Kategori Lampung

BANDARLAMPUNG ——-Pemerintah Provinsi Lampung melepas 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Lampung yang akan ditempatkan di bidang formal di Malaysia. Pelepasan dilakukan di Balai Keratun Lt. 3 Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (31/5/2023) oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudrotul Ikhwan, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dalam acara ini juga diserahkan bantuan pada kelompok usaha PMI Purna. Qudrotul mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung dengan segala upaya akan melindungi PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya. Nantinya para PMI ini akan berangkat ke negara penempatan yaitu Malaysia di bidang formal. “Perlindungan dalam keseluruhan kegiatan, baik sebelum kegiatan, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial,” ujar Qudrotul. Menurutnya melindungi PMI juga adalah tanggung jawab bersama dari Pemerintah Pusat, Provinsi sampai dengan Desa beserta pemangku kepentingan terkait lainnya. “Untuk menjaga PMI karena mereka telah berjasa besar dalam memberikan pemasukan kas negara,” katanya. Qudrotul menuturkan Pemerintah Provinsi Lampung sendiri memberikan pemberdayaan PMI Purna melalui pemberian bantuan peralatan. “Ini sebagai stimulan agar para PMI tersebut dapat menggunakan hasil usaha mereka selama di luar negeri untuk berusaha di daerah asal dan diharapkan bisa berkembang sehingga dapat memperluas kesempatan kerja untuk keluarga serta masyarakat sekitar,” katanya. Dimana dalam kesempatan tersebut, Qudrotul menyerahkan bantuan untuk kelompok usaha PMI Purna di Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng…

Bandar Lampung (31/05/2023), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung telah menutup 6 (enam) laporan masyarakat yang merupakan pelanggan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung atas dugaan maladministrasi penundaan berlarut dalam perbaikan distribusi air. “Mengingat ketersediaan air minum merupakan salah satu pelayanan dasar bagi masyarakat, maka kami memberikan atensi terkait perbaikan layanan oleh PDAM Way Rilau”, ujar Nur Rakhman Yusuf, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, di Kantor Jalan Cut Mutia No. 137. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengatur bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Maka Ombudsman Lampung mendorong agar BUMD yang mengelola SPAM untuk memperhatikan standar layanan termasuk standar layanan pengelolaan pengaduan bagi para pelanggan. “Temuan kami dalam pemeriksaan salah satunya belum ada jangka waktu penyelesaian, baik jangka waktu untuk penyelesaian produk layanan maupun penyelesaian pengaduan pelanggan. Hal ini menjadi atensi kami untuk PDAM Way Rilau agar diperbaiki, sehingga ke depan pelanggan tidak lagi merasa digantung.”, tegas Nur Rakhman Yusuf. Ombudsman Lampung juga mengapresiasi atas upaya perbaikan terhadap keluhan 6 pelanggan oleh PDAM Way Rilau dengan melakukan penambahan pipa distribusi, sehingga saat ini distribusi air kembali lancar. PDAM Way…

BANDARLAMPUNG —-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak segenap jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, untuk turut serta berperan secara konsisten berkerja dan berkarya melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteran keluarga. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 dan Hari Kartini ke-144 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, yang dilaksanakan di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (30/5/2023). Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 dan Hari Kartini ke-144 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam Peringatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan penghargaan kepada 15 orang Kader PKK Inspiratif dan 15 orang Perempuan Berjasa dan Berprestasi dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Pada kesempatan itu juga dilakukan peluncuran buku“Tapis, Wastra dan Gaya Kekinian” oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal disaksikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Kartini memiliki makna yang mendalam bagi kita semua. Hari Kesatuan Gerak PKK, merupakan momentum penting untuk menghargai upaya dan kontribusi…

BANDARLAMPUNG ——- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Sebagai Tindak Lanjut Penetapan Batas Wilayah di Provinsi Lampung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Selasa (30/5/2023). Rakor dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudrotul Ikhwan, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Qudrotul mengatakan upaya penataan dan penegasan batas daerah sebagai upaya penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Hal ini juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi, pemerintahan daerah perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi. “Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” ujar Qudrotul. Qudrotul menjelaskan termasuk administrasi kependudukan juga harus disesuaikan pasca penetapan batas wilayah. Karena administrasi kependudukan akan berpengaruh seperti kepada data kependudukan terutama terkait Pemilu 2024 yang sudah harus sesuai dengan domisili dokumen penduduk yang baru untuk kepastian data pemilih. Administrasi kependudukan ini juga berpengaruh kepada Bansos, BPJS dan pelayanan publik lainnya. “Saya meminta dibawah komando Asisten Pemerintahan dan Kesra di Kabupaten/Kota bersama Disdukcapil terkait kependudukan, terutama mengenai Pemilu yang sudah di depan mata. Jadi memastikan bahwa masyarakat tersebut berada pada wilayah yang sesuai…