Semua pos dari Redaksi

DIARY – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangjawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Lampung Tengah, berkolaborasi dengan RS Mitra Mulia Husada (MMH) menggelar kegiatan khitanan massal gratis. Kegiatan sosial ini diikuti sebanyak 50 anak yang berasal dari tiga kampung, yakni Kampung Karangjawa, Sukajaya, dan Bandarputih. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari, dengan para orang tua setia mengantar dan mendampingi anak-anak mereka mengikuti proses khitanan. Camat Anak Ratu Aji, Suhaimi, mengapresiasi kolaborasi antara SPPG Karangjawa dan RS MMH yang dinilai sangat membantu masyarakat. “Kegiatan ini sangat positif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Selain meringankan beban orang tua, khitanan massal ini juga menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kesehatan anak-anak di Kecamatan Anak Ratu Aji,” ujar Suhaimi. Sementara itu, Kepala SPPG Karangjawa, Hafidh Aris Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen SPPG dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak. “Kami ingin SPPG hadir tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kesehatan. Terima kasih kepada RS MMH yang telah bersinergi dengan tenaga medis profesional,” ungkap Hafidh. Dukungan penuh tenaga kesehatan dari RS MMH memastikan seluruh rangkaian sunatan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar medis, mulai dari pemeriksaan awal hingga penanganan pasca tindakan. Hal tersebut turut dirasakan langsung oleh para orang tua peserta. Salah satunya, orang tua…

DIARY – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung, Donny Irawan, S.E., angkat bicara terkait dugaan peristiwa penabrakan dan penganiayaan, yang menimpa seorang pemuda berinisial CV (22) di Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandarlampung, pada Selasa (16/12/2025). Donny Irawan SE, yang juga merupakan paman korban menyatakan tidak terima atas perlakuan yang dialami keponakannya tersebut. Ia menegaskan, pihak keluarga berharap agar kasus dugaan penganiayaan dan penabrakan tersebut dapat diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami dari pihak keluarga jelas tidak terima dengan perlakuan yang dialami korban. Kami meminta agar kasus ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Donny, Jumat (26/12/2025). Donny juga menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Ia meminta agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. “Saya meminta agar tidak ada oknum-oknum yang mencoba bermain atau mengganggu proses hukum,” tegasnya. Lebih lanjut, Donny menyatakan bahwa sebagai Ketua SMSI Provinsi Lampung, dirinya akan ikut mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas, demi memastikan keadilan bagi korban. “Saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas agar proses hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. Sementara, Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Kurmen Rubiyanto, menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan penganiayaan tersebut.…

DIARY — Di tengah gelombang penolakan publik terhadap alih fungsi hutan yang terbukti memicu bencana ekologis di berbagai daerah, rencana perubahan fungsi Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Provinsi Lampung, justru mencuat dan menuai kontroversi. Kawasan konservasi yang selama ini menjadi benteng terakhir satwa langka Sumatera itu disebut-sebut akan diarahkan menjadi kawasan wisata internasional. ‎ ‎Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Provinsi Lampung secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana alih fungsi Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang disebut-sebut akan diarahkan menjadi kawasan wisata internasional. Organisasi relawan pengawal kebijakan ini menilai rencana tersebut berpotensi mengancam kelestarian ekosistem, keselamatan satwa langka, serta nilai budaya masyarakat di sekitar kawasan. ‎ ‎Rencana tersebut mengemuka setelah Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, MHD Zaidi, S.Hut., M.A.P, mengundang sejumlah pihak dalam kegiatan yang diklaim sebagai konsultasi publik. Agenda tersebut diduga bertujuan untuk memperoleh persetujuan atas perubahan fungsi kawasan TNWK. Langkah ini langsung mendapat sorotan tajam dari masyarakat sipil dan organisasi pengawas kebijakan termasuk Bara JP Provinsi Lampung. ‎ ‎Sekretaris Barisan Relawan Jalan Perubahan Provinsi Lampung, Robenson, menegaskan bahwa TNWK bukan sekadar aset konservasi yang dapat dikelola dengan pendekatan ekonomi semata. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis strategis dan menyimpan sejarah panjang, nilai spiritual, serta harmoni hubungan manusia dengan alam yang telah terjaga secara turun-temurun.…