Penyaluran BPNT Secara Tunai Melalui Kantor Pos Dinilai Kangkangi PERPRES NO 63 Tahun 2017

Firdaus
Firdaus

DIARY.CO.ID – Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di salurkan melalui kantor Pos dan secara Tunai memdapat sorotan dari berbagai pihak.

Beberapa pihak menilai penyaluran BPNT di cairkan secara tunai selain di khawatirkan tidak tepat sasaran juga mengangkangi peraturan Presiden Ri No 63 Tahun 2017 .

Hal tersebut senada dengan apa yang di sampaikan oleh Firdaus Ketua umum dewan pimpinan pusat NGO GMC,saat di wawancarai beberapa awak media,22/02/202.

“Seharus pihak kementerian sosial sebelum mengedarkan surat suatu keputusan di kaji terlebih dahulu agar tidak tumpang tindih dengan aturan sebelumnya yang telah di keluarkan Pimpina tertinggi di Pemerintahan di Indonesia yaitu presiden,” jelas Firdaus.

Dan surat yang beredar tersebut menurut saya (Firdaus-Red) ada sesuatu yang ganjil karena di tanda tangani oleh Direktur Jendral(Dirjen) penanganan Pakir Miskin,Sedangkan kalo kita mengacu perpres Nomor 110 Tahun 2021 yang di tanda tangani 14 Desem tahun 2021 Dirjen penanganan pakir miskin sudah di tiadakan”,

Lebih lanjut firdaus menjelas,Kerena yang tertera di perpres No 110 tahun 2021,Susunan organisasi kesatuan Menteri sosial hanya terdapat 8 organisasi

-Sekretariat jendral

-Direktorat jendral perlindungan dan jaminan sosial

-Derektorat Jenderal Rehabilitasi sosial

Baca Juga :  Komisi II DPRD Provinsi Lampung Akan Tinjau Penambangan Ilegal di Natar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*