Mencari Solusi Hukum, Universitas Ma’arif Lampung Launching LKBH UMALA

DIARY.CO.ID – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UMALA dengan slogan “Kami Hadir Untuk Membela Keadilan dan Memperjuangkan Hak-Hak Anda Secara Hukum”

Universitas Ma’arif Lampung/UMALA memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang disingkat LKBH UMALA. LKBH UMALA memiliki peran yang penting dalam memberikan bantuan hukum serta legal clinic kepada masyarakat.
Dengan adanya Layanan Bantuan Hukum di Bawah Perguruan Tinggi UMALA, ini salah satu terobosan bagi dunia akademisi dalam membantu masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat kurang mampu sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum.

LKBH UMALA berperan untuk memberikan pendampingan hukum, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, kajian kebijakan hukum, mengurus, mewakili, membela kepentingan hukum, mediasi, menghadiri dan mewakili proses persidangan dan yang pada pokoknya diberikan kewenangan untuk melakukan segala upaya-upaya hukum yang penting, perlu dan berguna bagi kepentingan Pemberi Kuasa. Peran dan fungsi LKBH tersebut dilakukan dalam penanganan perkara hukum baik litigasi maupun non-litigasi.

Dibentuknya LKBH UMALA dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perguruan tinggi dalam lembaga layanan bantuan hukum yang dibentuk, dan merupakan salah satu bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan political will pemerintah dalam kerangka pemberian bantuan hukum melalui lembaga-lembaga yang resmi dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai norma perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca Juga :  Polresta Bandar Lampung Terus Dalami Kasus Kericuhan Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*