Kategori Politics

  BANDARLAMPUNG – Viralnya video pernyataan Menteri Agama (Menag) yang terkesan menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan anjing mendapat respon dari Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kamis (24/2/2022).       Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH menyesalkan sikap dan pernyataan Menag dapat berpotensi menimbulkan perpecahan terlebih bangsa ini dalam kondisi berjuang menghadapi Pandemi Covid – 19.   Adzan merupakan simbol panggilan umat muslim dalam rangka mengingatkan waktu beribadah telah tiba, memasuki arena simbol dari suatu agama tidak bisa di sandingkan atau di analogikan dengan apapun, karena memiliki potensi perbedaan persepsi yang dapat menimbulkan konflik , apalagi orang tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas pucuk pimpinan yang bertanggung jawab menjaga kerukunan umat beragama yang ada di indonesia bukan sebaliknya ” Ujar Mingrum       Mingrum juga mengungkapkan di era pandemi covid-19 kesejukan,kerukunan dan gotong royong merupakan kunci keberhasilan melewati pandemi ini.       ” kita jangan terkecoh apalagi terprofokasi, masyarakat indonesia khususnya lampung sudah pintar dan bisa menanggapi informasi yang beredar dengan bijak, kita fokus saja dengan penanggulangan ekonomi guna membantu pemulihan ekonomi nasional ” Lanjut Mingrum       Terakhir Mingrum menghimbau kepada umat muslim khususnya di Provinsi Lampung untuk Tabayun terhadap pernyataan sikap menag yang menuai banyak kontroversi tersebut.       ” maksudnya…

BANDAR LAMPUNG – Babinsa Koramil 410-02/TBS Kodim 0410/KBL Serda Lusi Awal menghadiri kegiatan Reses oleh anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung Aprilliati SH.,MH.   Kegiatan ini berlangsung di Jln. Ikan Sembilang Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Rabu (23/2/2022).   Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Lurah Sukaraja dalam hal ini diwakili oleh Staf kelurahan Sukaraja Fikri, Bhabinkamtibmas dan Ketua RT setempat.   Serda Lusi mengatakan kegiatan reses tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat khususnya warga di wilayah Kelurahan Sukaraja.   “Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib serta mematuhi protokol kesehatan,” ujar Babinsa Lusi Awal. (*)

BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Lampung menerima aspirasi masyarakat jati agung mengenai masifnya pergerakan paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Jati Agung yang dinilai sangat meresahkan serta dapat berpotensi memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Selasa (22/02)       Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH berterimakasih telah melakukan diskusi interaktif mengenai perkembangan issue yang beredar di masyarakat, ini akan menjadi perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti.       ” Sebagaimana fungsi DPRD kita akan tindaklanjuti bersama pihak terkait untuk memastikan laporan ini dilakukan melalui penanganan yang mengedepankan persuasif, humanis dan edukatif ” ujar Mingrum       Mingrum juga mengungkapkan narasi mengenai pemahaman radikalisme dan intoleransi ini mempunyai hal yang mendasar mengapa tindakan dan cara berfikir tersebut terbentuk, ini akan kita lakukan pemetaan nantinya.       ” Kalau penilaian dini mengenai apa yang tadi di sampaikan, salah satu penyebab nya faktor ekonomi, kalau ini betul menjadi akarnya, kita akan bantu mendorong pergerakan dan peningkatan ekonomi melalui kearifan lokal dan ekonomi kreatif disana ” Imbuh Mingrum       Mingrum juga menyebutkan dalam waktu dekat jajaran DPRD Lampung akan menggelar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Jati Agung.       ” Selain kita maksimalkan koordinasi lintas sektoral, di internal DPRD dalam waktu dekat…

BALAM – Ketua DPRD Lampung hadiri sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara yang diselenggarakan oleh Dit Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (22/2)   Saat ditemui, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan semangat kebangsaan akan lahir saat kita mengetahui bagaimana proses sejarah kemerdekaan Indonesia bisa terjadi.   ” Cintai dulu sejarah nya baru bicara pengembangannya, bagaimana mempertahankan serta mengisi kemerdekaan melalui banyak cara ” Ujar Mingrum   Mingrum juga menyampaikan DPRD Lampung melakukan kolaborasi bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI menumbuhkan dan meningkatkan kembali bagaiamana Pancasila di pilih sebagai ideologi negara dan wawasan kebangsaan sebagai citra kerukunan masyarakat.   ” Tentunya DPRD mendorong segala upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi hal tersebut, dan selalu saya titipkan kepada jajaran agar menjadi program dalam melakukan kunjungan ke masyarakat melalui Reses dan lainnya ” Tutup Mingrum   Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda Provinsi Lampung, Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung dan diikuti oleh peserta dari berbagai unsur. (Rls/Mai)

BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Lampung hadiri Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang digelar di Kelurahan Suka Jawa, Lampung Tengah, Sabtu (19/2/2022).   Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan kegiatan ini merupakan upaya peningkatan dan kembali mengingatkan hakikat dan nilai ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan dalam bermasyarakat.   ” Di era saat ini, kita jangan lengah mengenal dan menyikapi nilai Pancasila, karena kesenjangan dalam bermasyarakat kita saat ini boleh jadi kita tidak menerapkan nilai Pancasila yang salah satu kandunganya memiliki nilai toleransi dan semangat gotong royong,” ujar Mingrum.   Mingrum juga mengingatkan bahwa di kondisi pandemi dengan variant Omicron masyarakat tidak boleh terkesan egois dengan tetap melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dengan jumlah besar.   ” Virus ini akan cepat bisa dikendalikan dengan catatan kita harus patuh dan konsisten melakukan prokes, Pemerintah lakukan sejumlah aturan untuk menyelamatkan rakyat jadi jangan disikapi berbeda,” lanjut Mingrum   Terakhir, Mingrum berharap masyarakat suka Jawa menjadi contoh bagi desa lainnya dalam menerapkan dan menjalankan serta saya berharap tidak ada kasus terkonfirmasi disini.   ” Kalau semua sehat, ekonomi bergerak dan ini sebagai upaya kita membantu pemulihan ekonomi nasional,” tutup Mingrum. (*/Mai)

BANDARLAMPUNG – Lampung sebagai sentra penghasil kripik pisang yang telah dikenal seantero nusantara, bahkan telah menjadi brand tersendiri “Ingat Lampung, Ingat Kripik Pisang”, ingatan tersebut kini terancam hilang. Hal ini disebabkan oleh semakin langkanya keberadaan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksi kripik pisang tersebut. Hampir satu pekan minyak goreng menghilang di Bandar Lampung dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Lampung.   Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, kejadian ini tentu sangat memukul perekonomian daerah. “Disaat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naikknya kasus covid 19 varian omicron lalu hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM level 3 dan level 2 di Provinsi Lampung, kini minyak goreng baik di pasar tradisional maupun swalayan ritail susah didapatkan. Tentu berdampak secara luas atau multiplier effect di masyarakat,” kata alumni Fakultas Ekonomi Unila ini.   Menurutnya, tidak saja, akan mengerek harga sembako yang lain – terjadi inflasi, menghilangnya minyak goreng dipasarpun akan mengancam UMKM di Provinsi Lampung, terutama yang bergantung dengan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksinya, seperti pengrajin kripik pisang.   “Dalam hal ini, upaya-upaya komprehensif harus dilakukan, tidak sekedar rutinitas temporal, disaat sembako misalnya minyak goreng, langka atau harga naik, dilakukan operasi pasar, atau sidak di berbagai gerai retail yang…

BANDAR LAMPUNG – Danramil 410-01/Panjang Mayor Kav Perri Pujarama SH menghadiri sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (Wasbang) sekaligus menjadi Nara sumber materi yang di selenggarakan oleh Kostiana SE.,MH anggota DPRD Prov Lampung perwakilan dari Kota Bandar Lampung.       Kegiatan ini berlangsung di Jln. P Tirtayasa GG Pojok RT 07/LK 01 Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, Kamis (17/2)       Pada kesempatan itu, Danramil Mayor Perri menyampaikan bahwa NKRI adalah harga mati dan tidak akan bisa di pecah belah oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam maupun dari luar.       Danramil juga berpesan, Generasi penerus Bangsa harus mempunyai jiwa membangun untuk mengisi kemerdekaan dari berbagai bidang positif.       Hadir dalam kegiatan antara lain Camat Sukabumi Rahmat S.ag MM, Narasumber AKP. A. Basridina SH.MH, Lurah Campang Jaya, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. (Rls/Mai)

BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Lampung menerima silaturahmi Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) dalam rangka persiapan pemilihan Ketua untuk kepengurusan yang baru nantinya. Rabu (16/02)       Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengatakan wadah organisasi profesi wartawan dalam bingkai wilayah kerja harus segera di rekonsiliasi kembali agar mudah dilakukan penataan.       ” Prinsipnya saya mendukung tugas-tugas jurnalistik, dan IJP harus bisa mengakomodir jurnalis yang melakukan liputan di DPRD Provinsi Lampung agar bisa menjadi wadah komunikasi dan penyerap aspirasi jurnalis itu sendiri ” ujar Mingrum       Mingrum juga meminta jajaran DPRD Lampung untuk membantu kerja jurnalis dan tidak mengesankan menghalangi atau memperhambat.       ” Media sebagai sarana komunikasi dan publikasi, jadi bagaimana masyarakat tau kinerja wakil rakyatnya kalau tidak di bantu oleh rekan rekan jurnalis ” Pungkasnya       Ketua pelaksana, Bayumi Adinata menjelaskan, kehadiran Panitia Pemilihan Ketua Ikatan jurnalis Provinsi (IJP) dalam rangka sosialisasi sekaligus silaturahmi.       ” Sebetulnya IJP sudah lama, ini akan kita coba aktfikan kembali, terimakasih Ketua DPRD telah menerima dan merespon ini dengan baik ” Imbuhnya. (Rls/Mai)

BANDARLAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung membentuk tim satgas mafia tanah. Tim tersebut terdiri dari Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Pemerintah dan lapisan elemen masyarakat, Senin (14/2/2022).   “Komisi I ada kesepakatan secara lisan kepada BPN Lampung untuk membentuk tim pokja (kelompok kerja bersama) yang nanti secara perlahan akan coba kami inventarisasi, mengajak elemen-elemen lain untuk gabung di dalamnya, fokus untuk memberantas mafia tanah,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal.Dia menduga banyak sindikat mafia tanah yang lebih besar di Lampung. Untuk itu, diharapkan satgas itu bisa membongkarnya. “Sudah audiensi dengan Kanwil BPN, tinggal pengesahan saja terus jalan,” ujarnya.       Menurutnya, pembentukan satgas untuk kepentingan masyarakat. Sebab, sindikat mafia tanah itu menyasar lahan kosong dan tidak dimanfaatkan pemiliknya, sehingga dibuatkan sertifikat palsu.       “Kami gak tahu kalau mafia tanah yang dibungkus korporasi besar. Itu yang perlu dihantam karena ini demi kepentingan banyak orang,” katanya.Dia juga siap berdialog dengan kelompok tani yang diajukan LBH Bandar Lampung. Sebab, persoalan itu juga banyak merugikan petani. (Rls)

Oleh: Arieyanto Wertha SH MH,   (Ahli waris 5 keturunan Bandardewa pilar Pangeran Balak/ Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung). UNTUK menyelesaikan kasus sengketa tanah antara Masyarakat Adat 5 Keturunan Kampung Bandardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung dengan PT Huma Indah Mekar (PT HIM), tampaknya Presiden dan Kapolri perlu turun tangan langsung sebagai wujud dan implementasi atas Instruksi yang disampaikan untuk memberantas mafia tanah yang menggurita di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterlibatan oknum pejabat pemerintah dan oknum aparat penegak hukum begitu terstruktur sistematis dan masif (TSM), melindungi dan bekerjasama dengan oligarki dengan cara melawan hukum, menyerobot, merampas, menguasai tanah-tanah rakyat tanpa alas hak yang dapat di pertanggung jawabkan. Masyarakat Adat 5 Keturunan Kampung Bandardewa sejak tahun 1982 artinya sudah melampaui 40 tahun memperjuangkan hak mereka atas tanah seluas 1.470 Ha sesuai dengan Soerat Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat Nomor : 79/Kampoeng/1922 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bandar Dewa dan telah pula didaftarkan di Pesirah Marga Tegamoan pada tahun 1936, yang saat ini patut diduga telah diserobot oleh PT. HIM anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations (Bakrie Group) dengan cara melawan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan. Sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini tiada hentinya ahli waris 5 Keturunan melakukan upaya-upaya dengan melibatkan berbagai elemen dan lembaga negara.…