Kategori Lampung

YOGYAKARTA SELATAN – Wakil Bupati (Wabup) Pringsewu Lampung Fauzi mengapresiasi diadakannya sosialisasi dan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Menurutnya hal tersebut sangat penting dalam rangka meningkatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih di Indonesia, yang terdiri dari bermacam macam suku bangsa serta agama dan kepercayaan. “Kegiatan ini diharapkan dapat membendung dan mengantisipasi paham atau ideologi lain, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”, kata Wabup Pringsewu saat menghadiri Sosialisasi dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pekon Yogyakarta Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Sabtu (23/04/2022). Melalui sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara intens, kata Mas Fauzi, dapat meningkatkan pemahaman seluruh komponen masyarakat yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sementara itu, FX Siman anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Pringsewu, Pesawaran dan Metro mengatakan, Untuk mewujudkan cita cita reformasi dan pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara secara konsekuen, serta untuk mengakhiri berbagai persoalan dan tantangan maupun hambatan berbagai persoalan bangsa saat ini, baik dari luar maupun dari dalam bangsa sendiri, diperlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga negara, guna memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, dan menanamkan ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan. “Sehingganya perlu sosialisasi yang lebih mendalam guna meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk lebih memahami ideologi Pancasila dan…

BANDARLAMPUNG – Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Tina Malinda bersama dengan jajaran Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, membagikan takjil sebagai makanan berbuka puasa gratis bagi masyarakat di sekitaran Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Kamis (21/04/2022). Sebelumnya paket takjil dibeli dari UMKM yang menggelar bazar ramadhan di pelataran parkir Dekranasda Provinsi Lampung. Tina Malinda berharap, Gerakan SIGER berbagi dan Gerakan Beli dan Bagi ini dapat dijadikan sebagai momentum kita, agar terus memperhatikan serta mendukung UMKM yang ada di Provinsi Lampung. “Serta dengan berbagi kepada sesama diharapkan, mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengingat saat ini kita di bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah”. Jelasnya. (*).

BANDARLAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengklaim sudah meneruskan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, hal ini merupakan tindaklanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/04/2022) lalu. Di mana saat itu Ketua DPRD Mingrum Gumay dalam dialognya menemui massa pendemo mengatakan, akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay saat diwawancarai mengatakan aspirasi Aliansi Lampung Memanggil dari mahasiswi sudah dihantarkan ke pemerintah pusat. “Aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi. Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta,” ungkap Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Selasa (19/4/2022). Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Lampung. “Aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah.…

BANDARLAMPUNG – Curahan Hati (Curhat) atlet asal Lampung Sutjiati K Narendra yang menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX 2021 kemarin mendadak viral. Hal tersebut terungkap saat wanita berusia 18 tahun itu datang ke Podcast Dedi Corbuzier beberapa waktu lalu. Usut punya usut, salah satu Curhatan Sutjiati terkait bonus yang dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum juga dicairkan. Padahal saat itu proses seremonial penyerahan bonus bagi para atlet diserahkan langsung oleh Gubernur saat acara ramah tamah di Mahan Agung atau Rumah Dinas Gubernur, 20 Oktober 2021 lalu. Besaran bonusnya adalah, Rp.250 juta untuk tiap atlet yang meraih medali emas. Untuk atlet peraih medali perak Rp.100 juta per orang, dan medali perunggu sebesar Rp.50 juta perorang. Sedangkan, untuk atlet atau peraih medali emas berpasangan mendapatkan hadiah sebesar Rp.375 juta lalu bagi atlet yang mendapatkan medali perunggu berpasangan mendapatkan hadiah Rp 75 juta. Kejadian itu disikapi anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati. Ia merasa malu atas hal yang menimpa atlet Cabang Olahraga (Cabor) senam ritmik tersebut. Budhi Condrowati “Saya Pribadi Malu, Curhatan Sutjiati Sampai Viral di Medsos” “Tentunya saya pribadi malu, Curhatan Sutjiati belakangan ini sampai viral di Media Sosial (Medsos),” ucap Condro sapaan akrabnya, Senin (18/04/2022). Apalagi kata Condro, proses seremonial penyerahan bonus bagi…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (18/4/2022). Sebelumya, naskah LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 tersebut telah disampaikan kepada Dewan melalui surat Gubernur Lampung Nomor: 100/1220/01/2022 tanggal 28 Maret 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengapresiasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah memberikan kontribusinya. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini. Gubernur Arinal juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung selama tahun 2021. “Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan pada selurun elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung selama tahun 2021,” ujar Gubernur Arinal. Gubernur Arinal menjelaskan Penyusunan LKPJ telah menggunakan sistematika terbaru dengan ruang lingkup dan urutannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Sumber data penyusunan LKPJ berasal dari Perangkat…

BANDARLAMPUNG – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik. Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu. Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK. “Hari ini (Selasa, 17/04/2022) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran”. Kata Joko. Selasa (17/04/2022). Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan. “Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan”. Terang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu. Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui langsung massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4/2822). Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya menolak kenaikan harga bbm, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia. Sementara itu, setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, Gubernur Arinal mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari berbagai mahasiswa dan elemen masyarakat. Sekitar satu jam Gubernur Lampung berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak…

BANDARLAMPUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2022. di Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung. Senin (11/4/2022). Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid tersebut digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dengan tema “Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan, kegiatan musrenbang ini memiliki peran dan point strategis dalam penyampain dokumen, hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses. ”Sudah dirumuskan sedemikian rupa melalui penyerapan aspirasi di masyarakat lalu, telah di singkronkan dengan program prioritas pembangunan”. Ujar Mingrum. Mingrum juga menjelaskan, berdasarkan Undang Undang (UU) Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka 1 Tahun. Terangnya. ”Rencana kerja dan pendanaan tersebut untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Tutup Mingrum.(*).

BANDARLAMPUNG – Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebagai daerah dengan Pengelolaan Keuangan Terbaik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dirjen Keuda Kemendagri, Agus Fatoni dalam Rapat penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023 di Hotel Bukit Randu beberapa waktu lalu. Pencapaian positif tersebut tentunya mendapatkan atensi dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim. Ia mengapresiasi atas capaian positif yang diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Jumat (08/04/2022). Ikhwan Fadil Ibrahim : Mengapresiasi Atas Capaian Positif Yang Diraih Pemprov “Hal ini sangat membanggakan kita sebagai masyarakat Lampung atas kerja baik Pemprov Lampung dalam pengelolaan Keuangan daerah. Kita harap capaian positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Fadil. Baca Juga : Ketua AWPI Lampung Dukung Ali Rahman Majukan Off-road Lampung Selanjutnya, Fadil berharap dengan capaian ini dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui pajak asli daerah, pariwisata dan potensi daerah lainnya. Potensi Keuangan daerah di Provinsi Lampung memiliki iklim positif apa lagi dengan melibatkan Pemerintah Daerah, baik Kabupaten dan Kota untuk bersinergi bersama dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang sedang berjalan ini. “Pengelolaan dan potensi Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat mendorong peningkatan APBD 2023…

BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Dapil Bandar Lampung Aprilliati kembali turun ke masyarakat dalam agenda sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Tanjung Karang Barat, Jumat (8/4/2022). Dalam arahannya, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan betapa pentingnya Perda tersebut dalam situasi Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Di mana konflik dalam rumah tangga cukup meningkat yang akhirnya menyebabkan perceraian. “Dalam Perda ini kita dijelaskan bagaimana cara menyikapinya. Artinya, meski efek domino perekonomian sangat terasa bagi masyarakat di situasi Covid-19 ini, satu hal yang perlu diingat bahwa kita harus selalu membentengi keluarga kita dengan moral dan akidah, serta akhlak yang baik juga”. Ajak Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung tersebut. Selain itu Aprilliati juga menghimbau kepada masyarakat agar terus mengikuti anjuran dari pemerintah terkait pencegahan Covid-19 meski pandemi mulai melandai. Sementara itu, Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar Sely Fitriani mengatakan, perkawinan pada usia anak merupakan masalah serius karena mengandung berbagai risiko, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Usia pernikahan yang wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Menurut Sely, resiko pernikahan anak di bawah usia tersebut dinilai sebagai pernikahan tidak wajar. Menurutnya, salah satu upaya untuk…