Indikasi Keberpihakan Oknum Polres ke PT HIM, Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa Minta Perlindungan ke Polda Lampung

Tim kuasa hukum Masyarakat Adat 5 keturunan Bandardewa dari kantor hukum Justice Warrior kota Metro
Tim kuasa hukum Masyarakat Adat 5 keturunan Bandardewa dari kantor hukum Justice Warrior kota Metro

DIARY.CO.ID – Menilai adanya indikasi keberpihakan oknum aparat kepolisian setempat terhadap aktivitas PT Huma Indah Mekar (HIM) di lahan Masyarakat Adat 5 (lima) keturunan Bandardewa (Pal 133 s.d Pal 139) seluas 1.470 hektar, khususnya Pal 137,750 s.d Pal 139 seluas 15 hektar di luar HGU No 16 (Pal 125 s.d Pal 137,750) atas nama PT HIM, Tiyuh (desa) Bandardewa kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Advokat Masyarakat 5 Keturunan mengirimkan surat permohonan Pengamanan dan Perlindungan ke Polda Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Joni Widodo SH MH dari kantor hukum Justice Warrior kota Metro, Senin (10/1/22).

Menurut Joni Widodo, Berdasarkan hasil sidang Majelis Hakim PTUN Bandarlampung tanggal 15 November 2021 dan hasil hearing (dengar pendapat) antara Komisi I DPRD Tulangbawang Barat tanggal 22 Desember 2021 dengan pihak PT Huma lIndah Mekar (HIM), yang dihadiri juga unsur Polres Tulangbawang Barat, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tulangbawang Barat, dan pihak-pihak terkait lainnya, terungkap bahwa lahan milik Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa yang berada Pal 137,750 s.d Pal 139 tidak masuk dalam HGU PT HIM, namun fakta di lapangan lahan dimaksud juga ditanami karet oleh PT HIM.

Guna memberi informasi yang benar kepada Kapolda Lampung, sambung Joni, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Bahwa sengketa tanah ulayat 5 Keturunan Bandardewa yang beralaskan Hak Soerat Keterangan Hak Kekoesaan Tanah Hoekoem Adat Kampoeng Bandardewa Nomor: 79 Kampoeng/ 1922 terdaftar di Kantor Pesirah Marga Tegamoan pada tanggal 27 April 1936 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 13 Maret 2006 Nomor: 388 SKPT 2006 tidak pernah tuntas dan berpotensi konflik antara Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa dengan pihak PT HIM di Kabupaten Tulangbawang Barat.

Baca Juga :  Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Lakukan Pertemuan Dengan Warga Blambangan Pagar

Kedua, Bahwa penguasaan lahan seluas 1.470 ha yang terletak antara Pal 133 S.d Pal 139 tersebut dilakukan secara sewenang-wenang sejak tahun 1982 tanpa melakukan pembebasan lahan melalui pembayaran ganti rugi.

Berikutnya, Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 16 tahun 1989 tertanggal 30 November 1989 disertai Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 yang sejak awal sudah batal demi hukum, telah diperpanjang kembali jangka waktunya selama 25 (dua puluh lima) tahun, sejak masa berlakunya hak yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2044 yang perpanjangannya berdasarkan

Keputusan Kepala BPN Nomor: 35/ HGU/BPN RI/ 2013 tanggal 14 Mei 2013.

Kemudian, Bahwa dalam kaitan angka (3) di atas, diduga ada Mafia Tanah dalam proses perpanjangan jangka waktu hak dimaksud, dan saat ini hal tersebut sedang diselidiki oleh Reskrim Umum Polda Lampung.

Setelah itu, Bahwa tanah ulayat Masyarakat 5 Keturunan dalam HGU Nomor 16 Tahun 1989 yang tercatat di Sertipikat HGU Nomor 16 hanya seluas 206,35 Ha, namun fakta di lapangan lahan yang di kuasai dan ditanami karet oleh PT HIM di Pal 133 sampai 137,750 mencapai 1.307 Ha lebih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*