Bawaslu Kabupaten/Kota Terancam Tak Bisa Awasi Pilkada 2020

Arif setiawan
Arif Setiawan. Dok

DIARY.CO.ID – KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota terancam tak bisa mengawasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tersebut, tak terkecuali Bawaslu Kabupaten Lampung Timur

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilihan (Pilkada) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panwas kabupaten/kota.

“Keresahan ini pasti menjadi keresahan seluruh Bawaslu kabupaten/kota yang akan menghadapi penyelenggaraan Pilkada 2020. Saat ini, pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota sudah berubah menjadi Bawaslu kabupaten/kota, bukan lagi Panwas kabupaten/kota,” kata Arip Setiawan Mantan Pengawas Kecamatan, saat dihubungi diary.co.id, Jumat (6/12).

Menurut Arip perbedaan nomenklatur kelembagaan antara Panwas kabupaten/kota dengan Bawaslu kabupaten/kota tentu berimplikasi pada kewenangan dan persoalan hukum, terkait aktivitas pengawasan yang akan dilaksanakan dalam Pilkada 2020 mendatang.

“Bisa jadi, seluruh aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu kabupaten/kota dalam pilkada ke depan tidak memiliki dasar hukum (legal standing) yang kuat dan potensial dipersoalkan oleh pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Seharusnya Bawaslu mengajukan usulan perlunya segera dilakukan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016

Baca Juga :  Gubernur Sampaikan Keberhasilan Pemprov Lampung Turunkan Angka Stunting di Depan Tim Spesifik Komisi IX DPR RI

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*