JAKARTA – Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. menyampaikan, Pemerintah Daerah (Pemda), DPRD, dan Forkopimda memiliki peran strategis dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Lantaran masing-masing pihak tersebut diyakini memiliki kewenangan penting dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Karena itu, masing-masing lembaga tersebut perlu terus melakukan berbagai langkah sesuai peranan dan kewenangannya. “Dari sisi pemda misalnya, dapat melaksanakan percepatan vaksinasi untuk menurunkan laju penularan Covid-19 dengan penguatan 3T _(testing, tracing, dan treatment),_ serta pengetatan dan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan melalui penerapan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi,” ujar Fatoni secara virtual yang bertindak sebagai _keynote speaker_ Webinar Peran Pemerintah dan Institusi Politik dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya, Kamis, 26 Agustus 2021. Menurut Fatoni, Pemerintah Daerah dan DPRD harus dapat bekerjasama dengan Forkopimda dan pihak lainnya. Selain beberapa upaya yang dilakukan tersebut, pemda juga perlu segera mendistribusikan dan menggunakan suplai vaksin yang telah didapatkan. Fatoni menambahkan, pemda juga dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.…

BandarLampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021, Fahrizal Darminto, memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan Seleksi CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Rapat Lt. I Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (25/8). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 29 April 2021 Nomor 757 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 429. 429 alokasi formasi CASN tersebut terdiri dari Tenaga Kependidikan (Guru PPPK) sebanyak 277, Tenaga Kesehatan sebanyak 102, dan Tenaga Teknis sebanyak 50 alokasi formasi. Kebutuhan formasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/326/VI.04/HK/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021. Yang menarik, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan formasi bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 3, terdiri dari 1 alokasi formasi pada Tenaga Kesehatan (CPNS) dan 2 alokasi formasi pada Tenaga Teknis (CPNS). Selain itu, Pemprov Lampung juga mengalokasikan formasi bagi lulusan terbaik (Cumlaude) pada Tenaga Teknis (CPNS) sebanyak 3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6201/B/-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 19 Juli 2021 Perihal Penyesuaian Jadwal Tahapan Pelaksanaan…

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung melalui Badan Pendapat Daerah (Bapenda) luncurkan aplikasi “E-Samdes” program Samsat Desa Digital. Kepala Bapenda Lampung, Adi Erlansyah mengatakan program ini merupakan langkah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang tinggal di pelosok Desa. “Alhamdulillah Aplikasi sudah selesai. Nantinya pelaksanaan uji coba akan kita lakukan di 26 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 13 Kabupaten,” kata Adi Menurut dia, aplikasi E-Samdes akan kita jalankan pada awal September 2021 dan sementara di lauching di dua Kabupaten yakni Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah. “Jadi aplikasi ini efisiensi kita dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat desa agar taat membayar pajak kendaraan. Terkait petugas kita sudah siap. Tinggal diturunkan di lapangan, ” ujarnya “Mudah-mudahan aplikasi ini Akhir tahun sudah bisa berjalan 100 persen di BUMDes, ” tambahnya Sementara terkait pelaksanaan program pemutihan kendaraan yang dilaksanakan selama 6 bulan dari awal April yang akan berakhir pada akhir bulan September 2021 masih terus berjalan. Walaupun Komisi III DPRD Lampung menyarankan agar kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) bisa diperpanjang hingga akhir tahun. “Namun perpanjangan pemutihan PKB tidak bisa langsung dilaksanakan. Karena harus dievaluasi terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan evaluasi dulu sampai dengan bulan September, Sesuai dengan Peraturan Gubernur…

BandarLampung, – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung hingga tingkat Kabupaten/Kota. Upaya tersebut merupakan langkah antisipasi guna mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung, salah satunya dengan memperketat pemberian izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kepada penyelenggara sekolah di Kabupaten/Kota. Pendidikan mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung dimasa pandemi Covid-19, Pendidikan merupakan salah satu yang menjadi prioritas utama mengingat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah salah satu hal penting yang harus benar – benar di perhatikan karena melibatkan guru, siswa dan orang tua siswa. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar, kebjiakan yang diambil Pemerintah Provinsi Lampung merupakan bentuk perlindungan terhadap guru dan siswa agar tidak terjadi klaster baru Covid-19 di Provinsi Lampung. Masih ada kekhawatiran beberapa Kabupaten/Kota jika dilaksanakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka. Bupati Lampung Barat saat menghadiri sebuah acara di Hotel Emersia Bandar Lampung menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Lampung agar menunda kegiatan belajar siswa secara tatap muka hingga 2 Minggu kedepan. “Kita harus sangat cermat dalam memberikan izin Pembelajaran Tatap Muka kepada Sekolah – sekolah di Kabupaten/Kota, karena di Provinsi Lampung dari 15 Kabupaten/Kota terdapat 1 Kota dengan status zona merah dan 14 Kabupaten dengan status…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak semua pihak berkolaborasi mewujudkan kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar dan berperan optimal dalam meningkatkan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan Arinal saat menghadiri puncak kegiatan Kejar Prestasi Anak Indonesia Tahun 2021, bertema Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), Wujudkan Impian Anak Indonesia di Hotel Emersia, Selasa (24/8/2021). Acara ini diikuti para perbankan, instansi terkait, para guru dan siswa siswi pelajar secara virrual. “Ini sebagai upaya kita menumbuhkan budaya menabung sejak dini dan untuk memperluas akses keuangan daerah di Provinsi Lampung,” ujar Arinal. Arinal mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan surat edaran Gubernur tentang Hari Indonesia Menabung Provinsi Lampung. Ini mulai dicanangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, yaitu setiap hari Rabu pada Minggu pertama setiap bulannya. Hal ini sekaligus mendukung Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung serta dalam rangka penguatan Program Kejar dan mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. “Keberhasilan Program Kejar tentunya sangat membutuhkan peran aktif seluruh pihak, baik pemerintah maupun industri jasa keuangan,” katanya. Menurutnya, menabung dan berinvestasi dapat melindungi nilai uang dari inflasi sehingga kemampuan daya beli dapat tetap bertahan dimasa depan terutama Pandemi Covid-19 saat ini. “Menanamkan budaya menabung sejak dini dapat memberikan banyak manfaat…

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka acara Giat Pencanangan Vaksinasi Covid – 19 untuk Ibu Hamil di RSIA Belleza, Bandar Lampung. Selasa (24/08/2021). Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal mengapresiasi upaya para dokter dan Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia Cabang Lampung (POGI) dengan RSIA Belleza, dalam menyelamatkan ibu hamil dari Covid-19. “Saya mengapresiasi kepada teman-teman dokter, IDI, dan POGI yang sudah menginisiasi bahwa vaksin juga harus dilaksanakan kepada ibu yang sedang hamil. Ini tidak boleh berhenti. Saya tidak ingin kehilangan saudara-saudara saya karena Covid – 19 di Lampung,” ujar Arinal. Kegiatan vaksinasi ini sendiri merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, tentang tentang Vaksinasi Covid – 19 bagi ibu hamil dan penyesuaian skrining dalam pelaksanaan vaksinasi Covid – 19. Menurut Arinal, wanita hamil memiliki peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi Covid – 19, khususnya pada wanita hamil dengan kondisi medis tertentu. Sehingga vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi ibu hamil dari risiko Covid-19. Berdasarkan data, POGI mencatat ada kematian ibu hamil di provinsi lampung sampai dengan bulan Juli ada 38 kasus dengan kasus kematian terbesar ada di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Arinal menyampaikan tujuan pemberian baksin kepada Ibu hamil yaitu untuk, menurunkan kesakitan dan kematian ibu hamil…