Bandar Lampung – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal membuka acara Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung dalam rangka memperingati HUT ke-59 Provinsi Lampung, di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Selasa (11/04/2023). Dalam kesempatan tersebut Riana Sari Arinal mengucapkan selamat atas terlaksananya acara Bakti Sosial Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting. Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti bahwa menurunkan stunting adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya sektor kesehatan, namun juga perlu keterlibatan lintas sektor dan masyarakat secara konvergen. TP PKK Provinsi Lampung bersama OPD terkait telah menyusun program Desa Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting di 15 Kabupaten/Kota yang diberi nama Desa SIGER. Ketua TP PKK Riana Sari Arinal menyebutkan bahwa pada tahun 2023, desa Harapan Jaya merupakan desa SIGER Kabupaten Pesawaran yang diharapkan akan menjadi contoh ideal kelembagaan atau kegiatan yang seyogyanya ada di dalam suatu desa sebagai satuan unit pemerintah terkecil. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas Rencana Pembangunan Daerah dan serius mengupayakan penurunan stunting ditahun 2024 sebesar 14%, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Prevalensi Stunting Provinsi Lampung mencapai 15,2%. Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan…

Bandar Lampung – Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penyedia per 10 April 2023 sebesar 98,8% dan masuk kedalam lima Pemerintah Provinsi Tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi pada Rakor Pusat dan Daerah Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Selasa (11/4/23). Rakor ini juga diikuti Pemerintah Provinsi Lampung secara daring. Di kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan target capaian P3DN tahun 2023, diantaranya 95% target serapan APBN/APBD dan target minimal Rp 1002 Triliun untuk produk dalam negeri dengan turut memasukkan belanja BUMN/BUMD. Selanjutnya, lima juta produk tayang di e-katalog dengan transaksi minimal 500 Triliun, meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN dan meningkatkan jumlah onboarding UMKM/IKM ke ekosistem digital. Guna mencapai target e-Purchasing P3DN tahun 2023, Sekjen Kemendagri menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut diantaranya dengan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam rangka perubahan mekanisme pengadaan barang/jasa, melakukan pendampingan kepada IKM dan UMKM untuk masuk kedalam e-Katalog, melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan P3DN, serta mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan belanja PDN melalui e-Purchasing di e-Katalog. “Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Walikota, perintahkan OPD harus belanja disitu. Jangan lagi belanja diluar itu,” kata Sekjen Kemendagri. Beberapa…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara resmi membuka kegiatan Kuliah Umum dan Seminar Nasional dengan tema “Pencegahan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Menjelang Hari Raya”, di Gedung Pusiban, Selasa (11/04/2023). Gubernur Arinal menyatakan dirinya menyambut baik dan menyampaikan terimakasih Kepada Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung atas terselenggaranya kegiatan Kuliah Umum dan Seminar Nasional dengan tema “Pencegahan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Menjelang Hari Raya”. “Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi, memberikan kejelasan peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta aparatur terkait pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi,” ucap Gubernur. “Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal. Tanpa disadari, Gratifikasi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/Aparatur atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasan ini lama kelamaan akan menjadi bibit korupsi yang nyata,” tegas Gubernur. Gubernur juga mengimbau, dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan Gratifikasi yang secara umum berisikan tentang prinsip – prinsip pengendalian gratifikasi, uraian gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan dan terkait kedinasan, maka setiap Pejabat Pemerintah harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas dengan menjadikan…