Pemprov Lampung Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan sadar hukum tahun 2024, di Hotel Swissbel, Selasa (25/06/2024).

Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menjadi bukti pengakuan atas upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam membina, mengembangkan, dan mengukuhkan desa-desa/Kelurahan-kelurahan binaan di wilayah Provinsi Lampung sebagai Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.
Penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi bagi Provinsi Lampung, tetapi juga merupakan dorongan besar untuk terus meningkatkan dedikasi dalam memajukan kesadaran hukum di masyarakat.

Pj. Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov mengapresiasi dan menyambut baik diresmikannya 92 (Sembilan puluh dua) Desa Sadar Hukum di Provinsi Lampung, yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memajukan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Desa Sadar Hukum, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, menetapkan empat dimensi sebagai indikator penilaian, dimensi Akses Informasi, dimensi Akses Implementasi Hukum, dimensi Akses Keadilan, dimensi Sukses Demokrasi dan Regulasi.

Dengan adanya penilaian berdasarkan dimensi-dimensi ini, Desa Sadar Hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan hukum dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak hanya mendukung penguatan sistem hukum di tingkat lokal, tetapi juga
berkontribusi pada upaya membangun negara yang berkeadilan dan berperadaban.

Kepatuhan terhadap hukum adalah pondasi utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama akan sulit tercapai.
“Dengan menyebarkan pengetahuan hukum, kita dapat memastikan bahwa semakin banyak orang yang mampu memahami hak-hak mereka, kewajiban mereka, serta proses-proses hukum yang berlaku di negara kita,” ucapnya.

“Desa Sadar Hukum di Lampung adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hukum, yang mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta turut berkontribusi dalam membangun negara yang berkeadilan,” lanjutnya. (*)