Kategori DPRD Lampung

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan bahwa pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus menjadi ruang edukatif yang menyenangkan, bukan ajang perpeloncoan atau praktik bullying terselubung yang dapat merusak semangat belajar siswa baru. Menurut Fatikhatul, MPLS seharusnya menjadi sarana membentuk karakter positif, menanamkan nilai-nilai kebersamaan, dan mengenalkan budaya sekolah secara kreatif serta inspiratif. “MPLS bukan tempat untuk menakut-nakuti siswa baru. Ini adalah momen penting untuk menciptakan pengalaman awal yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik,” ujar Fatikhatul Khoiriyah, Senin (14/7/2025). Ia meminta pihak sekolah mematuhi panduan resmi dari Kementerian Pendidikan dan menghindari segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis atau kekerasan fisik. “Sekolah wajib mengawasi seluruh rangkaian kegiatan MPLS. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik perundungan, baik oleh siswa senior maupun panitia,” tegasnya. Fatikhatul juga mendorong Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah untuk melakukan pemantauan aktif selama MPLS berlangsung di seluruh kabupaten/kota di Lampung, agar kegiatan benar-benar berjalan sesuai prinsip perlindungan peserta didik. “Saya mengapresiasi sekolah yang sudah melibatkan seni, budaya, dan pengenalan organisasi sebagai bagian dari MPLS. Ini cara cerdas membangun karakter dan meningkatkan partisipasi siswa,” imbuhnya. Pelaksanaan MPLS untuk jenjang SMA/SMK sederajat di Provinsi Lampung dimulai serentak pada Senin, 14 Juli 2025, dan akan berlangsung selama lima hari.…

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi V, Muhamad Junaidi, mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menyelesaikan proses administrasi penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyusul banyaknya aspirasi dari masyarakat, khususnya para tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK dan tengah menanti kejelasan nasib mereka. “Saya mendapatkan banyak masukan dari masyarakat yang meminta kejelasan. Ini menyangkut masa depan ribuan tenaga kerja, jadi mudah-mudahan proses administrasinya bisa disegerakan,” ujar Muhamad Junaidi kepada awak media, Jumat (11/7/2025). Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bandar Lampung ini juga menyampaikan empati dan dukungan kepada para calon PPPK yang masih menunggu penyerahan SK. Ia memahami bahwa proses seleksi hingga tahap administrasi cukup panjang dan melelahkan. Karena itu, ia meminta Pemprov untuk memberikan perhatian lebih agar seluruh tahapan bisa berjalan lebih cepat. “Saya mengerti, untuk menjadi PPPK ini tahapannya panjang sekali. Sudah melewati berbagai seleksi dan tahapan administratif. Jadi kami minta Pemprov berusaha lebih maksimal agar percepatan ini benar-benar bisa dirasakan para tenaga honorer,” sambungnya. Muhamad Junaidi pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang menyatakan akan menyerahkan SK kepada 5.469 PPPK pada akhir Juli 2025. Menurutnya, ini langkah positif karena lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni Oktober 2025. “Langkah ini patut…

Bandar Lampung – Penyelesaian sertifikat lahan warga terdampak proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang belum tuntas padahal proyek berjalan sejak 2017. Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDIP, Budhi Condrowati, menilai proses pemecahan sertifikat lahan berjalan sangat lamban dan merugikan masyarakat. “Sudah 8 tahun, tapi surat pemecahan lahannya belum selesai. Baru sekitar 10 sampai 20 persen yang rampung. Padahal saat itu dijanjikan tuntas dalam setahun,” kata Budhi saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat (11/7/2025). Budhi menegaskan, ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan persoalan hak rakyat yang sampai hari ini belum dipenuhi. Ia menyebut banyak warga belum menerima sertifikat atas sisa lahan mereka yang tidak terkena pembebasan jalan tol. “Misalnya warga punya dua hektare, yang terpakai setengah hektare. Harusnya sisa satu setengah hektare diterbitkan sertifikat baru. Tapi sampai sekarang tidak jelas,” ujarnya. Wilayah terdampak, lanjut Budhi, meliputi dari Terbanggi hingga Simpang Pematang, dengan ribuan warga yang belum mendapatkan kepastian hukum atas lahan miliknya. Ia pun mendesak Gubernur Lampung untuk turun tangan langsung. “Kami meminta Pak Gubernur untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya. (*)  

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar, Jumat (11/7/2025). Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Lesty Putri Utami, menyampaikan bahwa proses pembahasan berjalan intensif selama beberapa pekan terakhir. Seluruh rancangan program, kata dia, telah disusun berdasarkan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebutuhan prioritas daerah. “Pembahasan ini kami lakukan secara intensif bersama OPD, tenaga ahli, dan Bappeda. Semua program disusun berdasarkan sinkronisasi dengan RPJMN dan kebutuhan Lampung sendiri,” ujar Lesty. Visi yang disepakati dalam dokumen RPJMD adalah “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Visi ini diturunkan ke dalam tiga misi utama: pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan sumber daya manusia yang unggul, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Lesty juga mengungkapkan bahwa RPJMD ini memuat tujuh program unggulan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional, hingga pengembangan energi terbarukan dan peningkatan kualitas pendidikan. “Program ini bukan sekadar visi di atas kertas. Kami pastikan seluruh OPD punya arah kebijakan sektoral yang jelas,” tegas Lesty. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD, khususnya Panitia Khusus RPJMD yang dinilainya proaktif,…

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menyatakan dukungannya terhadap Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentang pencegahan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Menurut Syukron, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga moral generasi muda agar tidak terpapar paham atau perilaku yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. “Kami, khususnya saya di Komisi V, mendukung penuh upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung dalam menjaga lingkungan pendidikan tetap bersih dari pengaruh negatif, termasuk perilaku LGBT yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita,” kata Syukron Muchtar, Jumat (11/7/2025). Ia menyebut bahwa pendidikan karakter harus diperkuat sejak dini, baik melalui pelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan norma sosial, agama, dan budaya. “Peran guru, khususnya guru BK, sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa secara tepat. Kita tidak ingin anak-anak kita salah arah karena kurangnya pendampingan,” ujarnya. Syukron juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung langkah tersebut. “Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua dan lingkungan sekitar harus aktif mengawasi dan membimbing anak-anak agar tetap pada jalur yang benar sesuai nilai agama dan budaya kita,” ucapnya. Surat edaran tersebut, lanjutnya, diharapkan tidak dipahami sebagai…

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti minimnya alokasi anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja mereka pada tahun anggaran 2024. Anggota Komisi II Hanifal menyatakan bahwa keterbatasan anggaran tersebut berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, terutama sektor ekonomi kerakyatan. Menurut Hanifal, anggaran yang kecil membuat berbagai program pro rakyat nyaris tidak berjalan optimal. “Anggaran 2024 kemarin untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil dibanding komisi lainnya. Yang lebih mengecewakan adalah proporsinya: sebagian besar hanya untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara kegiatan substantif yang menyentuh masyarakat sangat-sangat minim,” ujar Hanifal, Kamis (10/7/2025). Berdasarkan data realisasi APBD 2024, total pagu anggaran untuk seluruh OPD mitra Komisi II hanya mencapai Rp322,9 miliar, dengan realisasi Rp292,6 miliar atau 88,54 persen. Sebagian besar dari anggaran tersebut digunakan untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan, bukan untuk program pembangunan ekonomi masyarakat. Hanifal menambahkan bahwa OPD-OPD mitra Komisi II seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan, KPTPH, Peternakan, Kehutanan, Kelautan, Lingkungan Hidup, serta Koperasi dan UMKM justru merupakan instansi yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM. “Padahal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya petani, ya Komisi II,” tegasnya. Meski demikian, Hanifal mengapresiasi kualitas dokumen Rencana Pembangunan…

Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Giri Akbar, SE., MBA., menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Persatuan Purnawirawan POLRI (PP POLRI) Daerah Lampung. Kegiatan ini berlangsung penuh khidmat di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu, 9 Juli 2025. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para purnawirawan POLRI yang telah memberikan kontribusi besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, baik semasa aktif berdinas maupun setelah purna tugas. Ia juga menegaskan pentingnya menjalin sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan para purnawirawan demi menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. “Semangat pengabdian para purnawirawan menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Kami berharap nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan cinta tanah air yang selama ini dijunjung tinggi oleh PP POLRI dapat terus diwariskan kepada generasi muda,” ujar Giri Akbar di hadapan para tamu undangan yang terdiri dari unsur Forkopimda, keluarga besar PP POLRI, serta tokoh masyarakat. Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi antara sesama purnawirawan POLRI dan juga menjalin hubungan yang harmonis dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi atas kiprah panjang PP POLRI dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, terutama dalam bidang keamanan sosial. Peringatan HUT ke-26 PP POLRI…

Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-26 kepada Persatuan Purnawirawan POLRI (PP POLRI) Daerah Lampung. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap semangat pengabdian para purnawirawan yang hingga kini tetap aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. “PP POLRI bukan sekadar wadah purnabakti, tapi cermin dari pengabdian yang tak pernah padam. Mereka tetap menjadi teladan dan pilar ketertiban di tengah masyarakat,” ujar Mikdar Ilyas, Selasa (9/7/2025). Sebagai anggota Komisi II yang membidangi perekonomian dan sumber daya, Mikdar melihat peran purnawirawan sangat strategis, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial yang juga berdampak pada iklim investasi dan pembangunan daerah. “Kehadiran mereka menjaga kondusivitas lingkungan adalah hal penting bagi jalannya pembangunan. Pengalaman mereka dalam penegakan hukum dan pendekatan sosial sangat dibutuhkan,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi seperti PP POLRI dalam membangun Lampung yang lebih maju dan berdaya saing. Menurutnya, ruang partisipasi bagi para purnawirawan harus terus dibuka. “Selamat ulang tahun ke-26 untuk PP POLRI Daerah Lampung. Teruslah menjadi inspirasi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan semangat gotong royong,” tutup Mikdar. (*)

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Andika Wibawa, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Persatuan Purnawirawan POLRI (PP POLRI) Daerah Lampung. Dalam pernyataannya, Andika menyebut keberadaan PP POLRI sebagai kekuatan moral yang patut dijaga dan terus diberdayakan dalam kehidupan bermasyarakat. “Purnawirawan POLRI adalah figur-figur yang telah memberikan pengabdian terbaiknya untuk bangsa. Meski tak lagi bertugas secara formal, mereka tetap menjadi panutan di tengah masyarakat,” ujar Andika, Selasa (9/7/2025). Sebagai anggota Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, Andika menilai peran PP POLRI sangat relevan dalam mendukung pembangunan sosial, khususnya dalam pembinaan generasi muda dan menjaga stabilitas lingkungan sosial. Ia berharap ke depan sinergi dengan organisasi ini semakin diperkuat. “Kami di DPRD sangat terbuka terhadap masukan dan kolaborasi dengan PP POLRI, karena pengalaman dan kedisiplinan mereka adalah nilai yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah,” tambahnya. Ia juga memberikan apresiasi atas peran aktif PP POLRI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, serta kontribusi mereka dalam menjaga komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan. “Selamat ulang tahun ke-26 untuk PP POLRI Daerah Lampung. Semoga terus menjadi pelopor dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan semangat pengabdian di Bumi Ruwa Jurai,” tutup Andika Wibawa. (*)

Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-26 kepada seluruh jajaran Persatuan Purnawirawan POLRI (PP POLRI) Daerah Lampung. Ia menyebut momen ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan para purnawirawan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama bertugas maupun setelah pensiun. “Para purnawirawan POLRI adalah simbol integritas dan pengabdian yang tidak lekang oleh waktu. Meski tidak lagi aktif secara struktural, semangat mereka tetap hidup di tengah masyarakat,” ujar Budiman AS, Selasa (9/7/2025). Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan, Budiman melihat PP POLRI sebagai mitra strategis dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik di daerah. Ia berharap para purnawirawan tetap menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan serta pelopor kedisiplinan di tengah masyarakat. “Banyak persoalan sosial yang bisa kita redam jika ada keteladanan. PP POLRI punya peran besar dalam membimbing masyarakat dengan pendekatan yang sejuk dan bermartabat,” jelasnya. Budiman juga mengapresiasi kiprah PP POLRI yang terus aktif dalam kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat, bahkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. “Selamat ulang tahun ke-26 untuk PP POLRI Daerah Lampung. Semoga tetap solid, menjadi panutan, dan terus berkontribusi nyata dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat,” tutup Budiman AS penuh harap. (*)