Kategori DPRD Lampung

Bandar Lampung – Sekertaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menerapkan sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Elly, program MBG merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi angka stunting, baik ditingkat nasional atau pun daerah. “MBG merupakan program komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi angka stunting guna memenuhi kebutuhan gizi,” katanya, Selasa (5/8). Terlebih, sambung dia, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang menambah 700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 15 Kabupaten/Kota. “Kalau tidak salah, saat ini baru ada 139 SPPG di Lampung, untuk memenuhi kebutuhan gizi hingga ke pedasaan, maka Pemprov Lampung sedang menambah 700 SPPG,” ungkapnya. Kendati begitu, politisi partai besutan Prabowo Subianto ini mengapresiasi langkah upaya Pemprov Lampung untuk menerapkan program unggulan pemerintah pusat. “Pada dasarnya saya sangat mengapresiasi upaya Pemprov, terlebih kalau penerapan program unggulan pemerintah pusat, semoga penerapan MBG di Lampung dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Miswan Rody, menyerap aspirasi warga Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Minggu, 27 Juli 2025. Dalam reses itu, warga menyuarakan kebutuhan mendesak, mulai dari tunjangan Ketua RT hingga akses air bersih. Dalam dialog terbuka, warga menyoroti pentingnya tunjangan bagi Ketua RT yang dianggap sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat kampung. Mereka berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan RT. “RT itu pejuang kita di lapangan. Kita harus pastikan mereka tidak hanya diberi beban, tapi juga dukungan yang layak,” kata Miswan, yang juga Ketua DPD NasDem Lampung Tengah. Selain menyerap aspirasi, Miswan juga menyerahkan bantuan sumur bor secara pribadi. Fasilitas ini ditujukan untuk membantu warga, terutama petani sayur-mayur, yang kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Aksi nyata ini menuai apresiasi warga. “Baru kali ini kami merasakan manfaat langsung dari kedatangan anggota dewan. Tidak hanya janji, tapi langsung ada tindakan,” ujar seorang warga. Miswan menegaskan komitmennya untuk terus turun ke daerah pemilihan, memastikan setiap suara masyarakat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat provinsi. (*)

Lampung Tengah – Warga Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, mengeluhkan dampak lingkungan dari operasional pabrik gula milik PT Adi Karya Gemilang (AKG). Mereka menilai perusahaan telah merusak lingkungan tanpa kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar. Keluhan itu mencuat dalam reses Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, Elsan Tomi yang digelar Sabtu, 26 Juli 2025. Dalam dialog bersama tokoh masyarakat dan warga, deretan masalah lingkungan dan sosial disuarakan secara terbuka. “Air sumur kami jadi asam, tidak bisa dikonsumsi. Debu makin tebal, suara mesin mengganggu sampai malam. Tapi tidak ada tindakan dari perusahaan,” kata Ahmad Fauzi, warga Dusun 1 RT 1 RW 3. Fauzi menyebut, kondisi itu sudah berlangsung selama tujuh tahun. Selain dampak lingkungan, warga juga mengkritik minimnya kontribusi sosial dari perusahaan. Menurut mereka, tak satu pun warga sekitar direkrut sebagai tenaga kerja. “Pabrik berdiri di sini, tapi kami hanya jadi penonton. Tidak ada manfaat ekonomi yang kami rasakan,” ujarnya. Menanggapi aduan tersebut, Elsan Tomi menyatakan akan membawa persoalan ini ke forum resmi DPRD. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap perusahaan yang beroperasi di lingkungan padat penduduk. “Tidak bisa dibiarkan perusahaan besar hanya mengambil untung tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekologis. CSR bukan sekadar formalitas,” kata Elsan. Ia juga menyoroti perlunya transparansi terkait program tanggung jawab sosial perusahaan.…

Bandar Lampung – Warga Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, memanfaatkan momen reses anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, untuk menyuarakan deretan persoalan yang selama ini tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam pertemuan yang digelar Sabtu, 26 Juli 2025, dan dihadiri Lurah Fajar Apriyansyah, warga “membombardir” wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu dengan keluhan seputar infrastruktur, banjir, hingga pungutan sekolah yang dinilai memberatkan. Salah satu keluhan paling keras datang dari Ibu Ita, warga Jalan Tanggamus. Ia menyoroti kondisi jalan rusak parah yang bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki. “Warga sampai patungan dan menyemen jalan sendiri. Tapi pemerintah seolah tutup mata,” katanya. Tak hanya soal jalan, Ibu Ita juga menyinggung soal banjir yang nyaris merenggut nyawa anak-anak karena saluran air tak mampu menampung derasnya hujan. Andika yang mendengar langsung laporan itu mengaku sudah melihat gorong-gorong di lokasi dan membenarkan bahwa ukurannya tidak memadai. Masalah lain disampaikan Ifan, warga yang menyoroti minimnya penerangan jalan dan bahaya pohon rimbun di jalur sekitar SMAN 7. Ia menyebut ranting sering jatuh saat angin kencang, mengancam pengendara. Lurah Fajar menyatakan pihaknya telah menyurati Dinas Lingkungan Hidup, namun belum direspons optimal.   Sorotan juga mengarah ke sektor pendidikan. Seorang warga bernama Subagyo mengeluhkan masih adanya pungutan komite dan penahanan ijazah. Menanggapi itu, Andika menegaskan…

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, mendorong pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di berbagai satuan pendidikan menjadi ruang pengembangan kreativitas siswa, bukan ajang perpeloncoan atau bullying terselubung. Menurut Junaidi, kegiatan MPLS harus menghadirkan suasana edukatif, menyenangkan, dan memberi kesan positif bagi peserta didik baru di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. “Kita ingin MPLS ini dijadikan sebagai momen memperkenalkan budaya sekolah, meningkatkan kreativitas siswa, serta membangun karakter. Jangan lagi ada ajang balas dendam siswa senior,” ujar Junaidi, Selasa, (15/7/2025). Politisi dari Fraksi Demokrat ini menegaskan bahwa sekolah wajib memastikan seluruh rangkaian MPLS berlangsung secara aman, humanis, dan sesuai panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Kami mengingatkan sekolah agar betul-betul mengawasi kegiatan MPLS. Jangan sampai ada kekerasan fisik maupun verbal yang mengarah pada bullying. Jika ditemukan, harus ada tindakan tegas,” tegasnya. Junaidi juga mendorong Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah untuk lebih aktif melakukan pemantauan langsung di lapangan. Ia menilai, pengawasan melekat penting untuk mencegah penyimpangan. “Kita apresiasi sekolah-sekolah yang sudah kreatif, seperti menggelar MPLS lewat pentas seni, lomba, atau pengenalan ekstrakurikuler. Itulah esensi pendidikan karakter yang kita harapkan,” tambahnya. Pelaksanaan MPLS di Provinsi Lampung sendiri dimulai serentak pada Senin, 14 Juli 2025, untuk jenjang SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini akan berlangsung selama…

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menaruh perhatian serius terhadap dugaan praktik pengoplosan beras premium yang mencuat belakangan ini. Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk memastikan kebenaran informasi serta perlindungan bagi konsumen di Provinsi Lampung. Ahmad Basuki menyatakan bahwa isu pengoplosan beras bukan hanya soal distribusi atau perdagangan semata, namun juga menyangkut aspek penting dalam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka harus ditindak secara serius, tuntas, dan profesional,” tegasnya pada Selasa (15/7/2025). Sebagai bentuk respons cepat, Komisi II akan segera melakukan kunjungan langsung ke sejumlah pabrik dan gudang beras yang diduga terlibat dalam praktik pengoplosan. Selain itu, Komisi II juga akan memanggil Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung untuk dimintai klarifikasi serta memastikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil. “Pengawasan ini harus kami lakukan agar masyarakat memperoleh jaminan bahwa beras yang mereka konsumsi benar-benar aman, sesuai mutu, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya. Lebih jauh, Ahmad Basuki mengingatkan pelaku usaha agar menghentikan segala praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa dunia usaha harus dibangun atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum. “Kalau masih ada perusahaan yang membandel, kami siap mendorong penindakan hukum, termasuk merekomendasikan pencabutan izin…

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Miswan Rody, menegaskan perlunya melibatkan perusahaan pengolah singkong berskala besar dalam proses penyusunan regulasi tata niaga. Ia menyayangkan tidak adanya peninjauan terhadap industri besar seperti PT Bumi Waras dalam kunjungan Baleg DPR RI. “Jangan sampai perusahaan besar justru dikecualikan. Padahal mereka ini yang punya daya serap paling tinggi terhadap hasil panen petani,” ujar Miswan. Ia menilai, pembentukan regulasi nasional hanya akan efektif jika disusun berdasarkan kolaborasi tiga pihak: petani, pengusaha, dan pemerintah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan dan ekosistem niaga yang sehat, sementara Ketua Baleg DPR RI menyatakan akan menyusun regulasi komprehensif yang menyentuh semua aspek. (*)

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menekankan bahwa pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus menjadi ruang edukatif yang menyenangkan, bukan ajang perpeloncoan atau pembenaran atas tindakan bullying berkedok orientasi. Syukron menilai MPLS merupakan momen penting dalam proses transisi siswa baru dan seharusnya digunakan untuk memperkenalkan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah.MPLS harus menjadi momen memperkenalkan budaya sekolah, membangun karakter siswa, serta meningkatkan kreativitas mereka. Jangan sampai kegiatan ini menjadi ajang balas dendam atau perundungan oleh kakak kelas,” tegas Syukron, Selasa (15/7/2025). Ia mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan agar menjalankan MPLS sesuai panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan pendekatan yang humanis dan mendidik. “Sekolah harus memastikan semua kegiatan berjalan aman dan bebas dari kekerasan fisik maupun verbal. Jika ada unsur bullying, itu harus ditindak tegas,” ujarnya. Syukron juga mendorong Dinas Pendidikan dan para pengawas sekolah untuk turun langsung memantau pelaksanaan MPLS di berbagai daerah. Ia menyebut pengawasan aktif sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran di lapangan. “Kita apresiasi sekolah-sekolah yang kreatif mengisi MPLS dengan kegiatan seni, lomba, pengenalan organisasi siswa, atau pemutaran film edukatif. Inilah wujud pendidikan karakter yang sesungguhnya,” kata dia. MPLS di Provinsi Lampung untuk jenjang SMA/SMK sederajat resmi dimulai Senin, 14 Juli 2025, dan berlangsung selama…

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu menyoroti pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Siger yang digagas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurut wakil ketua komisi l DPRD Lampung ini. Sekolah tersebut dinilai belum memenuhi prosedur hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi sekolah swasta yang sudah lebih dulu eksis. Dia menilai bahwa semangat pendidikan gratis untuk rakyat tidak boleh mengabaikan aspek legalitas dan keadilan dalam sistem pendidikan. “Seharusnya, kalau memang untuk rakyat dan gratis, kenapa tidak anggarannya digunakan untuk sekolah swasta yang sudah ada di Bandar Lampung. Sebab pada kenyataannya, masih banyak sekolah swasta yang muridnya sedikit. Guru-guru juga banyak yang tidak kebagian jam mengajar, jadi kebijakan juga harus berlandaskan aspek keadilan,” kata Ade Utami saat diwawancarai, Senin (14/7/2025). Ia menyayangkan jika pemerintah justru membangun sekolah baru tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lembaga pendidikan yang telah lama berkontribusi. “Kenapa tidak diarahkan ke Swasta. Bukankah kita harus bisa menjadi teladan untuk masyarakat. Keadilan untuk dunia pendidikan juga diperlukan. Jadi, alangkah baiknya sekolah yang sudah ada dioptimalkan,” ujarnya. Menurut Ade, pendirian Sekolah Siger juga terindikasi belum memenuhi syarat administratif, seperti izin operasional. Padahal, dulu sekolah swasta yang hendak membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau sekarang yang disebut SPMB harus lebih dulu mengantongi izin resmi. “Jangan sampai belum ada…

Bandar Lampung – Dalam kunjungan kerja Baleg DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung pada Senin (14/7), tidak terlihat satupun agenda yang menyentuh perusahaan pengolahan singkong berskala besar. Hal ini menuai kritik dari anggota DPRD Lampung, Miswan Rody, yang juga tergabung dalam Pansus Tata Niaga Singkong. Menurut Miswan, perusahaan besar seperti PT Bumi Waras seharusnya menjadi objek utama peninjauan, karena posisinya yang strategis dalam mata rantai industri singkong. “Kita tidak bisa bicara solusi tanpa melibatkan seluruh pemain kunci,” tegasnya. Ia menilai ketidakhadiran pengawasan terhadap korporasi besar akan menyulitkan lahirnya regulasi yang adil dan komprehensif. “Kebijakan bisa saja bias, jika hanya mendengar satu sisi dari petani tanpa menyentuh realitas industri,” ujar Miswan. Sementara itu, Gubernur Lampung dan Ketua Baleg DPR RI sepakat untuk memperjuangkan singkong sebagai komoditas strategis, namun langkah konkret ke pelaku usaha besar masih dinantikan. (*)