Arsip 2023

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Pelepasan Wakil Gubernur Lampung periode 2019 -2024 Chusnunia Chalim di Ruang Abung Balai Keratun, Jum’at (03/11/2023). “Saya hadir untuk mengucapkan salam perpisahan kepada sosok yang telah bekerja keras, penuh dedikasi, dan memiliki kontribusi besar bagi kemajuan Provinsi Lampung, yang tidak lain adalah Wakil Gubernur Lampung yang terhormat,” ungkap Gubernur Lampung. Gubernur Arinal Djunaidi juga mengatakan bahwa berkumpulnya hari ini untuk merayakan perjalanan yang luar biasa dari seorang pemimpin muda yang penuh inovasi dan telah bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat Lampung. “Dalam suasana kebersamaan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kerja keras, semangat, dan dedikasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Ibu Chusnunia Chalim selama bertugas sebagai Wakil Gubernur,” ucapnya. Perjuangan dan kerja keras Wakil Gubernur Lampung telah menjadi tonggak bersejarah bagi kemajuan Lampung. Setiap upaya, setiap keputusan, dan setiap langkah yang telah diambil selama masa jabatan telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kemajuan pendidikan, peningkatan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung sangat menghormati integritas, komitmen, dan semangat juang Chusnunia Chalim dalam memajukan Provinsi Lampung. Kerja kerasnya telah menjadi pendorong bagi seluruh ASN untuk terus bekerja dengan sepenuh hati demi kepentingan Lampung. “Saya yakin bahwa kerja keras Ibu akan terus lekat dalam setiap langkah…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi membuka Acara Bimbingan Teknis Aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) bagi Mahasiswa Duta e-KPB Penerima Program Beasiswa e-KPB di Hotel Swiss Bell, Kamis (2/11/2023). Mahasiswa pertanian memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan tentang e-KPB kepada masyarakat petani yang memiliki keterbatasan dalam memahami informasi dan teknologi. Sehingga diharapkan melalui Bimbingan Teknis ini para mahasiswa penerima beasiswa e-KPB dapat menjadi duta e-KPB mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat mentransfer pengetahuan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para petani. Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa Menteri Pertanian RI telah menegaskan Provinsi Lampung sebagai Lokomotif pembangunan Pertanian Indonesia, yang antara lain memiliki fungsi sebagai penyedia pangan nasional, penyedia bahan baku industri, dan penyeimbang pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini didasari bahwa Lampung memiliki banyak potensi komoditi unggulan dalam bidang pertanian, antara lain: padi, kopi, kakao, lada, kelapa sawit, tebu, kelapa dan lain-lain. Komoditi-komoditi tersebut telah memenuhi kebutuhan pasar lokal, menyumbang kebutuhan nasional, dan ekspor ke berbagai negara. “Saya telah menetapkan beberapa Program utama pembangunan sub sektor pertanian dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya Program Kartu Petani Berjaya,” ucapnya. Aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) ini merupakan solusi baru…

Bandar Lampung – Asisten Administrasi Umum, Senen Mustakim mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 secara virtual bertempat di Ruang Video Conference lt. I Gedung Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (02/11/2023). Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Permendagri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. “Pertemuan pada hari ini adalah untuk mensosialisasikan khususnya mengenai materi dan muatan didalam Permendagri No 15 Tahun 2023 yang nanti akan kita fokuskan terkait tentang pelaksanaan yang berkaitan dengan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ucapnya. Melalui pertemuan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan alokasi anggaran APBD TA 2024. “Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan dalam rangka pengalokasian anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga kedepan benar-benar tersedia alokasi anggarannya dalam rangka mendukung program jaminan kesehatan Nasional,” lanjutnya. Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. “Prinsip-prinsip dan pokok-pokok dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, seluruh pemerintah daerah dalam penyusunannya agar disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi dan juga kapasitas fiskal daerah,” paparnya. “APBD harus tepat waktu, ditetapkan sesuai dengan jadwal…

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka Forum Group Discussion (FGD) keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bertempat di Ruang Abung Balai Keratun komplek kantor Gubernur Lampung, Kamis (2/11/2023). Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan tentang ketersediaan pangan harus sampai pada tingkat perseorangan. “kita harus lebih peduli terhadap apa yang akan dikonsumsi masyarakat, mulai dari kualitas dan kuantitasnya. Kemudian melakukan pengecekan secara terjadwal,” ucapnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menyebutkan bahwa setiap Orang/Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan “WAJIB” Memenuhi Persyaratan Sanitasi dan Menjamin Keamanan Pangan dan/atau Keselamatan Manusia. “Keamanan pangan merupakan persyaratan mutlak, yaitu pangan yang dikonsumsi masyarakat harus aman,” lanjut Fahrizal Darminto. Penyelenggaraan Keamanan Pangan di Provinsi Lampung harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergi oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai pangan. Pemerintah, produsen dan konsumen masing- masing memiliki peranan. Kemudian Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Halimahtussyakdiah menyampaikan bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak penghidupan yang layak sebagai manusia, salah satunya mengkonsumsi pangan yang aman. Hal ini menjadi dasar dilaksanakannya FGD dengan tema “Amankah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Beredar di Lampung?” Lebih lanjut, Peran…

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili Sekdaprov Fahrizal Darminto menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (1/11/2023). Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II ini membahas terkait Penetapan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. Adapun kelima Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang telah disetujui menjadi Peraturan Daerah adalah tentang: 1. Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik; 2. Pelayanan Informasi Publik; 3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan; 4. Program Pembentukan Peraturan Daerah; 5. Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Lampung. Sedangkan satu Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yaitu tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung. Gubernur Lampung diwakili oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung atas telah disetujuinya beberapa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Gubernur menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana Peraturan Daerah terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, diantaranya: a. menyusun dan mempersiapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah terkait; b. melakukan penguatan sumberdaya aparatur pelaksana Peraturan Daerah; c. sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah…