Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung Timur Terbanyak di Lampung, MRC Hadir sebagai Pelindung

Bagikan Berita ini


DIARY – Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Kick Off Penyelenggaraan Layanan Terpadu Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender (Migrant Worker Resources Center / MRC), yang digelar di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (24/9/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Protection of the Rights of Women and Children in Labour Migration_ yang merupakan proyek bersama yang diimplementasikan oleh ILO, UN Women, UNICEF dan UNODC, dan didanai oleh Uni Eropa. Di Kabupaten Lampung Timur, program ini mendorong integrasi MRC ke dalam Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang responsif gender.

Dalam sambutannya, Bupati Ela Siti Nuryamah menegaskan komitmen Pemkab Lampung Timur untuk memberikan pelindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung Timur, khususnya pekerja migran perempuan dan anak yang memiliki kerentanan lebih tinggi.

“Lampung Timur merupakan salah satu daerah basis pekerja migran. Kehadiran MRC yang responsif gender ini menjadi sangat penting untuk memastikan migrasi yang aman, legal, dan bermartabat. Mulai dari informasi pra-kerja, konseling, bantuan hukum, hingga pendampingan kasus dan pemberdayaan purna migran, semua harus bisa diakses dengan mudah oleh warga kita,” ujar Bupati Ela.

Bupati Ela juga menekankan bahwa layanan MRC akan diperkuat hingga ke tingkat desa untuk mencegah keberangkatan non-prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan kekerasan berbasis gender yang kerap dialami pekerja migran.

“Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, ILO, SBMI, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan OPD terkait yang juga hadir membuka stand UMKM hari ini, kita ingin pelindungan pekerja migran tidak hanya administratif, tapi juga penguatan ekonomi keluarga migran,” tambahnya.

Program LTSA-MRC di Lampung Timur sendiri telah menjadi salah satu model percontohan nasional sejak tahun 2021. Model ini mendorong kolaborasi multi-pihak untuk memberikan layanan terkoordinasi dan berkualitas di seluruh siklus migrasi – sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Kick Off ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, International Labour Organization (ILO), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), jajaran Forkopimda, Kepala OPD, dan kelompok purna pekerja migran binaan. (Rizki)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *