belum diatur secara komprehensif dalan regulasi PIT juga ditemukan oleh Ombudsman. Disusul kurangnya sosialisasi dar edukasi tentang regulasi serta aturan teknis dari Penangkapan Ikan Terukur

“Kebijakan PIT berbasis kuota dan zona masih belum dipahami secara jelas dan utuh oleh para nelayan, pemilik kapal perikanan maupun pelaku usaha perikanan,” imbuh Hery.

Meskipun kebijakan PIT berbasis kuota dan zona akan dilaksanakan pada Januari 2024 di seluruh wilayah penangkapan ikan di Indonesia, namun Ombudsman melihat ada potensi maladministrasi . Apabila seluruh stakeholde khususnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tida mengantisipasi secara tepat dan cepat beberapa permasalahan yang muncul.

Pada aspek implentasi kebijakan PIT, Ombudsman menemukan lemahnya sistem dan mekanisme pengawasan. “Berdasarkan hasil survei, diketahui masih terdapat nelayan yang melaut lebih dari 12 mil namun tidak memiliki izin sam sekali atau hanya memegang izin dari pemerintah provinsi. Fenomena tersebu menunjukkan bahwa KKP belum cukup optimal melakukan pengawasan secar intensif dan menjangkau seluruh wilayah perikanan tangkap di Indonesia,” jela: Hery.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*