Kategori Politics

Tulang Bawang – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) telah mengumumkan mengusung Winarti-Reynata Irawan (Win-Nata), para pendukung Winarti- Reynata Irawan kembali merapat barisan untuk memenangkan jagoan mereka di Pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang. Para pendukung sendiri berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Tulang Bawang. Salah seorang Dente Teladas, Aji, ia menilai sosok Winarti adalah pemimpin yang masih dicintai warga di Kabupaten Tulang Bawang. “Saat menjabat Bupati di Tulang Bawang, banyak prestasi yang ia raih dan mengharumkan Kabupaten Tulang Bawang, saya yakin jika beliau terpilih Kabupaten Tulang Bawang akan semakin baik dan maju,” ujar pria yang sehari berdagang sembako di rumahnya, Sabtu (24/08/2024). Hal senada diungkapkan Warga Tiyuh Toho, Siti, ia antusias mendengar kabar yang mengembirakan tersebut. “Alhamdulillah PDIP telah mendukung Bunda Winarti, saya akan memberitahu para rekan, sanak saudara yang berada di Tulang Bawang untuk memilih beliau pada Pilkada serentak 27 November mendatang, karena saya yakin di tangan beliau Kabupaten Tulang Bawang akan semakin maju dan taraf hidup masyarakat akan semakin membaik,” katanya. Sapriyanto, warga Rawa Jitu menilai perpaduan antara Winarti dan Reynata adalah perpaduan yang pas menjadi pemimpin Kabupaten Tulang Bwang ‘Bunda Winarti yang notabene nya seorang tokoh pilitik, telah membuktikan kepiawaiannya memimpin Tulang Bawang, dan Reynata adalah  sosok pria…

Bandar Lampung – Sebanyak 55 calon anggota legislatif (caleg) terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk bukti tertulis akan bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan selama duduk sebagai anggota DPRD mendatang. Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan dalam kegiatan silaturahmi anggota DPRD PKS se provinsi Lampung, di Aula DPW PKS Lampung, Kamis (15/8). Salah satu bunyi dari 10 pakta integritas yang ditandatangani diantaranya melaksanakan Visi Misi, Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera dalam tugas ke-Dewanan secara profesional. Disamping itu, anggota DPRD dari PKS juga senantiasa diminta untuk menjaga integritas diri dalam aspek hukum yang berlaku, aspek moral, dan etika. Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim menjelaskan, bahwa pakta integritas menjadi pedoman anggota DPRD dari PKS dalam bertindak, berinteraksi serta pedoman dalam menjalankan tugas kedewanannya. Penandatanganan pakta integritas ini merupakan wujud komitmen tertulis anggota dewan baik kepada partai terlebih kepada bangsa dan negara agar bertindak sesuai aturan organisasi dan juga sesuai koridor aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pakta integritas ini juga yang akan menjadi pedoman mereka untuk berjuang. Pakta integritas meminta kepada seluruh caleg terpilih untuk memperjuangkan janji-janji kampanye partai dan janji pribadinya kepada rakyat. “Dalam pakta integritas kita meminta mereka untuk berkomitmen memperjuangkan janji-janji partai dan…

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung turut menyayangkan keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung yang tak mengambil Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai delapan miliar karena persoalan teknis. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung , I Made Bagiasa Pada Kamis (25/7/2024). “Ya ini sangat disayangkan. Karena pusat sudah memberikan dana tapi daerah justru tidak menyerap anggaran tersebut,” ujarnya. Apalagi untuk DAK sendiri tak semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mendapatkan anggaran tersebut. Sementara untuk pembangunan dengan menggunakan APBD juga terbatas. Karena untuk pembangunan pakai APBD Pemprov Lampung juga kan terbatas. Artinya, kita membutuhkan anggaran pusat ini, tapi kalau sudah tidak terserap ini sangat disayangkan,” lanjutnya. Dia pun mendorong pembangunan yang dilakukan untuk memanfaatkan anggaran yang ada terlebih dahulu untuk melakukan pembangunan. “Harusnya bisa memaksimalkan dana tersebut. Seperti biasa memulai membangun bangun awal sehingga memang dana nya tidak terbuang sia-sia,” tutupnya. Hal ini berdasarkan pantauan dari website LPSE Provinsi Lampung, dua paket yang masuk dalam 10 proyek Pemprov Lampung yang dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tak kunjung di tender. Padahal dana tersebut harusnya diperuntukkan dua paket belanja modal untuk bangunan peternakan/perikanan pembangunan penahan gelombang pelabuhan perikanan (breakwater) di Kabupaten Lampung Timur senilai Rp4,33 miliar. Dan belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan…

LAMPUNG – Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Orang Tua atau wali murid jangan ragu untuk mengambil ijazah anaknya walaupun belum membayar uang komite. “Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sudah ada imbauannya sejak 2022 tapi sosialisasinya masih kurang,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo, Selasa (23/07/2024). Deni Ribowo memastikan hal ini berlaku untuk seluruh sekolah SMA, SMK dan SLB di seluruh Provinsi Lampung. “Orang tua jangan takut mengambil ijazah anaknya yang belum diambil, kalau ada pembayaran, saya pastikan tidak ada ada bayaran,” ujarnya. Dia menegaskan, silakan datang langsung ke sekolah masing-masing asal tidak berwakil, yang datang harus orang tua langsung. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan. “Karena Disdikbud menyampaikan ke kami, mereka berkeinginan jangan sampai terjadi transaksi, misalnya si A bayarannya Rp10 juta tapi minta ambilin ke orang lain dengan membayar sejumlah uang. Padahal itu gak berbayar,” kata dia. Menurut Deni Ribowo, kebijakan ini dilakukan untuk mempermudah anak-anak yang mau bekerja, mau sekolah kedinasan dan lainnya. “Ini yang sempat bikin gaduh seolah-olah ijazah tidak boleh diambil, padahal tidak boleh diambil kalau bukan orang tuanya. Saya pernah melakukan investigasi di SMA 14 Bandar Lampung yang sempat ramai di media,” ungkapnya. Deni melanjutkan, jika nantinya masih ada pungutan, silakan lapor ke Komisi V.…

Bandar Lampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mematangkan nama-nama yang akan disiapkan untuk perhelatan pemilihan kepala daerah di provinsi Lampung. Terbaru, PKS Lampung akan mengusulkan nama pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan yaitu Melinda Zuraida dan Antoni Imam ke DPP PKS. Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menjelaskan, nama Melinda Zuraida dan Antoni Imam merupakan aspirasi dan usulan dari pengurus DPD PKS Lampung Selatan. DPD PKS Lampung Selatan telah membuka komunikasi politik dengan semua tokoh politik maupun tokoh masyarakat yang berkeinginan maju menjadi calon bupati. Dari hasil komunikasi dan penjajakan yang intensif, DPD PKS Lampung Selatan mengajukan nama Melinda Zuraida untuk dipasangkan dengan Antoni Imam. “Pengusulan nama Melinda Zuraida dan Antoni Imam sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan ke DPP PKS merupakan aspirasi teman-teman DPD PKS Lampung Selatan. Dari hasil jajak pendapat internal kader dan pengurus ranting, nama Melinda Zuraida dan Antoni Imam sangat diharapkan untuk bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Lampung Selatan,” terang Mufti, Senin (15/7). Nama Melinda Zuraida dan Antoni Imam segera diajukan ke DPP untuk diproses lebih lanjut. “Akan kita ajukan segera, nanti DPP yang akan melakukan pendalaman terhadap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan. Kita tunggu saja kabar selanjutnya, semoga segera ada…

PESAWARAN  – ‘Masyarakat harus paham tentang Peraturan yang sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024. Hal tersebut sangatlah penting, agar dalam tatanan hidup bermasyarakat dapat kondusif, aman, dan terhindar dari konflik atau gesekan’, demikian disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Hanifah dihadapan masyarakat Desa Mulyosari, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Minggu (14/07/2024). “Terimakasih, tentu saya berterimakasih dapat bersilaturahmi tatap muka bersama keluarga dan masyarakat Mulyosari, yang dikemas dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah. Ini penting bagi kita semua, agara pemahaman warga akan aturan, semakin membaik,” kata Hanifah, disela kegiatan. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Rembug Pekon. Kata Hanifah, menjadi penting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, Kabupaten Pesawaran terdapat beragam suku, adat, agama, rasa dan budaya. Artinya, ketika masyarakat yang ada tidak paham tentang aturan, maka gesekan sangat rentan terjadi. “Nah, melalui sosialisasi ini. Perda Rembug Desa, harus menjadi hal terpenting dalam menyelesaikan persoalan dilingkungan sekitar. Sehingga, apapun persoalan yang terjadi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat,” ujarnya. Lebih detail, kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Pesawaran itu. Dalam kegiatan sosialisasi, pihaknya menggandeng narasumber, untuk menjelaskan secara perinci tentang isi Perda, yang akan disampaikan. “Ikuti dengan baik, pahami apa yang disampaikan oleh Narasumber. Agar sepulang dari kegiatan sosialisasi, dapat menyebarkan, atau membagi ilmu kepada…

LAMPUNG  – Dugaan adanya penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum dan Taman Budaya, yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung tahun anggaran 2023 jadi sorotan DPRD Lampung. Anggota Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengagendakan rapat komisi untuk menyikapi temuan ini. “Kita akan coba rapatkan dengan komisi, saya akan koordinasi dengan unsur pimpinan komisi. Kita akan coba sikapi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, sampai sejauh mana persoalan ini,” kata Mikdar, saat dikonfirmasi via telepon, belum lama ini. Meski demikian, Mikdar berharap, isu yang berkembang ini harus dibuktikan secara benar. Karena isu ini sudah mencuat ke publik. “Maka Dinas Pendidikan harus menyiapkan data data seakurat mungkin, baik secara administrasi maupun wujud scara fisik yang ada,” ungkapnya. Menurut Mikdar, ketika ada penyimpangan terhadap penggunaan anggaran dan prosedur pelelangan terhadap anggaran tidak bisa dihindari. “Karena sekarang ini kan uang satu rupiah pun dokumennya harus lengkap. Dengan sendirinya kalau itu benar dan tidak bisa membuktikan apa yang ada, wajar kita harus menerima resiko yang ada,” jelasnya. Sabtu (13/07/2-24) Namun, kata Mikdar, karena ini masih dalam tahap dugaan sementara, pihaknya berharap ini hanya sebatas dugaan dan bukan fakta sebenarnya. Diberitakan sebelumnya, pengelolaan anggaran Dana Alokasi…

Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Lampung Utara menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS) kepada calon kepala daerah (Cakada) Lampung Utara periode 2024-2029, Ardian Saputra. Penyerahan SK dilakukan di kantor DPW PKS Lampung, Jum’at (12/07/2024). Penyerahan SK Presiden PKS dengan nomor  629.10.5.A/SKEP/DPP-PKS/2024 yang mendukung bakal calon bupati dari kabupaten Lampung Utara di dilakukan oleh Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim, didampingi oleh Ketua DPD PKS Lampung Utara, Muhammad Nuzul Setiawan beserta jajarannya. Mas Nuzul, sapaan akrab Nuzul Setiawan, menekankan bahwa dengan diserahkannya SK Presiden PKS kepada bakal calon bupati tersebut, seluruh anggota dan pengurus PKS di kabupaten Lampung Utara harus segera mengambil langkah nyata untuk memenangkan Ardian Saputra. Lebih lanjut Mas Nuzul mengatakan, dirinya bersama jajaran pengurus PKS Lampung Utara siap melaksanakan keputusan partai dan akan segera melakukan konsolidasi. “SK sudah resmi diberikan, maka kami dijajaran pengurus PKS Lampung Utara akan segera menggelar konsolidasi terhadap struktur, kader dan simpatisan PKS untuk memenangkan calon kepala daerah yang didukung PKS,” kata Nuzul. Mas Nuzul juga menegaskan kesiapan struktur dan kader PKS Lampung Utara untuk bekerja keras memenangkan calon bupati Ardian Saputra di Pilkada 2024 ini. “PKS bukan sekadar perahu, PKS siap bekerja keras untuk mewujudkan Ardian Saputra, SH. Menjadi…