Semua pos dari Diary Media

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bergerak cepat pasca ditetapkannya Kota Bandar Lampung sebagai zona merah Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan berkoordinasi bersama Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung melalui Video Conference di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2020). “Video conference ini untuk kita berdiskusi, konsultasi dan koordinasi. Kita harus kompak, harus bekerja, bekerja yang maksimal tanpa kenal waktu, kita harus bekerjakeras selamatkan rakyat,” ujar Gubernur Arinal. Arinal mengatakan penanganan Covid-19 di daerah agar lebih terintegrasi, maka perlu peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, baik TNI/Polri di Kabupaten/Kota masing-masing. “Saya sangat berharap jangan bertambah lagi zona merah. Bila perlu yang sudah merah kita hijaukan kembali,” ujar Gubernur. Untuk mendeteksi dan merespon meluasnya pandemi di daerah, lanjut Gubernur, diperlukan kerja secara terstruktur dan sistematis. “Kita harapkan para Bupati/Walikota bekerjasama dengan Kodim dan Polres serta lembaga yang tergabung didalam gugus tugas,” katanya. Arinal menyebutkan perlu adanya komunikasi dan pelaporan yang dilakukan secara cepat dan tepat. “Saya mengharapkan kita memberikan solusi karena Bandar Lampung sudah ditetapkan sebagai zona merah tetapi itu bukan karena kerja kita tidak baik. Jangan ada yang mengklaim bahwa zona merah karena kita belum apa-apa, kita harus mensikapi dan kita harus terus berjuang keras,” katanya. Gubernur mengimbau para Bupati/Walikota memberi solusi agar masyarakat di Kabupaten tidak melakukan…

BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ yang dilakukan melalui video conference, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/4/2020). LKPJ Kepala Daerah ini berdasarkan surat Nomor : 045/1065/01/2020 tanggal 18 Maret 2020 Hal Penyampaian LKPJ KDH Provinsi Lampung Tahun 2019, yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Lampung. Pada kesempatan itu, Wagub Nunik mengatakan LKPJ ini merupakan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang substansinya disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 perihal Format LKPJ. “Penyampaian LKPJ Kepala ini sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Kepala Daerah dalam memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun   2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 PP Nomor 13 Tahun 2019,” kata Wagub. Wagub menyebutkan LKPJ tersebut antara lain memuat Pendahuluan, Dasar hukum, visi dan misi, Kepala Daerah, dan data umum Daerah. Kemudian, Penjabaran APBD yang menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target. “Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang antara lain memuat capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan, Kebijakan…

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melakukan Virtual Meeting perihal Sosialisasi Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Rabu (29/04) Virtual Meeting tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra, Perwakilan dari Tim Kartu Petani Berjaya, Bappeda, DKP Provinsi, dan diikuti oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu program Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakilnya Chusnunia dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan Kartu Petani Berjaya diyakini dapat meningkatkan pendapatan petani, memberi jaminan proses produksi, pembinaan, penanganan panen dan pasca panen serta teknologi terkait informasi pasar dan lain sebagainya. Adapun untuk mensukseskan program tersebut Gubernur telah melakukan kerjasama dengan menandatangani Mou di 2 perusahaan Pupuk dan 4 Perbankan, Sedangkan Keanggotaan yang terdaftar pada Program Kartu Petani Berjaya saat ini telah berjumlah lebih dari 875 Ribu petani Menurut Taufik Hidayat, Program Kartu Petani Berjaya akan dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota secara bertahap, untuk itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung mengharapkan dukungan untuk membangun komitmen dari seluruh kepala desa atau pekon, Forkopimda terkait, kelompok-kelompok di tingkat desa untuk mensosialisasikan dan mendukung registrasi anggota Kartu Petani…