Diary

Memuat

Kategori Lampung

23/05/ 2022
Pemprov Lampung Hantarkan Pj. Bupati Pringsewu, Mesuji dan Tubaba

Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menghantarkan 3 Pj. Bupati yang dilantik pada Minggu 22/05/2022 oleh Gubernur, ke masing – masing Pemkab, Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat, Senin (23/05/2022). Mewakili Gubernur Lampung, Pj. Bupati Tulang Bawang Barat dihantarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Pj. Bupati Pringsewu dihantarkan oleh Inspektur Provinsi Lampung, dan Pj. Bupati Mesuji dihantarkan oleh Asisten Pemerintahan & Kesra Setdaprov Lampung. Ketiga Pj. Bupati tersebut kembali diingatkan terkait Tugas Penjabat Kepala Daerah sesuai pasal 65 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, Wewenang Penjabat Kepala Daerah berdasarkan pasal 65 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Larangan Penjabat Kepala Daerah berdasarkan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Terkait penyerapan anggaran, ketiga Pj. Bupati tersebut juga diminta oleh Gubernur untuk melakukan percepatan karena penyerapan anggaran pemerintah termasuk yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan perekonomian daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read more
23/05/ 2022
Wagub Chusnunia Hadiri Paripurna DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim, Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembahasan Tingkat II, Dalam Rangka Laporan Panitia Khusus Pembahasan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, bertempat di Ruang Sidang DPRD. Senin (23/05/2022). Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay dan dihadiri juga FORKOPIMDA, Inspektur, Staf Ahli, Asisten, Kaban, Kadis, Karo,dan Kasatker. Sekretaris Panitia Khusus, Ikhwan Fadil Ibrahim membacakan laporan panitia khusus (pansus) DPRD provinsi lampung tentang pembahasan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 kepada pimpinan DPRD dan ketua fraksi-fraksi. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi lampung 2021, merupakan tindak lanjut Implementasi fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; Pengawasan pelaksanaan APBD; Pengawasan kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah manivestasi berjalannya mekanisme check and balances sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memperhatikan makna pengawasan tersebut, DPRD sebagai counterpart Pemerintah Daerah, merupakan supporting sistem terhadap upaya penguatan kredibilitas, integritas, assesibilitas serta responsibilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada bagian ini ditegaskan bahwa sasaran evaluasi dan rekomendasi Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung adalah terhadap Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan…

Read more
23/05/ 2022
Wagub Chusnunia Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembahasan Tingkat II, Dalam Rangka Laporan Panitia Khusus Pembahasan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, bertempat di Ruang Sidang DPRD, Senin(23/05/2022). Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay dan dihadiri juga FORKOPIMDA, Inspektur, Staf Ahli, Asisten, Kaban, Kadis, Karo,dan Kasatker. Sekretaris Panitia Khusus, Ikhwan Fadil Ibrahim membacakan laporan panitia khusus (pansus) DPRD provinsi lampung tentang pembahasan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 kepada pimpinan DPRD dan ketua fraksi-fraksi. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi lampung 2021, merupakan tindak lanjut Implementasi fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; Pengawasan pelaksanaan APBD; Pengawasan kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah manivestasi berjalannya mekanisme check and balances sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memperhatikan makna pengawasan tersebut, DPRD sebagai counterpart Pemerintah Daerah, merupakan supporting sistem terhadap upaya penguatan kredibilitas, integritas, assesibilitas serta responsibilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada bagian ini ditegaskan bahwa sasaran evaluasi dan rekomendasi Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung adalah terhadap Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan…

Read more
22/05/ 2022
Gubernur Lampung Lantik Tiga Pejabat Bupati

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Melantik mengambil Sumpah Jabatan tiga Penjabat (Pj) Bupati untuk Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat (Tubaba), di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Minggu (22/5/2022). Pada kegiatan tersebut Gubernur melantik Sulpakar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai Pj Bupati Mesuji, kemudian Adi Erlansyah Kepala Bapenda Provinsi Lampung sebagai Pj Bupati Pringsewu, dan Zaidirina Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung sebagai Pj bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba). Menurut Gubernur, kegiatan hari ini merupakan pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pringsewu, yang habis masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022. Sementara, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada Tahun 2022, 2023 dan 2024, akan dilaksanakan bersamaan dengan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Selain melantik dan mengambil sumpah jabatan, pada kegiatan tersebut juga dilakukan serah terima jabatan dari Bupati yang telah habis masa jabatannya kepada Pj Bupati. “Atas pengabdian yang telah Saudara-saudara berikan selama ini di masing-masing daerah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan daerah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pringsewu yang telah dicapai hingga saat ini, merupakan hasil kerja…

Read more
22/05/ 2022
Sosok Adi Erlansyah Pj. Bupati Pringsewu dan Riwayat Jabatan serta Pengalamannya

BANDARLAMPUNG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Adi Erlansyah resmi menjabat sebagai Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Pringsewu pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022. Adi Erlansyah dilantik Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Pj Bupati lainnya yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sulpakar menjabat sebagai Pj. Bupati Mesuji dan Kepala Dinas Pemerintah Desa dan Transmigrasi (PDT) Provinsi Lampung, Zaidirina menjabat sebagai Pj. Bupati Tubaba. Sebelumnya Adi pernah menjabat sebagai Pjs. Bupati Lampung Tengah (Lamteng) mengantikan Loekman Djoyosoemarto yang saat itu akhir masa jabatan (AMJ) habis pada tanggal 8 Februari 2021 tahun lalu. Adi Erlansyah lahir di Tanjung Karang pada tanggal 14 Februari 1964 dan dikaruniai dua putra bernama dr. Rezandi Aziztama anak pertama dan dr. Rivandi Arief Harista anak kedua dari hasil pernikahan seorang istri bernama Rusdiana Dewi Yusuf, SE Lulusan pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Lampung ini, diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 1 Maret 1989 Golongan III/a dan resmi diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 Oktober 1990. Riwayat jabatan dan pengalaman Adi Erlansyah pernah menjabat sebagai Kasubbag Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandar Lampung pada tahun 1991, Kasi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kodya DATI II Kota Bandar Lampung tahun 1993, Kasi Perencanaan dan…

Read more
21/05/ 2022
Ketua TP. PKK Lampung Hadiri Tabligh Akbar Milad Wanita Islam Indonesia Ke-60

Bandar Lampung —- Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka Milad Wanita Islam Indonesia Ke-60, di Masjid Al-Muhajirin Bandar Lampung, Sabtu (21/5). Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung mengatakan, upaya untuk mewujudkan perempuan yang berkualitas, agamis dan berkarakter menjadi sangat penting, termasuk perempuan sebagai ibu rumah tangga. Karena menurutnya, kunci untuk mewujudkan generasi unggul di masa yang akan datang yang dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Riana Sari Arinal juga mengapresiasi beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Wanita Islam yang juga sangat sejalan dengan 10 Program Pokok PKK, antara lain Memperluas dan meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berbasis Islam. “Kedepan saya harapkan PAUD di Provinsi Lampung seluruhnya dapat menjadi PAUD Holistik Integratif, bukan hanya mendidik tetapi juga terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, gizi serta perlindungan anak,” kata Riana Sari. Selanjutnya, Program Kerja Wanita Islam yang sejalan dengan 10 Program Pokok PKK yaitu Menjadi pilar yang mempererat kerukunan umat serta persatuan dan kesatuan bangsa, Menumbuhkan rasa peduli dan empati terhadap lingkungan sekitar, dan Memperkuat ekonomi muslimah untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Riana Sari juga mengapresiasi salah satu program Wanita Islam yaitu Bunda Waqaf yang saat ini telah berjalan. “Mari kita terus berjuang bersama serta bekerja nyata untuk kesejahteraan umat.…

Read more
20/05/ 2022
TP PKK dan DPW Lampung Kembali Salurkan Sembako Program Siger

BANDARLAMPUNG – Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung memberikan bantuan melalui Program Siger kepada masyarakat disejumlah lokasi di Lampung, Jumat (20/05/2022). Pada kegiatan Siger (Saatnya Ikut Bergerak Untuk Rakyat yang Membutuhkan) kali ini Riana Sari Arinal bersama pengurus TP PKK Provinsi Lampung, DWP Provinsi Lampung, dan DWP Badan Kesbangpol, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, DWP Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung membagikan bantuan berupa Beras dan berbagai bahan pokok makanan seperti minyak goreng, terigu, sayur-mayur dan lain sebagainya Pada kegiatan tersebut 50 paket sembako diberikan oleh DWP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung kepada masyarakat Bandar Lampung di Kecamatan Kupang Teba. Kemudian 50 Paket Sembako dari DWP Kesbangpol Provinsi Lampung diberikan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung dan 50 paket diberikan kepada masyarakat Way Halim oleh PKK Provinsi Lampung. Selanjutnya 50 paket dari DWP Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung disalurkan kepada masyarakat Desa Hajimena dan 50 paket disalurkan kepada masyarakat Teluk Betung oleh PKK Provinsi Lampung, dan 100 paket untuk dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk masyarakat Metro. Menurut Riana…

Read more
20/05/ 2022
Mingrum Gumay: Senam Sicita Adalah Senam Ditujukan Membangun Jiwa yang Sehat

LAMPUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri kegiatan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) tahun 2022, yang dilakukan serentak oleh PDI Perjuangan melalui DPP PDI Perjuangan se-Indonesia secara daring via zoom meeting. Jum’at (20/5/2022). Senam Sicita DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung digelar di pelataran Pusat Kesehatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung dengan mengusung tema “Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya”. Diketahui, Senam Sicita juga digelar secara serentak se-Indonesia dengan misi pemecahan rekor muri peserta senam terbanyak. Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, Senam Sicita adalah senam yang ditujukan untuk membangun jiwa yang sehat dan memiliki semangat yang menggelora untuk tanah air. “Selain untuk menjaga kesehatan, sesuai dengan pesan dari bung karno, bahwa kita harus memiliki jiwa yang sehat dan semangat yang menggelora untuk Indonesia, senam ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Tuturnya.(*).

Read more
20/05/ 2022
Joko Santoso : RSUDAM dan DLH Belum Kembalikan Anggaran Temuan BPK RI

BANDARLAMPUNG – Dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum mengembalikan anggaran yang menjadi temuan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dua OPD tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeluk (RSUDAM) sebesar Rp. 2,92 miliar ditambah sebesar Rp.73,38 juta, lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung. “RSUDAM ini akan membayarkan semua tetapi minta waktu sebelum 60 hari itu sudah diselesaikan (Pembayaran terhitung sejak laporan diserahkan tanggal 12 Mei 2022), Sama untuk DLH Provinsi Lampung juga diberikan waktu sebelum 60 hari untuk bayar itu ke kas daerah”. Terangnya. Jumat (20/5/2022). Lanjut Ketua Pansus LHP DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso, yang belum mengembalikan anggaran tersebut sebelumnya sudah membuat surat pernyataan, bahwasanya akan mengembalikan anggaran tersebut Mereka dikasih wakt, dan mereka harus membuat surat pernyataan yang isinya akan dibayarkan sebelum 60 hari. Ungkapnya. Sedangkan, untuk keempat OPD lainnya yang juga masuk dalam temuan BPK RI terkait kelebihan bayar pada kegiatan atau program di tahun 2021, sudah menyetorkan atau mengembalikan anggaran itu ke kas daerah. Pungkasnya.(*).

Read more
20/05/ 2022
Joko Santoso: Aset Way Dadi 120 M Salah 1 Alasan Tidak Tercapainya Pendapatan

BANDALAMPUNG – Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menyebutkan tidak dilepasnya aset Way Dadi senilai Rp.120 miliar menjadi salah satu alasan tidak tercapainya pendapatan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah. Jumat (20/5/2022). Ketua Pansus LHP DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, “Kenapa pendapatan dari barang milik negara yang dipisahkan itu tidak tercapai dan hanya sekian yang tercapainya, berdasarkan perhitungan atau appraisal (Proses penaksiran harga rumah sebelum dibeli, dijual, atau dilelangkan) aset di Way Dadi jika dilepas akan menghasilkan pendapatan sekitar Rp.300 miliar bukan Rp 120 miliar,” terangnya. “Rp.120 miliar itu aset seluruhnya yang tidak tercapai, Tapi justru itungan kita appraisal itu (Aset Way Dadi) mencapai Rp.300 miliar lebih yang potensi ada”. Ujar Joko Santoso. Sebelumnya LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan enam permasalahan atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2021. Salah satunya terkait penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.(*).

Read more