Bandarlampung – Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal meminta kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Lampung, untuk membantu Gubernur Lampung dalam rangka mengurangi stunting di Provinsi Lampung. Stunting masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama terhadap anak. Selain itu, PKK bersama IDAI Lampung akan melakukan audiensi dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait program pencegahan stunting dan rencana vaksinasi bagi anak-anak di Provinsi Lampung. Demikian disampaikan Riana Sari Arinal, saat menerima Ketua IDAI Lampung dr. Murdoyo Rahmanoe, Sp.A. dan penasihat dr. Ruskandi Martaatmadja, Sp.A, di ruang kerja Ketua PKK Provinsi Lampung, Rabu (30/6/2021). Turut mendampingi Ketua TP PKK, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri, S.STP, MS.i dan pengurus PKK Ny. Ruskandi. Riana Sari yang sangat peduli terhadap anak ini menyampaikan, usai mengikuti puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke – 28 yang dihadiri Wakil Presiden RI Prof. K.H. Ma’ruf Amin, dengan tema “Keluarga keren cegah stunting”. Maka sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari tergerak untuk mengambil langkah-langkah membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi stunting dengan menggandeng pihak terkait yang berkompeten. Karena itu, TP PKK Provinsi bersama IDAI dan BKKBN akan turun bersama-sama mengedukasi masyarakat. Riana Sari mengatakan, bahwa 1000 hari bagi…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh pihak terkait memastikan seluruh tenaga kerja dapat bekerja dengan aman, selamat dari kecelakaan kerja, dan sehat serta terlepas dari ancaman dan penyakit. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dalam penyerahan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021 di Mahan Agung, Rabu (30/06). “Pak Gubernur meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh pihak terkait untuk betul betul dapat memastikan lingkungan kerja agar seluruh tenaga kerja dapat bekerja dengan aman, selamat dari kecelakaan kerja, dan sehat serta terlepas dari ancaman dan penyakit,” ujar Fahrizal. Fahrizal juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Perda terkait Adaptasi Kebiasaan Baru supaya masyarakat tetap produktif dan aman dari ancaman Virus COVID-19 yang dapat diimplementasikan di semua ritmik kegiatan masyarakat terutama di tempat kerja. Penghargaan K3 tahun ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan K3, baik kategori Nihil Kecelakaan Kerja, Sistem Manajemen K3, Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja maupun Pembina K3. Untuk tahun ini kegiatan Penganugerahan K3 dilakukan secara daring oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk Provinsi Lampung perusahaan penerima penghargaan K3 yang terdiri Penghargaan Kecelakaan Nihil/ Zero Accident Award sebanyak 16 perusahaan. Penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebanyak 15 perusahaan dan untuk penghargaan P2 HIV/AIDS…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi Keynote Speech pada acara Seminal Nasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung Bertemakan Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Kering Masam Mendukung Kemandirian Pangan dan Ekspor, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Radison, Bandarlampung, Rabu (30/6/2021). Dalam seminar tersebut, Gubernur Arinal memaparkan strategi kemandirian pangan dan ekspor serta inovasi pertanian lahan kering, yang menjadi inspirasi pembangunan pertanian nasional. “Atas nama Pemerintah Lampung, saya menyambut baik diselenggarakannya Seminar ini, semoga dapat memberikan inspirasi baru bagi kebijakan pangan di Lampung khususnya yang terkait dengan inovasi teknologi pangan di lahan kering,” ujar Gubernur Arinal. Menurut Arinal, teknologi pangan harus disesuaikan. Dari tahun 60-an, Indonesia sudah bicara pangan, namun tata kelolanya belum ada perubahan. “Saya akan berjuang maksimal membangun Lampung, karena salah satu yang akan saya perjuangkan adalah bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa bangkit,” ujarnya. Yang lebih penting, jelas Gubernur Arinal, paradigmanya harus diubah. Para bupati harus tahu sektor pertanian ini. Karena objek pembangunan ada di Kabupaten, sehingga harus ada kepedulian dari Bupati kepada sektor Pertanian. Sebelum membangkitkan para bupati, maka harus ada kajian-kajian yang mendukung. Gubernur Arinal menjelaskan Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi penghasil pangan unggulan. Hampir semua komoditi Lampung masuk 10 besar bahkan mendunia antara lain ubi kayu, nanas, pisang, jagung, padi, dan lainnya.…

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Pengolahan, Penyajian Data Kependudukan dan Penyerasian Kode Wilayah 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 di Hotel Bukit Randu, Selasa (29/06/2021). Pada kesempatan itu, Fahrizal minta aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyamakan pemahaman dan persepsi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurut Fahrizal, data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Itulah sebabnya, perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut masalah kependudukan, potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan yang lainnya. “Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan,”ujarnya. Seperti diketahui, berdasarkan peraturan Mendagri Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mendagri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, 228 Kecamatan, 2.435 Desa dan 205 Kelurahan dengan luas wilayah 34.623,90 Km². Perbedaan nama wilayah atau pemekaran wilayah yang terjadi akan berpengaruh pada pergantian perubahan data kependudukan karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, kodefikasi wilayah yang dimasukan ke aplikasi SIAK harus sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode wilayah. “Dengan…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi siap menindaklanjuti Intruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Juga, memperjuangkan kolaborasi Jamsostek dengan Kartu Petani Berjaya (KPB) sehingga petani memperoleh jaminan ketika alami kecelakaan kerja. Hal tersebut terungkap saat Gubernur Arinal menerima kunjungan Pimpinan BP Jamsostek di Rumah Dinas Mahan Agung, Senin (28/06/2021). Kunjungan ini dihadiri oleh perwakilan beberapa Kepala Cabang Kantor BP Jamsostek , BP Jamsostek Kota Bandar Lampung, Cabang Lampung Selatan, serta Cabang Prinngsewu. Pada kesempatan itu, Widodo selaku perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung menyampaikan Inpres No. 2 Tahun 2021 tersebut berisi arahan kepada Kepala Daerah Gubernur, serta Bupati/Walikota, untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Widodo berharap Gubernur Arinal dapat memberikan kebijakan yang dapat meningkatkan jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Harapan kami, bantuan ini dapat memotivasi peserta Kartu Petani Berjaya untuk merasakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta memicu petani lain untuk dapat bersinergi dalam program ini,” kata Widodo. Dalam kesempatan itu juga, Widodo menyampaikan bahwa BP Jamsostek Kota Bandar Lampung telah mendapatkan dana bantuan dari Bank Lampung untuk dapat berkolaborasi dengan Kartu Petani Berjaya. “Jaminan untuk petani jika terjadi kecelakaan dalam bekerja, mendapatkan santunan, serta mendapatkan beasiswa pendidikan untuk…

Gubernur Arinal Berharap Unila Lebih Berkontribusi dalam Penanganan Covid-19 dan Penyakit Paru di Provinsi Lampung BANDARLAMPUNG ——-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (FK Unila) dapat lebih berkontribusi dalam penanganan Covid-19 dan penyakit Paru di Provinsi Lampung dengan kehadiran Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi di Universitas kebanggaan masyarakat Lampung tersebut. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Launching Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unila, di Ruang Aula Lt.I Gedung A Fakultas Kedokteran Unila, Universitas Lampung, Bandarlampung, Senin (28/6/2021). Berdasarkan Data tahun 2021, Provinsi Lampung memiliki 15 dokter Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi. Idealnya untuk menangani kasus penyakit paru akibat kerja, disetiap kabupaten harus memiliki satu orang dokter Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi. Sedangkan saat ini, sebarannya belum merata. Selain itu, pada tahun 2020, data nasional jumlah dokter spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi adalah sejumlah 1109 dokter spesialis. Kemampuan meluluskan dokter spesialis tersebut per tahun adalah sekitar 50-100 dokter spesialis, sehingga ada selisih kurang lebih sebanyak 1591 dokter spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi dibandingkan dengan kebutuhan minimal nasional. “Dengan kondisi yang ada, kebutuhan minimal dokter spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi baru akan terpenuhi dalam jangka waktu 12 tahun bahkan…