DIARY.CO.ID – KPU Way Kanan menetapkan jumlah pemilih hasil pemutakhiran data berkelanjutan secara Internal 322.645 dalam rakor dan rapat plenodi Aula Nuwa Demokrasi, Senin (2/8/2021). Hadir Ketua KPU Refki Dharmawan, Anggota KPU I Gede Klipz Darmaja, Doan Endedi, Tri Sudarto, Noprisyah Harianto, Sekretaris dan Jajaran Sekretariat KPU Way Kanan. Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan mengatakan bahwa rakor pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Periode Juli ini adalah tindaklanjut UU nomor 7 tahun 2017, dan edaran nomor 366 dalam rangka perbaikan dan update data pemilih. KPU Way Kanan Berharap Kerja samanya ke instansi Terkait guna mensukseskan update Data Pemilih Secara Berkelanjutan. Bung Refki juga Menyampaikan untuk melilbatkan Dinas BPKAD guna update data pemilih yang sudah meninggal dunia, bisa juga melibatkan Kepala Kampung untuk meminta Data-Data Warga yang sudah meninggal dunia, karna sampai sekarang ini belum ada KPU Way Kanan menerima data tersebut. Ini juga salah satu langkah dan ihktiar KPU Way Kanan dalam update Data Pemilih Berkelanjutan. Tertib Adminstrasi, Refki juga menyampaikan untuk membuat Surat beserta Form untuk kepala kampung perihal Pendataan Warga yang sudah meninggal dunia, agar kita mendapatkan data secara tertulis. Dalam Rapat Kordinasi Pemuktahiran Pemilih Berkelanjutan ( PDPB ) Periode Juli 2021 ditetapkan DPT 322.645 Pemilih, dengan 5 pemilih baru dan 50 Pemilih tidak memenuhi syarat.tersebar…

DIARY.CO.ID – Dua desa di kecamatan Batanghari, Lampung Timur di adukan ke polres Lampung Timur oleh organisasi non pemerintahan Generasi Masyarakat Cerdas (GMC). Adapun dua desa yang diadukan yakni desa Nampirejo dan Bumimas. Ketua NGO GMC, Firdaus mengatakan kedua desa tersebut diduga dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di tahun 2020 dibuat-buat, alias bikin SPJ tidak sesuai dengan realitanya. “Masyarakat mengadu ke kami, meminta untuk melihat penggunaan dana desa di dua tempat itu. Saat kami telusuri lebih jauh, ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya, Senin 2 Agustus 2021. Menurut Firdaus, NGO GMC sengaja melaporkan dugaan perbuatan yang merugikan negara di kedua desa tersebut ke polres Lampung Timur lantaran terindikasi tindak pidana korupsi. “Tentang laporan itu nantinya akan ditangani oleh kepolisian atau di disposisi ke instansi lainya, kami percayakan semuanya kepada kapolres Lampung Timur,” katanya. Diketahui, tahun 2020 desa Nampirejo, kecamatan Batanghari total pagu anggaran dana desa mencapai delapan ratus jutaan. Sedangkan desa Bumimas justru lebih tinggi, hampir satu miliar rupiah jumlah pagu nya. (Red)  

DIARY.CO.ID – Babinsa Koramil 424-08/Pulau Panggung Kodim 0424/Tanggamus monitoring Kegiatan vaksinasi Tahap 2 oleh UPTD Puskesmas, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, (2/8/2021). Babinsa Serma Lamili menyebut ini bertujuan memberi rasa aman dan berharap antusias warga jadi contoh bagi untuk ikut melakukan vaksinasi. “Kami merasa senang dengan para peserta yang antusias dengan kegiatan vaksinasi ini, semoga ini jadi peredam pandemi” ujarnya. Lebih lanjut, kegiatan Vaksinasi Covid-19 massal terus dilakukan pengamanan secara bertahap,” terangnya. Ditempat terpisah, Dandim 0424/Tanggmus Letkol Inf Arman Aris sallo Yang di wakili Danramil 424-08/Pulau panggung Letda Kav Mahroi menegaskan bahwa sebagai anggota harus selalu monitor acara di masing-masing wilayah binaan guna mensukseskan program vaksin kepada warga masyarakat. Anggota Babinsa terus melakukan pendampingan, karena kita semua berharap program nasional dapat terselenggara dengan aman dan sukses,” tuturnya. Danramil menambahkan bahwa kegiatan pengamanan dan pemantauan Vaksin Covid-19 guna memastikan warga masyarakat wilayah binaan yakin dan tidak merasa khawatir dengan Vaksin. Terus Dampingi masyarakat di masing-masing wilayah binaan untuk melakukan vaksin guna meredam pandemi,” tutupnya. (Alfian)

DIARY.CO.ID – Tiga hari sesudah kesepakatan antara Pokdarwis Generasi Pesona Cukuh Balak dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama OPD Pemkab Tanggamus untuk menghentikan pembangunan Wisata Karang Putih, pantauan Awak Media di lokasi pembangunan tetap berlanjut, Minggu (01/08/21). Terlihat pada Pukul 08.34 WIB pekerja masih tetap bekerja seperti biasa melanjutkan pembangunan Wisata Karang Putih. Menanggapi tetap dilanjutkan pembangunan walau ada rekomendasi dari OPD Pemkab Tanggamus untuk dihentikan, Sekjen KOMMARI Tanggamus Dedi Suparman mewakili Ketua KOMMARI Firlinda mengatakan, Pemerintah Kabupaten tanggamus khusus nya Dinas terkait harus melakukan langkah yang tegas. “Pemkab Tanggamus harus ambil tindakan tegas atas pelanggaran yang di lakukan oknum yang melakukan pembangunan tersebut, karena mereka tidak mengindahkan Surat rekomendasi dari Disparbud dan OPD, ini sudah bisa di kategorikan melawan hukum,” ujar Dedi. Dedi menambahkan, kita sebagai warga yang baik harus mengikuti aturan yang ada di Negara ini, kita Negara hukum jadi harus taat hukum, kegiatan itu telah dengan jelas melanggar peraturan, juga mengangkangi keputusan rapat yg di buat Disparbud dan OPD terkait. “Terkait keputusan Disparbud bersama OPD yg merekomendasikan penghentian pembangunan, itu sudah sesuai dengan aturan, KOMMARI sangat mendukung apa yg di putuskan oleh dinas terkait,” pungkas Dedi. Dalam pemberitaan sebelumnya (31/07), 2 hari sesudah Dinas Pariwisata dan OPD terkait bersama Pokdarwis Generasi Pesona Cukuh Balak…

DIARY.CO.ID – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Tanggamus bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengadakan rapat dan mengundang Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Generasi Pesona Cukuh Balak bertempat di Ruang Rapat Dinas Pariwisata, Kamis (29/7/21). Turut hadir dalam rapat tersebut, Perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Camat Cukuh Balak, Polres, Pokdarwis Generasi Pesona Cukuh Balak, Forum Masyarakat Cukuh Balak. Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Kebudayaan, Retno Noviana Damayanti, mengatakan kegiatan rapat dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dari pembangunan kawasan Wisata Karang Putih yang beberapa minggu ini mendapatkan kritik dan saran terhadap pembangunanannya. Tambah Retno, dikarenakan pembangunan kawasan wisata tersebut sebagian memanfaatkan kawasan Pantai/Laut, berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk Perizinan kewewenangan ada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung di karenakan ini menyangkut aturan yang berlaku. Dimana dari pihak Pokdarwis Cukuh Balak menginformasikan surat izin masih dalam proses. “Karena surat izin pembangunan Pantai Karang Putih masih dalam proses, kami memberikan rekomendasi yang di cantumkan dalam kesepakatan bersama untuk menghentikan pekerjaan pembangunan Pantai Karang Putih sebelum izin keluar dari Dinas Kelautan Provinsi,” jelas Retno. Hasil rapat terdapat 3 kesimpulan, yaitu : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan…