Kategori Politics

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim, Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembahasan Tingkat II, Dalam Rangka Laporan Panitia Khusus Pembahasan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, bertempat di Ruang Sidang DPRD. Senin (23/05/2022). Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay dan dihadiri juga FORKOPIMDA, Inspektur, Staf Ahli, Asisten, Kaban, Kadis, Karo,dan Kasatker. Sekretaris Panitia Khusus, Ikhwan Fadil Ibrahim membacakan laporan panitia khusus (pansus) DPRD provinsi lampung tentang pembahasan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 kepada pimpinan DPRD dan ketua fraksi-fraksi. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi lampung 2021, merupakan tindak lanjut Implementasi fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; Pengawasan pelaksanaan APBD; Pengawasan kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah manivestasi berjalannya mekanisme check and balances sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memperhatikan makna pengawasan tersebut, DPRD sebagai counterpart Pemerintah Daerah, merupakan supporting sistem terhadap upaya penguatan kredibilitas, integritas, assesibilitas serta responsibilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada bagian ini ditegaskan bahwa sasaran evaluasi dan rekomendasi Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung adalah terhadap Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan…

LAMPUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri kegiatan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) tahun 2022, yang dilakukan serentak oleh PDI Perjuangan melalui DPP PDI Perjuangan se-Indonesia secara daring via zoom meeting. Jum’at (20/5/2022). Senam Sicita DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung digelar di pelataran Pusat Kesehatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung dengan mengusung tema “Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya”. Diketahui, Senam Sicita juga digelar secara serentak se-Indonesia dengan misi pemecahan rekor muri peserta senam terbanyak. Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, Senam Sicita adalah senam yang ditujukan untuk membangun jiwa yang sehat dan memiliki semangat yang menggelora untuk tanah air. “Selain untuk menjaga kesehatan, sesuai dengan pesan dari bung karno, bahwa kita harus memiliki jiwa yang sehat dan semangat yang menggelora untuk Indonesia, senam ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Tuturnya.(*).

BANDARLAMPUNG – Dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum mengembalikan anggaran yang menjadi temuan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dua OPD tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeluk (RSUDAM) sebesar Rp. 2,92 miliar ditambah sebesar Rp.73,38 juta, lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung. “RSUDAM ini akan membayarkan semua tetapi minta waktu sebelum 60 hari itu sudah diselesaikan (Pembayaran terhitung sejak laporan diserahkan tanggal 12 Mei 2022), Sama untuk DLH Provinsi Lampung juga diberikan waktu sebelum 60 hari untuk bayar itu ke kas daerah”. Terangnya. Jumat (20/5/2022). Lanjut Ketua Pansus LHP DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso, yang belum mengembalikan anggaran tersebut sebelumnya sudah membuat surat pernyataan, bahwasanya akan mengembalikan anggaran tersebut Mereka dikasih wakt, dan mereka harus membuat surat pernyataan yang isinya akan dibayarkan sebelum 60 hari. Ungkapnya. Sedangkan, untuk keempat OPD lainnya yang juga masuk dalam temuan BPK RI terkait kelebihan bayar pada kegiatan atau program di tahun 2021, sudah menyetorkan atau mengembalikan anggaran itu ke kas daerah. Pungkasnya.(*).

BANDALAMPUNG – Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menyebutkan tidak dilepasnya aset Way Dadi senilai Rp.120 miliar menjadi salah satu alasan tidak tercapainya pendapatan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah. Jumat (20/5/2022). Ketua Pansus LHP DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, “Kenapa pendapatan dari barang milik negara yang dipisahkan itu tidak tercapai dan hanya sekian yang tercapainya, berdasarkan perhitungan atau appraisal (Proses penaksiran harga rumah sebelum dibeli, dijual, atau dilelangkan) aset di Way Dadi jika dilepas akan menghasilkan pendapatan sekitar Rp.300 miliar bukan Rp 120 miliar,” terangnya. “Rp.120 miliar itu aset seluruhnya yang tidak tercapai, Tapi justru itungan kita appraisal itu (Aset Way Dadi) mencapai Rp.300 miliar lebih yang potensi ada”. Ujar Joko Santoso. Sebelumnya LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan enam permasalahan atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2021. Salah satunya terkait penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.(*).

BANDARLAMPUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Deni Ribowo mengusulkan, agar tiga atlet asal Lampung yang tampil ciamik dengan berhasil menyabet medali pada Sea Games XXXI Vietnam, agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tiga atlet tersebut adalah, Ari Saputra pada cabang olahraga karate nomor Kumite kelas 60 KG, kemudian Wira Sukmana pada cabang olahraga menembak mensteam 10 M air pistol, lalu Adlya Safitri pada cabor menembak individual menembak. “Ini sebagai reward atau penghargaan kepada atlet Lampung yang meraih medali supaya diangkat jadi PNS, kami dorong dari Kemenpora, mereka mesti diangkat menjadi PNS”. Terangnya. Jumat (20/5/2022). Lanjut Deni, reward diangkat sebagai PNS merupakan hal yang wajar karena mereka sudah mengharumkan tanah air. Selain itu sebagai motivasi kepada para atlet yang lain agar terus semangat dan maksimal dalam berlatih, serta bertanding pada kompetisi bergengsi yang ada. Ujarnya. “Sebenarnya pecah telur atlet Lampung bisa juara internasional, seharusnya KONI atau Dispora jangan hanya diam saja. Mesti ambil inisiatif dengan menyiapkan reward atau hadiah, karena mereka kan sudah mengharumkan tanah air kita, jadi wajarlah kalau mereka mendapatkan sanjungan dan dibanjiri penghargaan”. Pungkasnya.(*)  

BANDARLAMPUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Sahdana, menilai kinerja Inspektorat kurang baik karena banyak kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan sehingga menjadi temuan BPK RI. Jumat (20/5/2022). Pertama penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai. Kedua pengelolaan pendapatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak sesuai ketentuan. Ketiga, belanja pemeliharaan kendaraan tahun 2021 pada Sekretariat Daerah (Sekda) sebesar Rp. 7,12 juta dan Sekretariat DPRD (Sekwan) sebesar Rp 57, 11 juta tidak sesuai ketentuan. Keempat, kegiatan konstruksi Gedung Perawatan Bedah Terpadu dan Pembangunan Gedung Perawatan Neurologi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp.2,92 miliar dan kurang volume sebesar sebesar Rp. 73,38 juta. Kelima, kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan lapis perkerasan jalan aspal dan beton, serta lapis pondasi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp. 2,96 miliar. Dan Keenam, piutang RSUDAM sebesar Rp 6,18 miliar belum dipulihkan. Sahdana menyebutkan, Inspektorat Lampung seharusnya proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan OPD, baik kegiatan yang sedang dan telah berjalan agar tidak ditemukan syarat penyimpangan atau dugaan korupsi,…

BANDARLAMPUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, diwakilkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati, menghadiri Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Nasional (BIAN) tahun 2022. Rabu (18/5/2022). Dimana Menteri Kesehatan telah menetapkan penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022, Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Nomor HK.01.07/MENKES/1113/2022. Yang akan dilaksanakan secara bertahap diseluruh Provinsi di seluruh Indonesia. Adapun pelaksanaan BIAN dilaksanakan dalam dua tahap yaitu ; Tahap I dilaksanakan mulai Bulan Mei tahun 2022 diselutuh Provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kemudian Tahap II, dilaksanakan mulai Bulan Agustus tahun 2022 diseluruh Provinsi dipulau Jawa dan Bali. Provinsi Lampung masuk dalam Tahap I Pelaksanaan “BIAN” yaitu dimulai pada tanggal 18 Mei 2022, pada tanggal tersebut akan dilaksanakan Pencanangan BIAN tingkat Nasional dan akan dilakukan Video Conference dan dialog dengan Bapak Presiden RI dengan para Gubernur dilokasi Pencanangan di masing masing Provinsi. (*)

BANDARLAMPUNG– Dalam mencegah dan menangkal Paham-paham radikal berkembang di tengah masyarakat. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memiliki agenda rutin untuk melangsungkan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP& WK) di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil). Seperti yang dilakukan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia melangsungkan kegiatan sosialisasi PIP dan WK dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, seperti dari mahasiswa, pemuda serta turut hadir juga beberapa Ibu-ibu di Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Senin (16/05/2022). Mirza sapaan akrabnya mengatakan, bahwa perjuangan para pendahulu bangsa dalam memerdekakan Indonesia dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Perjuangan para pendahulu bangsa dalam memerdekakan negara ini bukan perkara mudah. Jadi harus kita petik hikmah dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, untuk menjaga keutuhan NKRI dan merawat Pancasila sebagai ideologi bangsa”. Ujarnya. Lanjut Mirza dalam arahannya, kehadiran para peserta yang hadir ini diharapkan dapat saling memberikan pemahaman dan pelajaran, sehingga dapat semakin memperkuat pondasi Pancasila di setiap lingkungan dan keluarga. “Kita harapkan peserta yang hadir kali ini dapat saling memberikan pemahaman, serta pelajaran tentang menjaga kesatuan dan persatuan. Langkah ini diyakini efektif dalam mengkokohkan pondasi Pancasila sampai ke masing-masing lingkungan dan keluarga kita”. Kata Mirza. Di…

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kali secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Lampung Novian Herodwijanto kepada Gubernur Lampung pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung. Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung. Kamis (12/05/2022). Rapat Paripurna Istimewa tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung. Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan tugas melakukan pemeriksaan terhadap tanggungjawab dan pengelolaan keuangan daerah, serta rekomendasi-rekomendasi yang sangat berharga dan sebagai solusi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya penata-usahaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik lagi. Gubernur Arinal menjelaskan, Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif. “Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang diberikan…

BANDARLAMPUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Budhi Condrowati menghimbau, agar pemerintah daerah (Pemda) segera memberikan informasi yang jelas mengenai hepatitis akut guna masyarakat Lampung, agar masyarakat lampung bisa lebih waspada. “Kepada Pemda melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), agar memberikan informasi dan edukasi tentang hepatitis akut yang menular ini, sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih dini apa sih hepatitis ini”. Terangnya. Rabu (11/5/2022). Lanjutnya, mencegah itu jauh lebih baik dari pada mengobati, jadi masyarakat harus mengenali gejalanya seperti terjadinya penurunan kesadaran, demam tinggi atau riwayat demam. Kemudian perubahan warna urine (gelap) atau feses (pucat), kuning, gatal, nyeri sendi atau pegal pegal, demam tinggi, mual, muntah atau nyeri perut, lesu, hilang nafsu makan dan diare. Jelasnya. “Itu gejalanya yang saya tahu berdasarkan informasi, saya menghimbau kepada masyarakat, kepada orang tua seandainya ada anak yang memiliki gejala mirip seperti itu, iya harus cepat cepat dibawa kerumah sakit terdekat jangan dianggap sepele, Dan mari kita bersama sama jaga kebersihan dan tetap terapkan protokol kesehatan (Prokes)”. Tutur Budhi. Sementara Dinkes Provinsi Lampung mengatakan, bahwa kasus positif maupun suspek penyakit hepatitis akut pada anak belum ditemukan di wilayah setempat. Kalau untuk hepatitis akut pada anak, Alhamdulilah sampai hari ini belum ada laporan ya untuk di Lampung.(*).