Diary

Memuat

Kategori Lampung

20/05/ 2022
Deni Ribowo Mengusulkan 3 Atlet Asal Lampung Diangkat jadi PNS

BANDARLAMPUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Deni Ribowo mengusulkan, agar tiga atlet asal Lampung yang tampil ciamik dengan berhasil menyabet medali pada Sea Games XXXI Vietnam, agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tiga atlet tersebut adalah, Ari Saputra pada cabang olahraga karate nomor Kumite kelas 60 KG, kemudian Wira Sukmana pada cabang olahraga menembak mensteam 10 M air pistol, lalu Adlya Safitri pada cabor menembak individual menembak. “Ini sebagai reward atau penghargaan kepada atlet Lampung yang meraih medali supaya diangkat jadi PNS, kami dorong dari Kemenpora, mereka mesti diangkat menjadi PNS”. Terangnya. Jumat (20/5/2022). Lanjut Deni, reward diangkat sebagai PNS merupakan hal yang wajar karena mereka sudah mengharumkan tanah air. Selain itu sebagai motivasi kepada para atlet yang lain agar terus semangat dan maksimal dalam berlatih, serta bertanding pada kompetisi bergengsi yang ada. Ujarnya. “Sebenarnya pecah telur atlet Lampung bisa juara internasional, seharusnya KONI atau Dispora jangan hanya diam saja. Mesti ambil inisiatif dengan menyiapkan reward atau hadiah, karena mereka kan sudah mengharumkan tanah air kita, jadi wajarlah kalau mereka mendapatkan sanjungan dan dibanjiri penghargaan”. Pungkasnya.(*)  

Read more
20/05/ 2022
Sahdana Nilai Kinerja Inspektorat Kurang Baik

BANDARLAMPUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Sahdana, menilai kinerja Inspektorat kurang baik karena banyak kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan sehingga menjadi temuan BPK RI. Jumat (20/5/2022). Pertama penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai. Kedua pengelolaan pendapatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak sesuai ketentuan. Ketiga, belanja pemeliharaan kendaraan tahun 2021 pada Sekretariat Daerah (Sekda) sebesar Rp. 7,12 juta dan Sekretariat DPRD (Sekwan) sebesar Rp 57, 11 juta tidak sesuai ketentuan. Keempat, kegiatan konstruksi Gedung Perawatan Bedah Terpadu dan Pembangunan Gedung Perawatan Neurologi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp.2,92 miliar dan kurang volume sebesar sebesar Rp. 73,38 juta. Kelima, kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan lapis perkerasan jalan aspal dan beton, serta lapis pondasi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp. 2,96 miliar. Dan Keenam, piutang RSUDAM sebesar Rp 6,18 miliar belum dipulihkan. Sahdana menyebutkan, Inspektorat Lampung seharusnya proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan OPD, baik kegiatan yang sedang dan telah berjalan agar tidak ditemukan syarat penyimpangan atau dugaan korupsi,…

Read more
19/05/ 2022
Pemprov Gelar Rakor Penanggulangan PMK

Bandar Lampung – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pemprov Lampung, Kusnardi, memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Abung Balai Keratun, pada Kamis (19/05/2022). Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pemprov Lampung, Kusnardi, menjelaskan Saat ini situasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) secara nasional telah terkonfirmasi pada 70 Kabupaten di 14 Provinsi seluruh Indonesia. Penyebaran penyakit mulut dan muku (PMK) di Provinsi Lampung hingga saat ini telah ditemukan di 3 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat di Desa Mulya Jaya, Kec. Gunung Agung dengan jumlah kasus 22 ekor; Kabupaten Mesuji, terdapat di Desa Hadi Mulyo, Kec. Way Serdang dengan jumlah kasus 18 ekor; dan Kabupaten Tulang Bawang, di Desa Indah Jaya, Kec. Banjar Agung dengan jumlah kasus 5 ekor. “Di Provinsi Lampung ini sampai dengan hari Kamis 19 Mei 2022 dari 47 ekor sapi sudah terkonfirmasi, yang sembuh 22 ekor dan mati 1 ekor.” Ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). “Bapak ibu semua, dapat kita lihat penyakit ini bukan penyakit lethal, penyakit yang membawa kematian. Ini bisa disembuhkan, bukan juga penyakit yang bisa menular ke manusia.” Lanjutnya. Sementara dalam menangani Penyakit PMK peternak melakukan beberapa hal untuk penyembuhan ternak yang terinfeksi yaitu;…

Read more
18/05/ 2022
Budhi Condrowati Menghadiri BIAN 2022

BANDARLAMPUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, diwakilkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati, menghadiri Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Nasional (BIAN) tahun 2022. Rabu (18/5/2022). Dimana Menteri Kesehatan telah menetapkan penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022, Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Nomor HK.01.07/MENKES/1113/2022. Yang akan dilaksanakan secara bertahap diseluruh Provinsi di seluruh Indonesia. Adapun pelaksanaan BIAN dilaksanakan dalam dua tahap yaitu ; Tahap I dilaksanakan mulai Bulan Mei tahun 2022 diselutuh Provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kemudian Tahap II, dilaksanakan mulai Bulan Agustus tahun 2022 diseluruh Provinsi dipulau Jawa dan Bali. Provinsi Lampung masuk dalam Tahap I Pelaksanaan “BIAN” yaitu dimulai pada tanggal 18 Mei 2022, pada tanggal tersebut akan dilaksanakan Pencanangan BIAN tingkat Nasional dan akan dilakukan Video Conference dan dialog dengan Bapak Presiden RI dengan para Gubernur dilokasi Pencanangan di masing masing Provinsi. (*)

Read more
16/05/ 2022
Rahmat Mirzani Djausal Gelar Sosialisasi PIP dan WK

BANDARLAMPUNG– Dalam mencegah dan menangkal Paham-paham radikal berkembang di tengah masyarakat. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memiliki agenda rutin untuk melangsungkan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP& WK) di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil). Seperti yang dilakukan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia melangsungkan kegiatan sosialisasi PIP dan WK dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, seperti dari mahasiswa, pemuda serta turut hadir juga beberapa Ibu-ibu di Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Senin (16/05/2022). Mirza sapaan akrabnya mengatakan, bahwa perjuangan para pendahulu bangsa dalam memerdekakan Indonesia dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Perjuangan para pendahulu bangsa dalam memerdekakan negara ini bukan perkara mudah. Jadi harus kita petik hikmah dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, untuk menjaga keutuhan NKRI dan merawat Pancasila sebagai ideologi bangsa”. Ujarnya. Lanjut Mirza dalam arahannya, kehadiran para peserta yang hadir ini diharapkan dapat saling memberikan pemahaman dan pelajaran, sehingga dapat semakin memperkuat pondasi Pancasila di setiap lingkungan dan keluarga. “Kita harapkan peserta yang hadir kali ini dapat saling memberikan pemahaman, serta pelajaran tentang menjaga kesatuan dan persatuan. Langkah ini diyakini efektif dalam mengkokohkan pondasi Pancasila sampai ke masing-masing lingkungan dan keluarga kita”. Kata Mirza. Di…

Read more
13/05/ 2022
Gubernur Kukuhkan DPP IKAM Pagardewa

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung,  Arinal Djunaidi menghadiri Acara Halal Bihalal dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Masyarakat Pagardewa (DPP IKAM Pagardewa) Provinsi Lampung Periode 2022-2027 di halaman Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung, Sabtu (14/05/2022). Pada pelantikan tersebut, Gubernur mengukuhkan Ketua DPP IKAM Pagardewa Drs.H. Azwar Yacub, MBA dan Kepengurusan DPP IKAM Pagardewa periode 2022 – 2027, berdasarkan Surat Keputusan Formatur DPP IKAM Pagardewa Nomor : 01/IKAMPAGARDEWA-LAMPUNG/3/2022 Tentang Penyususunan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Pagardewa Periode 2022-2027. Gubernur Arinal Djunaidi mengawali sambutannya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan DPP IKAM Pagardewa periode 2022-2027. “Saya harap IKAM Pagardewa dapat menghasilkan Pemimpin-pemimpin, baik di bidang Seni-Budaya, Politik dan Pemerintahan dan mampu bersaing baik ditingkat lokal maupun ditingkat Nasional, ini semua untuk kemajuan Provinsi Lampung dan Indonesia,” ucap Gubernur. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga berpesan agar IKAM Pagardewa turut membantu dalam pelestarian adat dan budaya Lampung, terutama melestarikan tulisan Lampung. “Lampung sebagai salah satu suku yang memiliki peninggalan budaya berupa tulisan dan bahasa Lampung, semoga IKAM Pagardewa bisa turut menjaga pelestarian tulisan Lampung, karena tidak semua suku di Indonesia memiliki tulisan,” ucapnya. Gubernur juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang melakukan normalisasi sungai Tulang Bawang, dan akan melepas 1 juta benih ikan. Gubernur juga berencana memberikan bantuan Ambulan kepada IKAM Pagardewa. “Besok…

Read more
12/05/ 2022
Gubernur Arinal : Penghargaan WTP Bentuk Tanggungjawab dan Hasil Kerja Keras Seluruh Pihak

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kali secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Lampung Novian Herodwijanto kepada Gubernur Lampung pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (12/05/2022). Rapat Paripurna Istimewa tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung. Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan tugas melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan daerah, serta rekomendasi-rekomendasi yang sangat berharga dan sebagai solusi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya penata-usahaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik lagi. Gubernur Arinal menjelaskan, Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif. “Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang…

Read more
12/05/ 2022
DPRD Gelar Paripurna Istimewa Penyerahan WTP

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kali secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Lampung Novian Herodwijanto kepada Gubernur Lampung pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung. Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung. Kamis (12/05/2022). Rapat Paripurna Istimewa tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung. Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan tugas melakukan pemeriksaan terhadap tanggungjawab dan pengelolaan keuangan daerah, serta rekomendasi-rekomendasi yang sangat berharga dan sebagai solusi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya penata-usahaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik lagi. Gubernur Arinal menjelaskan, Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif. “Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang diberikan…

Read more
12/05/ 2022
Gubernur Arinal Direncakan Lakukan Penerapan Layanan Pupuk

Bandar Lampung — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) tahun 2022, Rabu (11/05/2022). Dalam rapat diungkap mengenai rencana kunjungan kerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Kabupaten Pringsewu yang akan dilaksanakan  pada Kamis, (12/05/2022) sekaligus melaksanakan penerapan layanan pupuk bersubsidi dan distribusi Pupuk Terintegrasi secara serentak sebagai salah satu fitur dari Program Kartu Petani Berjaya yang diinisiasi Gubernur Lampung. Kegiatan direncanakan akan dipusatkan di Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas dan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. “Agenda utamanya adalah melaksanakan pemesanan pupuk bersubsibdi melalui Kartu Petani Berjaya secara online serentak dengan target 100 pemesanan.” Ungkap Maryanto, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu saat  menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari. “100 pemesanan akan terdiri dari 20 pemesanan dilakukan online ditempat acara berlangsung dan sisa 80 melakukan pemesanan dengan jarak jauh. Di acara ini peserta akan difasilitasi Agen BNI46 untuk dibantu sampai dengan pembayaran. ” Lanjutnya. Pemesanan yang dilakukan di KPB (kartu petani berjaya) juga akan ditampilkan di Saung Tani dalam acara ini. Dalam Acara Pelaksanaan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) di Kabupaten Pringsewu tahun 2022 juga akan dilakukan penyerahan bantuan simbolis dari sektor yang hadir. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Read more
11/05/ 2022
Pemprov Ikuti Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Laporan Penerapan SPM 2021

Bandar Lampung– Asisten Administrasi Umum, Minhairin, Mengikuti Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021, yang dipimpin Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, Melalui Virtual Meeting, di Ruang Video Conference Lt.I Diskominfotik Lampung, Rabu (11/05/2022). Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mengatakan, pembahasan ini juga merupakan perintah dari undang-undang nomor 5 tahun 2014, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditambah lagi ada undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang mewajibkan kepada kita semua pemerintah daerah untuk menjalankan urusan wajib pelayanan di bidang yaitu kebebasan sosial pekerjaan yang diperintahkan untuk menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ada tiga fokus yang terkait evaluasi pelaporan SPM melalui aplikasi, ketepatan penyampaian laporan SPM tahun 2000 dari 6 daerah provinsi dan kabupaten kota. “Analisa keuangan laporan di Indonesia masih belum optimal sesuai idealisme yang diharapkan oleh undang-undang,” tuturnya. Pemerintah Daerah punya kewenangan untuk otonomi seluas-luasnya, untuk pelaksanaan program kegiatan dan anggaran daerah, pemerintah pusat melakukan pembinaan, kebijakan-kebijakan membuat peraturan peraturan, perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan arah dan kebijakan nasional baik dari nasional yang tertuang dalam RPJM. Sementara Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr M Zamzani B Thenrang, ST MSi, dalam laporannya…

Read more