BANDAR LAMPUNG (DIARY MEDIA) – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan tulang punggung ketahanan pangan sekaligus solusi radikal mengubah wajah pembangunan pedesaan. Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat berbicara dalam Seminar Nasional di Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Dengan fokus utama pada kedaulatan pangan, Zulkifli menekankan bahwa desa tidak boleh lagi hanya bergantung pada pasokan luar atau sekadar menjadi penyuplai bahan mentah. KDKMP hadir untuk melengkapi kebutuhan dasar sekaligus membangun kemandirian wilayah secara utuh.
“Kami tidak hanya bicara soal hasil panen. Di desa yang sudah berjalan lewat koperasi ini, kami bangun ekosistem lengkap: ada fasilitas kesehatan klinik dan posyandu, pendukung logistik seperti pabrik es, hingga akses energi dan perdagangan lewat SPBU. Desa menjadi mandiri, layak huni, tidak tertinggal dari kota,” jelasnya.
Salah satu perubahan terbesar yang disorotnya adalah perbaikan tata kelola bantuan dan distribusi sumber daya yang selama ini sering bermasalah. Menurutnya, KDKMP memutus rantai penyimpangan yang kerap terjadi.
“Dulu kenyataannya 70 persen bantuan sering salah sasaran atau dinikmati yang tidak berhak. Sistem ini kita ubah total: kini 70 persen bantuan tepat menyasar warga yang membutuhkan, tidak disentuh pihak pejabat, dan dananya tetap berputar untuk penguatan desa sendiri,” tegas Zulkifli.
Ia menambahkan, dengan pengelolaan yang transparan, kekayaan alam dan hasil panen desa kini diproses dan dinikmati di tempat, sehingga nilai tambah ekonomi tidak lagi bocor ke pusat-pusat perkotaan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperkuat peran strategis ini. Ia menyoroti ketimpangan struktur ekonomi yang selama ini terjadi: “70% perputaran uang desa lari ke kota, hanya 30% kembali, padahal mayoritas penduduk tinggal di desa.” Lewat program Desaku Maju, Pemprov Lampung mengintegrasikan hilirisasi singkong, padi, dan jagung bersama KDKMP. Lampung kini tercatat sebagai ke-4 nasional dan nomor 1 di luar Jawa dalam kemajuan pembentukan koperasi ini.
Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto melaporkan persiapan infrastruktur pendukung secara nasional: lebih dari 35.000 gudang dan gerai sedang diselesaikan guna melayani operasional koperasi. Langkah ini selaras dengan arahan Presiden untuk membangun Indonesia dari akar rumput, menghubungkan KDKMP dengan program Desa Ekspor, Wisata, serta pemberdayaan BUMDes dan UMKM.
“Kita kawal bersama. Kekuatan desa harus menjadi kunci penghapusan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan yang nyata,” pungkas Yandri. (*)
