Bandar Lampung – Pengukuhan Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol di Bandar Lampung membawa satu pesan tegas dan mendasar: pembangunan infrastruktur tidak boleh terjebak pada kemegahan fisik atau pencapaian angka semata. Forum yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini berkomitmen menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan dapat dijalankan, untuk kemudian diserahkan langsung kepada pemerintah pusat.
Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol, Dr. (C) M. Alkautsar, M.M., menyampaikan bahwa selama ini keberhasilan pembangunan jalan tol kerap diukur dari seberapa panjang ruas yang selesai dibangun dan seberapa besar nilai investasi yang terserap. Ukuran tersebut belum memastikan bahwa manfaatnya benar-benar merata dirasakan masyarakat.
“Tujuan kami satu: memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan dalam proyek jalan tol bertransformasi menjadi nilai publik yang menyejahterakan masyarakat luas. Bukan sekadar memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain, atau membebani pengguna dengan biaya yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima,” ujar Alkautsar, di Ballroom Hotel Grand Mercure, Sabtu (03/10/2026).
Secara tidak langsung, ia menegaskan bahwa jalan tol dibangun dengan uang publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik pula. Keselamatan, keterjangkauan tarif, dampak ekonomi bagi daerah yang dilintasi, serta kepastian hukum bagi para pengelola adalah bagian tak terpisahkan dari pertanggungjawaban tersebut.
Pertemuan berskala nasional ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci lintas sektor:
– Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU. — Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia
– Mukhlis Basri & Aprozi Alam — Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI
– Ni Komang Rasminiati — Kepala Badan Pengatur Jalan Tol / BPJT
– Prof. R. Rudy Hermawan Karsaman — Akademisi Institut Teknologi Bandung
– Nur Rakhman Yusuf — Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung
– Iwan Hermawan — Direktur Operasi III PT Hutama Karya
Bersama-sama, para pemangku kepentingan ini akan merumuskan panduan baru tata kelola jalan tol nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Hasil kerja forum ini diharapkan menjadi titik balik arah pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, dari sekadar mengejar jumlah ruas menjadi menjamin kualitas manfaat bagi seluruh masyarakat. (*)
